Home NASIONAL Lurah Pademangan Barat mengabaikan seluruh Aspirasi warga Jakut

Lurah Pademangan Barat mengabaikan seluruh Aspirasi warga Jakut

414
0
Foto Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta

Jakarta, Mediatransparancy.com – Audiensi pengacara Jefri Luanmase SH dan Deni Daniel Far-far SH atas nama warga dan ketua RW 11 Andi pane kelurahan Pademngan Barat kecamatan Pademangan Jakarta utara dengan Komisi A DPRD dengan tema pembahasan mengenai pembentukan dan penetapan Rt.07 dan RT. 08 di Ruko Makota yang masuk wilayah RW 16.

Pembentukan Rw tersebut selama ini di tolak warga RW 11, terbukti dalam beberapa kali pertemuan untuk pembentukan RW 16, warga tetap bersikeras menolak pembentukan RW 16 tersebut.

Menurut Daniel far-far SH pada 20 Juni 2014, Jhoni jeripko selaku lurah Pademangan Barat saat itu mengabaikan seluruh Aspirasi warga dan masyarakat RW 11, dengan mengeluarkan surat keputusan lurah No 40 tahun 2014 berdasarkan INGUB No 37 1995 Yang mana sangat jelas letak pengesahan RT 07, RT 08 di wilayah ruko permata Ancol, bukan ruko makota Ancol sehingga kedudukan SK No 40 tahun 2014, salah penempatan, katanya.

Deni menambahkan,”wilayah kedudukan RW 16 itu sangat jelas menyalahi peraturan Gubernur No .168 2014 yang efektif sampai 3 November 2016, bahkan: patut di duga Jhoni Jeripko selaku lurah Pademangan Barat menyalahgunakan wewenang pada saat menjabat sebagai Lurah, Jeripko telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan mencoba dan mengesampingkan Pergub No 168 tahun 2014,” tegas Deni.

Statement Deni Daniel far- far ini dikuatkan dengan Royto Harahap sebagai sebagai lurah Pademangan Barat dengan mengeluarkan surat No. 417/-071.34, dan notulen rapat tanggal 1 Juni 2015, yang intinya telah mengakui bahwa: dalam proses pelaksanaan pemekaran dan pengalihan wilayah tersebut mendapat penantangan dan penolakan dari masyarakat warga dan pengurus RW 11.

Salah satu Kuasa hukum RW 16 Jefri Luanmase SH selaku PENASEHAT Hukum saya meminta kepada Komisi A DPRD untuk membatalkan SK No 40 tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014 untuk membatalkan dan mencabut SK pengesahan pengurus rukun tetangga periode 2014-2017 di RW 16 kelurahan Pademngan Barat kecamatan Pademngan Jakarta utara, tegasnya.

Lebih jauh Jefri menjelaskan, “DPRD DKI Jakarta harus merekomendasikan pengembalian RW 16 menjadi satu kesatuan Dengan RW 11, sebab pembentukan RT 07, RT 08 ini telah melanggar SK gubernur No 36 tahun 2001 tentang pedoman RT dan RW di propinsi DKI Jakarta, ini tercantum dalam pasal 2 ayat 3 yang isinya mengatur bahwa: RT dan RW yang dibentuk oleh dari dan untuk masyarakat mempunyai kedudukan sebagai ketetanggaan dan kewargaan berdasar wilayah teritorial masing-masing” paparnya.

“Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan, pembentukan RT secara administratif di tetapkan oleh lurah atas usul masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan, ayat 2 nya menyebutkan, setiap RT terdiri dari 30 sampai 60 kepala keluarga,”tandasnya.

Hasil Audiensi Kamis (31/03) ini cukup memuaskan, dalam rapat tersebut ketua DPRD meminta supaya Lurah, Camat dan perwakilan dari Walikota untuk merubah SK No 40 tahun 2014, dan memberikan waktu untuk segera menyelesaikan, DPRD berjanji akan mengontrol kasus ini sampai selesai dan akan meminta walikota Jakarta utara untuk segera mungkin menindak lanjuti masalah ini.

Penulis : Isar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here