JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok menggelar apel siaga untuk memastikan kesiapan seluruh unsur Komite Keamanan Pelabuhan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
Sebanyak 30 pleteon dari 30 instansi dikerahkan dalam apel siaga yang diadakan di Dermaga Ex JICT 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
“Kami ingin menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok berjalan baik.
Apel siaga ini adalah bentuk kesiapan pemerintah, termasuk IPC di dalamnya, dalam penerapan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, sebagaimana diatur dalam International Ship and Port Security (ISPS) Code,” ujar Direktur Operasi IPC, Prasetyadi, usai mengikuti Apel Siaga, Kamis (17/10/2019).
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah pejabat dari berbagai instansi tersebut juga hadir sebagai undangan VIP.
Sekitar 1000 ribu personel/pegawai mengikuti apel siaga. Beberapa instransi yang terlibat antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Kemenhub, TNI, Polri, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Pemda DKI, IPC beserta beberapa anak perusahaannya, serta BUMN dan perusahaan seperti Pertamina dan Bogasari.
ISPS adalah regulasi yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO), dimana Indonesia menjadi anggotanya.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan, dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, termasuk pencegahan terhadap polusi laut (sesuai dengan ketentuan ISPS Code), Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Committee).
Sebagai bagian dari implementasi hal tersebut, melalui surat keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, dibentuk Organisasi Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung Priok yang melibatkan seluruh unsur terkait di pelabuhan.
Prasetyadi menambahkan, IPC yang mempunyai peran strategis sebagai trade facilitator tentu berkepentingan dengan keamanan serta kenyamanan para pemilik kapal dan barang di pelabuhan.
IPC memastikan bahwa kegiatan dan operasional di Pelabuhan akan tetap berjalan normal di tengah momentum pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober 2019.
Penulis: Aji
