banner 728x250

Koordinator Nelayan Dadap Divonis 5 Bulan Penjara Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.comTerdakwa Muhammad Alwi, Koordinator Nelayan Dadap,Di Vonis 5 bulan penjara, oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 24/11/20. pimpinan Dodong SH.MH didampingi hakim anggota Ponto SH.MH Riyanto dan Sarwono SH.MH.

Muhammad Alwi sebelumnya dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum R.Sinaga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang dibacakan jaksa pengganti Theodora Marpaung SH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa dinyatakan jaksa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan memasuki tanpa hak dan ijin dari pemilik lahan orang lain sehingga merugikan PT.Huku Mandiri, selaku Pelapor.

judul gambar

Menurut jaksa Theodora, berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa M.Alwi Koordinator Nelayan Dadap, telah memasuki dan melakukan aksi demo untuk melarang pelaksanaan reklamsi pantai dengan menyetop para pekerja proyek. Sehingga telah memenuhi unsur melawan hukum, barang siapa dengan sengaja,sehingga perbuatan terdakwa terbukti bersalah dan patutlah dihukum sesuai perbuatannya, “ujar jaksa.

Sementara dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, sependapat dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar hukum. Majelis mempertimbangkan unsur barang siapa dan unsur kekerasan secara hukum yang dilakukan terdakwa saat aksi menyetop dan melarang para pekerja proyek pengerukan pasir untuk pengurukan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta.

Sebagaimana keterangan saksi- saksi, alat bukti dalam persidangan terungkap, ” bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu terdakwa di hukum selama 5 bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa”, kata majelis hakim.

Oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melawan hukum, sehingga majelis perlu mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Sementara hal yang memberatkan, Perbuatan terdakwa telah merugikan korban yakni pihak perusahaan atau pekerja proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Dimana kejadian itu berlangsung pada tahun 2017 lalu”, ujar Dodong dalan pertimbangan hukumnya 24/11/2020.

Berkaitan dengan putusan tersebut, majelis memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum banding jika tidak puas dalam putusan majelis hakim.

” Untuk terdakwa Alwi, mohon maaf jika ada ketersinggungan terdakwa dan masyarakat pendukungnya dalam persidangan selama ini, itulah putusan yang bisa majelis sampaikan. Apakah melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan ini, coba koordinasi dengan penasihat hukumnya. Menjawab hal itu penasihat hukum terdakwa Pius Situmorang SH, langsung menyatakan upaya hukum banding.

Usai persidangan Piu Situmorang penasihat hukum terdakwa mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum banding, sebab persidangan ini jauh dari rasa keadilan.
Dalam perkara ini ada dua terdakwa, yang seharusnya disdangkan dalam satu berkas perkara yakni terdakwa M.Alwi dan terdakwa Ade Supanda.

“Majelis hakim harusnya tidak memutuskan perkara ini dulu sebab terdakwa yang satu kata Jaksa DPO. Tapi sampai hari ini tidak ditemukan. Mereka satu berkas dakwaan karena bersama sama, sehingga majelis agak keliru ketika memutuskan satu orang terdakwa harusnya mereka diputus bersama sama karena perbuatan bersama sama.

“Berkaitan dengan kekeliruan majelis dan para pihak lainya, untuk upaya hukum melaporkan para pihak yang menyidangkan perkara ini nanti akan kami diskusikan dulu bersama teman teman dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), kata Piu.

Penulis :P.Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *