Home BERITA TERBARU Kubu P3BJ Versus Pihak RWP, Revitalisasi Pasar Jatiasih siapa yang Diuntungkan ?

Kubu P3BJ Versus Pihak RWP, Revitalisasi Pasar Jatiasih siapa yang Diuntungkan ?

254
0

KOTA BEKASI, MEDIA TRANSPARANCY – Polemik terkait Revitalisasi pasar baru Jatiasih telah memasuki babak baru. Pasalnya, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI pun telah melayangkan surat bersifat penting yang ditanda tangani oleh Subkomisi Penegakan HAM, Munafrizal Kanan selaku Komisioner Mediasi tentang permintaan Klarifikasi terkait proses revitalisasi pasar baru Jatiasih Kota Bekasi kepada Dirut PT MSA dengan surat bernomor 007/K/Mediasi/I/2020 dan juga kepada Wali Kota Bekasi dengan nomor surat 008/K/Mediasi/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020.

Selain itu, seperti ada konflik internal ditubuh pedagang sendiri. Disatu sisi pedagang ingin revitalisasi pasar Jatiasih segera dilaksanakan, namun di sisi lain, belum finalnya harga yang disepakati. Hal ini dianggap mengganjal eksekusi pelaksanaannya. Dalam hal ini pedagang seolah-olah terbelah menjadi dua kubu.

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Baru Jatiasih (P3BJ), Del Francischo Boy (topi merah) ketika memberikan penjelasan terkait proses Revitalisasi Pasar baru Jatiasih yang diduga kuat keterlibatan beberapa oknum. Dan saat disambangi awak media di kios dagangannya dengan didampingi sang sekretaris, Uchok (duduk-kiri).dok-istimewa

Kubu pertama ialah pihak RWP (Rukun Warga Pasar) yang diketuai H. Junaidi Abdillah, sedangkan kubu kedua ialah P3BJ (Persatuan Pedagang Pasar Baru Jatiasih) dengan ketua Del Francischo Boy.

Kubu P3BJ merasa pihak RWP tidak mewakili aspirasi pedagang dalam rapat-rapat penentuan harga kios dan lain-lain. Dan hal itu bisa membuat orang menduga-duga ada apakah dibaliknya?

Sementara itu pihak RWP seperti yang telah disampaikan ketuanya merasa sudah membawa aspirasi seluruh pedagang karena sebagai perkumpulan kerukunan warga pasar. “RWP merupakan reriungan warga yang dipilih oleh warga pasar, dan sifatnya independen tidak terbatas,” ungkap H. Junaidi Abdillah soal kewenangan tidak terbatas yang dimilikinya.

Tidak dijelaskan, yang diungkapkan Ketua RWP apakah maksud kewenangan tidak terbatas itu termasuk membuat keputusan sepihak tanpa persetujuan pedagang atau bagaimana.

Ketika disambangi di kiosnya, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Baru Jatiasih (P3BJ), Del Francischo Boy tetap pada pendiriannnya, bahwa proses yang dilakukan terkait finalisasi harga dan sistem yang diterapkan pengembang kepada pedagang dalam revitalisasi itu sendiri, yang mana RWP menandatangani persetujuan harga tanpa lebih dulu melakukan koordinasi dengan seluruh pedagang.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) tampak masih dalam proses penyelesaian oleh pihak pengembang (PT. MSA), tampak terpantau awak media kondisi pasar terutama lantai 2, sungguh sangat memprihatinkan pada, Sabtu (10/1/2020) petang.

Masih pada “konflik” yang mengemuka diantara dua kubu pedagang, Kepala Unit Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Maman Suparman, mengatakan harga unit pasar yang akan direvitalisasi sudah melalui kesepakatan antara pedagang dan pihak pengembang.

Kesepakatan itu sendiri sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Pemkot Bekasi, DPRD dan pihak pengembang.

“Total pedagang yang sudah membayar DP (down payment), ke pengembang lebih 400 orang pedagang. Pembayaran itu mulai dari jumlah 5 persen hingga 10 persen dari harga unit yang akan mereka tempati nantinya,” ujar Maman.

Apakah benar para pedagang sebanyak yang disebutkan itu sudah membayar DP, atau hanya laporan RWP?

Maman Suparman, selaku Kepala Unit Pasar Jatiasih, mengungkapkan jumlah pedagang di Pasar Jatiasih yang memiliki hak pakai tempat dagang (HPTD) hanya berjumlah 468. Sisanya ada 300 pedagang kaki lima (PKL).

“Memang ada permintaan agar PKS bisa di- adendum, tetapi kan tidak mungkin dengan melihat kondisi pasar sekarang yang sudah tidak lulus uji hammer test. lalu siapa yang bertanggung jawab jika pasar roboh atau terjadi kebakaran,” pungkasnya.

Pasar Jatiasih memang sudah dinyatakan tidak layak lagi sejak tahun 2012, tetapi atas kebijakan dan permintaan pedagang sendiri, maka pemerintah memperpanjang penggunaan bangunan pasar tradisional tersebut.

Apakah kericuhan ini menyentuh pada persoalan? Bagaimana dengan biaya pembangunan pasar, mengapa terkesan akan diseksekusi atau dibangun jika pedagang membayar DP? Apakah tendernya kosong tanpa ada anggaran (APBD Kota Bekasi)? sehingga proyek pemerintah senilai Rp 44 Milyar ini diswastanisasi sehingga ada kesan mengeksploitasi pedagang?. Nantikan laporan tim Forward (Forum Wartawan Digital) berikutnya soal alokasi dan alur APBD Kota Bekasi dalam Revitalisasi Pasar Jatiasih, yang sebelumnya telah diramaikan dengan kasus gratifikasi dan Tim Forward serius menyoroti serta mengikuti perkembangannya.(*)

 

Editor : A.Zark

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here