Home NASIONAL Langkah-Langkah FKSSK Hadapi Faktor Risiko

Langkah-Langkah FKSSK Hadapi Faktor Risiko

190
0
Konsferensi pers FKSSK yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS(06/10)

Jakarta, Transparancy.com – Di tengah perkembangan kondisi stabilitas sistem keuangan, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) mewaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut terungkap dalam rapat FKSSK yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (06/10).

Beberapa risiko tersebut antara lain risk on-risk off investor terhadap rencana percepatan kenaikan Fed Funds Rate pada tahun 2015 dan perlambatan ekonomi Tiongkok, Jepang serta Eropa maupun negara-negara berkembang, selain juga pergerakan harga komoditas. Terkait dengan risiko-risiko tersebut, FKSSK bersepakat untuk terus memantau dan merespons dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Selain itu, FKSSK juga memperkuat koordinasi untuk memitigasi sumber-sumber kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, antara lain dengan meningkatkan koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan dengan baik, Selain itu, FKSSK juga akan melakukan koordinasi dalam pengembangan dan pendalaman pasar, baik di pasar uang dan pasar modal. Terakhir, FKSSK juga akan meningkatkan kesiapan langkah-langkah antisipasi jika terjadi sudden reversal.

Dari sisi fiskal sendiri, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan, pemerintah telah mempersiapkan kebijakan dengan menurunkan Surat Berharga Negara (SBN) Netto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp27,9 triliun. “Tujuannya adalah agar membuat ketergantungan kita (Indonesia) kepada utang, terutama terhadap luar, relatif menjadi kecil. Ke depan, jika defisit anggarannya lebih kecil lagi, maka ketergantungan pada pinjaman luar menjadi lebih kecil,” jelasnya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas di pasar keuangan dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here