TRANSPARANSI, KOTA LANGSA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Langsa mengikuti kegiatan Sosialisasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Persidangan Perkara Perdata dan Pidana secara elektronik serta penerapan surat tercatat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Langsa, Rabu, 08 Mei 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Lapas Kelas IIB Langsa yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasie Binagiatja) beserta Kepala Subseksi Registrasi, Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Regbimkemas). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait prosedur administrasi pengajuan upaya hukum dalam perkara pidana maupun perdata melalui sistem elektronik, seiring dengan penerapan layanan berbasis digital di lingkungan peradilan.
Dalam kegiatan tersebut, pihak Pengadilan Negeri Langsa memaparkan mekanisme terkait pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik, serta penerapan surat tercatat dalam proses pengiriman dokumen resmi antar lembaga. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan serta mempercepat pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani proses hukum lanjutan.
Kasie Binagiatja Lapas Kelas IIB Langsa menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan ini, mengingat Lapas memiliki peran penting dalam proses pengajuan upaya hukum bagi WBP yang memerlukan tindak lanjut perkara. “Dengan adanya sosialisasi ini, kami dapat lebih memahami prosedur administrasi upaya hukum secara elektronik sehingga prosesnya berjalan lebih cepat, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan pihak Pengadilan Negeri Langsa terkait kendala serta solusi dalam pelaksanaan administrasi hukum secara digital.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Langsa berkomitmen untuk terus bersinergi dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan hukum yang transparan, cepat, dan akuntabel bagi para WBP.
