Jakarta, Mediatransparancy.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, laporan Qlue merupakan cara untuk pertanggungjawaban RT/RW, yang selama ini belum pernah dibuat secara baik. Mengingat uang operasional RT/RW menggunakan APBD DKI Jakarta.
“Kami juga bukan bilang mau pecat mereka (RT/RW) kok. Sekarang logika begini saja, mereka mau masuk penjara apa tidak? Kalau kamu terima uang APBD itu ada pertanggungjawaban. Sekarang ini pertanggungjawabannya uang operasional itu ngarang-ngarang,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5).
Basuki menambahkan, semua penggunaan APBD harus ada laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya Qlue, setiap RT/RW bisa terukur kinerjanya. “Ini kan supaya buat kamu (RT/RW) nggak dikejar (Badan Pemeriksa Keuangan),” ucapnya.
Setiap RW mendapatkan uang operasional sebesar Rp 1,2 juta per bulan, sementara RT sebesar Rp 900 ribu. Agar bisa mendapatkan uang operasional tersebut, RT/RW diminta untuk lapor ke Qlue minimal tiga laporan setiap harinya.
“Memang betul, kalau dia (RT/RW) tidak di bawah kami. Tapi kalau seperti itu dia tidak boleh ambil uang operasional dong. Kan saya cuma mau nawarin nih, anda mau ambil uang operasional pertanggungjawabannya gimana? Jangan pertanggungjawaban cuma kwitansi-kwitansi doang, sebagian ngarang,” tandasnya.
Penulis : Chris Muryat/Rel
