JAKARTA, MediaTransparancy.com – Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, menyoroti permasalahan kepadatan penduduk di Kepulauan Seribu, yang semakin hari semakin menghawatirkan.
Sebab, terbatasnya lahan menjadi penyebab utama sulitnya menyelesaikan kepadatan penduduk di wilayah kepulauan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Idris dalam rapat konsultasi bersama jajaran eksekutif terkait pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
“Di Pulau Seribu ini susah sekali kita menyelesaikan permasalahan, karena lahan yang tidak ada, bukan tidak mau orang membeli, tapi memang tidak ada lahan,” ujar Idris.
Dikatakannya, kondisi permukiman di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu sudah tidak layak. Jalanan yang sempit dan kerap tertutup bangunan warga, adalah bukti buruknya penataan ruang akibat tekanan kepadatan.
Untuk mengatasi kepadatan penduduk di Kepulauan Seribu tersebut, Idris mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) Jakarta untuk membangunan rumah susun (rusun).
“Kalau kita tidak mampu membangun atau membuat rusun, saya rasa ini akan menjadi permasalahan besar. Bila tidak, dampaknya pasti akan jauh lebih buruk,” ungkapnya.
Idris pun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pengelola kawasan Taman Nasional, guna mencari solusi atas persoalan tata ruang dan keterbatasan lahan itu.
“Kepulauan Seribu adalah bagian dari DKI Jakarta. Saya sangat berharap ada keseriusan dari teman-teman Dinas Perumahan untuk membangun rusun agar permasalahan padat penduduk ini bisa terselesaikan,” sebutnya.
Penulis: Redaksi
