banner 728x250

M. Kalibi dan Saksi Saksi Lain Bantah Memasukkan Data Palsu Permohonan Sertifikat HGP Tanah Jalan Kramat Jaya Koja

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Muhammad Kalibi dan para saksi saksi lain membantah memalsukan data atau document yang dipalsukan saat memasukkan berkas permohonan Sertifikat Hak Guna Pakai (SHGP) tanah yang berada di jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Muhammad Kalibi dengan tegas menyampaikan hal itu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saat pemeriksaan saksi dalam perkara pemalsuan data otentik yang melibatkan dirinya atas dakwaan jaksa penuntut umum Yueric Sinaga, tentang pemalsuan Kartu Keluarga (KK).

judul gambar

Demikian juga saat diperiksa dalam persidangan pekan lalu di hadapan majelis hakim pimpinan Tumpanuli Marbun, didampingi hakim anggota Tiares Sirait dan Rudi Fakhruddin, Muhammad Kalibi, mengatakan tidak mengerti apa yang didakwakan jaksa tentang data palsu. Dirinya juga tidak mengetahui siapa yang memasukkan data palsu ke berkas permohonannya saat dikantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.

Dengan tegas M.Kalibi mengatakan, saat mengajukan berkas permohonan Sertifikat di kantor BPN Jakarta Utara sekitar tahun 2012 silam, pihaknya hanya memasukkan data berkas dirinya dan isterinya Siti Muthmainah ke petugas BPN di loket penerimaan berkas. Sebagaimana persyaratan kelengkapan berkas permohonan Sertifikat yang saya ajukan diantaranya, Surat permohonan, surat akte jual beli, rekomendasi dari Pelabuhan, advis planning, surat hibah KTP, dan KK atas nama Muhammad Kalibi dengan isteri Siti Muthmainah dan document lainnya.

Semua daftar berkas yang dimasukkan di cek petugas dan ada tanda terima berkas yang di cecklis petugas, dimana Kono katanya berkas tersebut menjadi Warkah tanah di kantor BPN. “Saya tidak pernah memasukkan data lain atau Kartu Keluarga ( KK) lain atas nama Sarovia, sebab saya memiliki KK sendiri dan keluarga. hanya memasukkan data KK atas nama isteri Siti Muthmainah.

Setelah penerimaan berkas permohonan Sertifikat HGP diterima petugas BPN hingga proses pengukuran tanah di lapangan tidak ada masalah dan tidak ada komplin dari pihak manapun. ” BPN menyatakan berkas sudah lengkap dan disarankan untuk memecah karena terlalu luas dijadikan satu sertifikat tanah seluas 7000 m.

Sehingga petugas BPN menyarankan supaya saya membuat surat hibah sebahagian tanah ke isteri di kantor Kelurahan yang mana surat hibah tersebut sepengetahuan dan tanda tangan Lurah Tugu Utara, Koja. Permohonan berkas diproses petugas BPN tanpa kendala hingga SHGP diterbitkan BPN Jakarta Utara atas nama Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah isteri saya, ucap Kalibi.

Sementara menurut keterangan sejumlah saksi dihadapan majelis hakim juga mengatakan, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat terdakwa memasukkan KK yang palsu.

“Saya melihat langsung berkas permohonan Sertifikat itu dimasukkan M. Kalibi ke loket BPN dengan adanya tanda terima yang di contreng petugas BPN sesuai aslinya”, kata Muhaimin saksi yang diperiksa majelis hakim saat persidangan, 10/5/2021.

Muhaimin dihadapan Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum terdakwa dan dihadapan majelis hakim mengatakan, sekitar tahun 2012 lalu dirinya selalu menemani terdakwa saat pengurusan sertifikat di kantor BPN Jakarta Utara.
Saat kami di loket BPN, langsung ke meja Konsultasi, dan Konsul dengan petugas BPN. Saat pertama kali ke BPN, berkas kurang yang kami bawa masih ada yang kurang, termasuk berkas rekomendasi dari Pelabuhan dan advis planning atau peruntukan tanah dari Dinas Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta.

Pada saat itu pihak BPN menyarankan supaya dilengkapi berkas permohonan pengurusan sertifikat tanah yang berlokasi di jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja tersebut. Lalu saya dan M.Kalibi pergi ke pelabuhan dan mengurus advis planning. Setelah berkas lengkap lalu kami mendaftarkan ke BPN. KK KTP atas nama Muhammad Kalibi dan istrinya Siti Muthmainah dimasukkan dan asli KK, KTP dipulangkan petugas ke pemohon.

Berkas yang dimasukkan pemohon yaitu; Surat dari Pelabuhan, advis planning, Sporadik, KK, KTP, AJB, surat hibah dan surat lainnya. Saksi bisu mengaku ikut ke pengukuran tanah yang dilakukan petugas BPN. Petugas ukuran tanah mengatakan, kalau ukurannya diatas 5000 m, tidak boleh diterbitkan Sertifikat.

Untuk itu disarankan supaya di belah dua saja atau di hibahkan saja, kata Toto petugas BPN, setelah ukuran tanah diketahui melebihi 5000 m. Saksi mengaku bahwa dengan arahan petugas BPN lalu sebahagian tanah tersebut dihibahkan ke isterinya Siti Muthmainah.
Dimana pembuatan surat hibah dilakukan Kelurahan Tugu Utara dan diketahui Lurah sementara saksi ikut mendampingi dan selaku bersama M. Kalibi.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, apakah saksi tau tanah tersebut di beli dari siapa. Saksi mengaku tanah tersebut terdakwa dari Purnami sebab di lahan tanah itu ada tulisan Purnami.
Dihadapan majelis hakim, saksi mengaku tidak pernah melihat adanya KK atas nama Sarovia tapi KK atas nama Muhammad Kalibi dan isterinya dengan dua berkas berbeda pemohon.

Saya yakin berkas yang diajukan pemohon M. Kalibi atas nama Muhammad Kalibi dengan isteri Siti Muthmainah, dan berkas satu satu dan saya tidak melihat adanya KK yang palsu.

“Saat menyerahkan berkas permohonan di kantor BPN, tidak ada masalah dan petugas tidak mempertanyakan permohonan istri terdakwa, berkas diproses petugas hingga terbit SHGP setahun kemudian atas nama Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah”, ujar Saksi.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *