banner 728x250

Maaf Yang Mulia Anggota DPRD Samosir Sebenarnya Kalian Itu Mampu Gak Sih Menjalankan Hak Budgeting?

  • Share
Pembina LSM-GRACIA, Paul Manjo Sinaga, SE. merasa pesimis terhadap implementasi RPJMD bila DPRD Samosir tidak memainkan fungsinya sebagaimana seharusnya (Foto: Dok.Mediatransparancy)

MEDIA TRANSPARANCY – Di laman media sosial terlihat publikasi tentang rencana Pemerintah Kabupaten Samosir yang akan mengadakan Musrembang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Hal ini tentu sejalan dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemimpin Samosir yang terpilih pada Pilkada Tahun 2020. Terkait hal tersebut, Paul Manjo Sinaga, mensikapinya biasa-biasa saja.

“Rasanya tidak ada yang istimewa. Karena itu adalah rangkaian kegiatan yang memang harus dilakukan oleh pemimpin yang baru. Lima tahun yang lalu, hal yang sama juga dilakukan oleh Rapindin Simbolon-Juang Sinaga. Maksud dan tujuan kegiatan tersebut pastilah sebaga acuan progam kerja yang untuk empat tahun kedepan,” ujarnya melalui sambungan telepon sellularnya.

judul gambar

Berharap ke DPRD

Namun di tengah sikapnya yang menyatakan biasa-biasa tersebut, tak dapat dipungkiri ada terbersit rasa tidak kepercayaan kepada hasil dalam RPJMD itu. Hal itu, sebagaimana yang dikatakannya, adalah ke DPRD Samosir. “Sebagus apa pun hasil RPJMD tetapi hal itu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa peran serta DPRD,” ujarnya memberi penilaian.

Dia lalu bercerita tentang penyusunan RPJMD Tahun 2016, dimana menurutnya sudah terbilang ‘perfecto’. Apalagi, lanjutnya, dalam penyusunan RPJMD tersebut hadir Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad Prof Dr..Ir.Tualar Simarmata, MSc yang mencanangkan Samosir menjadi “Pusat Inovasi Teknlogi Pertanian, Peternakan & Perikanan”.

“Tapi RPJMD yang saya katakana ‘perfecto’ tadi, hanya di atas kertas. Dan PAD yang dicanangkan mencapai sebesar hampir 200 miliar, hanya ditargetkan sekitar 70 milar pada akhir periode pemerintahan,” terangnya, seraya menyebutkan peranannya dalam menghadirkan Prof Dr. Tualar Simarmata dalam acara musrembang tersebut.

Mempertanyakan Fungsi Budgeting

Tidak terwujudnya PAD sebagaimana yang dicanangkan, pegiat Samosir yang pernah menggagas Bandara di Samosir bersama rekan-rekannya dalam wadah “We Care Samsor” ini, menurut penilaiannya disebabkan karena kurang berfungsinya DPRD memainkan peranannya. “Andai saja DPRD memainkan peranannya sebagaimana mestinya, maka saya yakin PAD yang ditargetkan mencapai 200 miliar tersebut. Dan saat itu dicapai, tentu saja apa yang menjadi visi-misi RPJMD tentu dapat dikatakan dapat dicapai.

Salah satu kelemahan yang menyolok dari DPRD Samosir adalah hal menjalankan fungsi budgetingnya. Dari pengamatannya terhadap postur APBD dari selama 10 tahun terakhir adalah terbebaninya APBD Samosir dari Belanja Tidak Langsung di atas 50%. “Andai DPRD dapat memainkan fungsinya dalam budgeting, yaitu mengarahkan kebijakan fiscal terhadap penggalian sumber-sumber pandapatan kabupaten secara optimal, saya yakin PAD Samosir akan dapat tercapai sesuai target,” kritiknya terhadap DPRD Samosir terkait fungsi budgetingnya yang dinilainya tidak pernah terlihat. “Saya belum pernah melihat DPRD Samosir meminta secara khusus kepada eksekutif untuk .yang terkait dengan penggalian terhadap sumber-sumber PAD ini,” lanjutnya.

Dalam kajiannya lebih lanjutnya, dia mengatakan bahwa disinilah persoalan itu: Samosir tidak pernah bisa lepas dari beban Belanja Tidak Langsung yang besarnya selalu di atas 50% dari APBD-nya. Ditambah PAD yang minim, maka seperti sempurnalah ‘kebabak’ beluran Samosir seperti ditandai dengan jalan-jalan rusak. Atau belum adanya pembuangan limbah kabupaten.

“Maaf yang mulia anggota DPRD Samosir. Kalain paham gak sih menjalankan fungsi budgeting,” pungkas mantan pemilik Tabloid “Barita Sitolu” ini.

(HS/Mediatransparancy)

 

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *