banner 728x250

Majelis Hakim Perkara Wanprestasi No. 229/Pdt.G/2022/Pn.Dpk. Diminta Memperhatikan Kaidah Hukum Perdata

  • Share

mediatransparancy.com -Gugatan Wanprestasi yang dimohonkan oleh PT. Karya Samudera Sukses (penggugat) Yang teregister dengan No. Perkara 229/Pdt.G/2022/Pn. Dpk. Dinilai cacat secara formil maupun yuridis. Dimana Penggugat menarik Tergugat I ( Sutan Noorazwar J ) sebagai Tergugat.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkas perkara No. 229/Pdt.G/2022/Pn. Dpk. perlu memperhatikan dengan seksama, Bahwa dalam perkara a quo tersebut terkait isi Perjanjian Kontrak Jual Beli Kapal SPOB TISYA 9 yang menjadi objek perkara.

judul gambar

Dalam perkara a quo dimana didalam Perjanjian Kontrak Jual Beli tersebut ditegaskan bahwasanya jika dikemudian hari ada Sengketa Hukum sehubungan pelaksanaan Perjanjian tersebut maka para pihak telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah, Meskipun perkara Wanprestasi tersebut nantinya diputuskan secara Verstek oleh Majelis Hakim,  Namun Majelis Hakim harus tetap memutuskan perkara itu secara berkeadilan dan berdasarkan Hukum Acara  Perdata.”ujarnya.

Jika nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 229/Pdt.G/2022/Pn. Dpk. Memutuskan perkara tersebut secara Verstek harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta Hukum Acara Perdata dalam memutuskan perkara a quo tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh Aristoteles MJ Siahaan SH dari Kantor Hukum Law office M. PROTECTION CENTER sebagai kuasa hukum dari Sutan Noorazwar J selaku Tergugat I dan PT. Niaga Nusantara Energi selaku Tergugat III.

Aristoteles MJ Siahaan SH merasa kecawa sebab Dalam persidangan dengan agenda pembuktian tersebut Ia tidak di ikutsertakan dalam sidangan agenda pembuktian pada perkara Wanprestasi antara PT. Karya Samudera Sukses (penggugat) Dengan Sutan Noorazwar J selaku Tergugat I, Risdan selaku Tergugat II dan PT. Niaga Nusantara Energi selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Depok (17/11/2022).

Tidak di ikutsertakannya kuasa hukum tergugat I dan tergugat III dalam persidangan dalam agenda pembuktian tersebut bukan lantaran kuasa hukum tergugat tidak hadir, Namun kuasa hukum dari tergugat I dan tergugat III diduga sengaja tidak di ikutsertakan alias ditinggal. “ujar Aristoteles Mj Siahaan SH dari kantor hukum Law office M. PROTECTION CENTER.

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published.