banner 728x250

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Diminta Perintahkan JPU Hadirkan Saksi Korban Perkara Dugaan Laporan Palsu

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili berkas perkara dugaan laporan palsu melibatkan terdakwa Arwan Koty, diminta supaya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) supaya menghadirkan saksi pelapor memberikan keterangan dalam persidangan perkara laporan palsu.

Arwan Koty sebagai pencari keadilan merasa terzolimi atas tindakan yang dilakukan saksi pelapor Bambang Prijono Direktur Utama {Dirut} PT. Indotruck Utama, yang menjadikannya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk kepastian hukum dan terciptanya peradilan yang netral tanpa tekanan dan intervensi berbagai pihak, majelis hakim pimpinan Arlandri Triyogo SH MH, supaya memeriksa saksi pelapor yang merasa dirugikan tersebut.

judul gambar

Bukan hanya saksi pelapor saja yang akan dipanggil, penasehat hukum terdakwa Aristoteles SH, juga meminta jaksa penuntut umum supaya menghadirkan saksi dari Nabire, yakni Asun, M.Sofiaansyah, Anthony Wijaya, Henry Joedo Manurung (anggota Polri) bertugas di Satuan Polair di Nabire Papua. Para saksi tersebut membuat surat pernyataan, bahwa barang yang dibeli Arwan Koty sudah sampai di Nabire. Pada hal barang tersebut sampai saat ini belum pernah diperlihatkan atau serah terima dari penjual ke pembeli. Sehingga, bagaimana para saksi membuat surat pernyataan jika pembeli belum menerima barangnya, kata penasehat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Supaya perkara ini terang benderang, maka saksi pelapor harus hadir dalam persidangan supaya keterangannya didengar dan laporannya harus dipertanggung jawabkan dalam persidangan. Pihak terdakwa meminta jaksa penuntut umum Sigit, menghadirkan pelapor dan juga saksi yang membuat surat pernyataan bahwa barang telah diterima di Nabire ke persidangan untuk mencari kebenaran dalam perkara ini” kata Aristoteles SH usai persidangan 30/3/2021.

Penasehat hukum juga meminta agar majelis hakim mengagendakan sidang konfrontir isteri terdakwa Finny Fong dengan para saksi yang sudah diperiksa majelis dipersidangan. Sebab majelis sudah pernah mengatakan akan mengkonfrontir kebenaran keterangan para saksi dengan Finny Fong, kata Penasehat hukumnya Aristoteles, SH.

Perkara yang menimpa Arwan Koty berawal dari pembelian alat berat berupa Excavator satu unit dari PT Indotruck Utama tahun 2017 lalu. Diatas akte perjanjian jual beli, pembeli Arwan Koty membeli Excavator seharga 1.265 milliar rupiah. Pembelian Excavator tersebut dengan jaminan berupa SHGB kios, mobil Hilux, mobil Strada, empat lembar cek giro @ 500 juta. Namun Excavator yang dibeli dengan lunas tersebut belum diterima Arwan Koty, demikian juga barang jaminan tersebut belum dikembalikan kepada pembeli.

Karena Excavator belum diterima pembeli sehingga dikirim dua kali somasi, namun tidak ditanggapi penjual PT. Indotruck Utama, sehingga pembeli Arwan Koty melaporkan pihak Indotruck Utama ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, sebagai terlapor pihak PT.Indotruck Utama.

Akan tetapi, penyidik Polda Metro Jaya menyetop pemeriksaan penyelidikan dengan menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Namun oleh terlapor menjadikan surat penghentian penyelidikan tersebut sebagai alat bukti melaporkan Arwan Koty di Bareskrim Mabes Polri, sehingga sekarang menjadi terdakwa dugaan laporan palsu.

Kata penasehat hukum, terkait laporan Arwan Koty di Polda Metro Jaya, terkait kerugiannya saat membeli Excavator di PT. Indotruck Utama. “Pembeli tidak menerima barang yang sudah dibayar lunas, malah dikriminalisasi. Karena melaporkan kerugian pembalian barang yang belum terima, malah saya yang dibilang membuat laporan palsu, apanya yang saya palsukan, hukum ini aneh”, ujarnya

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *