banner 728x250

Majelis Hakim PN Jakut Kabulkan Permohonan Penggugat Intervensi M.Kalibi Atas Tanah Dijalan Kramat Jaya Koja

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pimpinan Riyanto Adam Pontoh didampingi hakim anggota Dodong Iman dan Sarwono, mengabulkan permohonan gugatan Intervensi yang disampaikan Muhammad Kalibi.

Gugatan nomor perkara 78/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, atas nama  M.Kalibi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Yayat Surya Purnadi SH MH, YSP dan Partners, berkaitan status kepastian hukum atas ke pemilikan hak tanah seluas 7.168 M2, terletak di Jalan Kramat Jaya Rt 007/05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara.

judul gambar

Kepemilikan hak atas tanah a quo tersebut jadi persengketaan sejumlah pihak hingga menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga M. Kalibi melakukan gugatan Intervensi, terhadap delapan tergugat, yang sedang berproses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Penggugat intervensi terhadap delapan tergugat disampaikan, melakukan gugatan Intervensi karena adanya kegiatan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan (Discente) yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di lahan penggugat selaku pemilik Sertifikat Hak Guna Pakai. Sidang pemeriksaan tersebut atas gugatan perlawanan melawan hukum yang disampaikan Muhammad Rawi terhadap tujuh tergugat, diantaranya Hadi Wijaya (tergugat VIII intervensi).

Menyikapi gugatan Intervensi tersebut, pertimbangan majelis hakim dalam putusan selanya disebutkan, “tidak keberatan atas gugatan Intervensi tersebut. Sebab dalam gugatan Intervensi yang disampaikan dan sudah ditanggapi dalam eksepsi para tergugat Intervensi, khususnya penggugat Muhammad Rawi yang tidak keberatan”, ucapnya. Hanya tergugat delapan Hadi Wijaya yang keberatan atas gugatan Intervensi tersebut sebab dalam gugatannya menurut tanggapan Hadi Wijaya, penggugat tidak menjelaskan secara detail terkait kepemilikan lahan yang menjadi obyek yang dipersengketakan tersebut.

Sementara lebih lanjut dalam pertimbangan majelis, tidak mempermasalahkan gugatan intervensi penggugat sebab, pada intinya dalam gugatannya disebutkan bahwa penggugat hanya ingin mengetahui kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dimilik seluas 7.168 m 2, yang dibelinya tahun 1994. Atas pembelian lahan itu penggugat Intervensi mengajukan permohonan untuk pengurusan sertifikat hak milik.  Sehingga dalam hal ini majelis mempersilahkan penggugat Intervensi masuk dalam gugatan yang disampaikan penggugat Muhammad Rawi”, kata majelis.

Menindak lanjuti putusan selanya, majelis meminta penggugat Intervensi supaya langsung mengajukan bukti bukti kepemilikan terkait perkara ini di persidangan dalam agenda pembuktian. “Saudara penggugat Intervensi silahkan masukkan bukti yang saudara miliki, apakah saat ini bukti sudah dibawa, silahkan disampaikan”, kata ketua majelis Ponto Riyanto.

Menjawab hal itu, Indra mewakili Yayat Purnadi, SH MH penasehat hukum penggugat Intervensi mengatakan bukti belum bawa majelis. Apakah saudara akan mengajukan saksi kata majelis. Penasehat hukum menjawab akan mengajukan saksi majelis. “Iya sudah jika mengajukan saksi nantilah setelah pengajuan bukti bukti”, kata hakim sembari menutup persidangan hingga pekan depan.

Sementara menurut Yayat Purnadi, ” kepemilikan hak atas tanah itu tidak layak di persengketaan dan diperdebatkan sebab, sesuai bukti yang sah dari pemerintah atas nama Muhammad Kalibi. Hal itu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) no 248 dengan surat ukur no.00066 Tugu Utara 2012, seluas 2.998 M2 atas nama Muhammad Kalibi, dan SHP no.247 surat ukur no.00067 Tugu Utara seluas 2.402 M2 atas nama Ny.Siti Muthmainah (penggugat II Intervensi), yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Administrasi Jakarta Utara”, ujarnya.

Penulis : P.Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *