Home BERITA TERBARU MANGKRAKNYA PEMBANGUNAN 30 PUSKESMAS DI DKI JAKARTA, MENJADI BEBAN PEJABAT KESEHATAN DI...

MANGKRAKNYA PEMBANGUNAN 30 PUSKESMAS DI DKI JAKARTA, MENJADI BEBAN PEJABAT KESEHATAN DI KOTAMADYA

344
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Sebaik-baik menutupi bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga, sebaik baiknya upaya yang di lakukan untuk menyiasati kejahatan, lambat laun akan terkuak juga, begitu pepatah mengatakan.

Terkait laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu lalu (24/1), Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN INDONESIA) Agung Nugroho dalam siaran persnya yang disampaikan pagi ini 30/01/2018

Menurut Agung, kasus mangkraknya pembangunan 30 Puskesmas di DKI APBD 2017 adalah hal itu sangatlah mudah dilihat karena bentuk fisiknya adalah bangunan.

“Proses pembangunan 30 Puskesmas yang mangkrak dan diduga menjadi sumber korupsi, dapat dengan mudah terlihat karena proyeknya teronggok didepan mata. Tidak perlu keahlian atau pengetahuan yang khusus dalam melihat kesalahan dalam proyek pembangunan Puskesmas tahun 2017 ini, beda kalau itu proyek pengadaan alat atau barang” jelas Agung.

Agung beranggapan upaya masyarakat dalam mengawal jalannya proyek yang dilaksanakan pemerintah adalah sebuah keniscayaan dan bentuk dari sebuah masyarakat madani yang mapan, dimana masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah.

“Jadi bila ada oknum oknum yang merasa terganggu dengan kontrol masyarakat ini, berarti memang mereka ada kesalahan dan selama ini selalu nyaman dalam tindakannya karena menguntungkan untuk diri dan kelompoknya.” tegasnya.

REKAN INDONESIA melalui ketua nasionalnya yang sebelumnya juga telah melaporkan kasus mangkraknya pembangunan puskesmas di DKI. Tercatat pada tanggal 7 Juli 2016, REKAN INDONESIA juga melapor kepada KPK terkait pembangunan 18 puskesmas dengan dana APBD 2016, yang saat ini kasusnya juga sedang ditangani bareskrim.

Sungguh disayangkan apabila uang rakyat yang dipergunakan untuk membangun Puskesmas disalahgunakan, padahal uang tersebut sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan ujung-ujungnya masyarakatlah yang akan menjadi korban penjabat yang korup tersebut.

Mangkraknya pembangunan 30 puskesmas di DKI yang menggunakan dana APBD 2017 ini, menurut Agung juga dirasakan menjadi beban bagi pejabat kesehatan di kotamadya DKI.

Selain mereka juga jadi repot harus menutup nutupi kasus ini, mereka juga terbebani secara moral kepada warga DKI yang merasa terganggu terhadap pelayanan kesehatan diwilayahnya.

Agung menyebutkan, dari keterangan yang diperoleh bersumber dari salah satu penjabat kesehatan di kotamadya yang meminta namanya tidak disebutkan.

Pembangunan Puskemas  yang mangkrak itu sesungguhnya menjadi beban buat dirinya serta rekan rekan yang lain di kotamadya.

“Bagaimana tidak Puskesmas yang belum selesai berada diwilayah kerja kami, tentunya kalau ada laporan dari masyarakat yang melaporkan pembangunan Puskesmas tersebut belum selesai maka kami harus sibuk menutup nutupinya. Belum lagi jika ada laporan bahwa pembangunan tersebut menggangu pelayanan kesehatan bagi  masyarakat Jakarta. Kami yang harus berhadapan dengan masyarakat. Dan kami hanya bisa pasrah” demikian ucap pejabat kesehatan di kotamadya yang dikutip Agung dalam penutup siaran persnya.

Jurnalis: KOKO

Editor: Romy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here