Home BERITA TERBARU Maraknya Mafia Sertifikat Dalam PTSL di BPN Jakut

Maraknya Mafia Sertifikat Dalam PTSL di BPN Jakut

140
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Berujung melalui jalur meja hijau kasus tanah bersertifikat di lahan tanah bersengketa dengan beratasnamakan tunggal hasil penerbitan PTSL Jakarta Utara tahun 2018 lalu beralamatkan Gang Karya Kelurahan Papanggo kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dimana sebelumnya pada bulan Oktober 2019 lalu ratusan warga Papanggo Jakarta Utara yang di dampingi oleh kuasa hukumnya telah melayangkan surat klarifikasi kepada BPN Jakarta Utara terkait dengan penimbulan sertifikat tunggal, oleh sebab itu kuasa hukum warga Papanggo melalui Mahadita Ginting, SH.,MH bersama rekan dengan no surat 27/S.MGP/IX-2019 hingga saat ini berujung melalui jalur meja hijau di pengadilan Jakarta Utara.

Berdasarkan keterangan Ahli DR. Hotma P. Sibuea, SH., MH. (Ahli HTN/HAN) dalam sidang perkara nomor 49/G/2020/PTUN.DKI, dengan Ketua Majelis DR.Andi Muh. Ali Rahman, SH,MH, pada hari Kamis, 9 Juli 2020, di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa produk Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar undang- undang atau peraturan lainnya merupakan produk tata usaha negara yang tidak sah, dan ketika seorang pejabat negara mengeluarkan keputusan yang tidak sah maka dapat dicabut oleh pejabat negara setingkat diatasnya atau melalui jalur Pengadilan, dan dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara, seorang pejabat negara tidak boleh melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat Mahadita Ginting SH., MH., menjelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Warga Gang Karya melalui Kuasa Hukum pernah mengajukan keberatan/pembatalan terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06617/Papanggo seluas 5.165 m, 06573/Papanggo seluas 1.234 m2, 06574/Papanggo seluas 1.476 m2 yang keseluruhannya atas nama Suryati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara dimana Sertifikat HGB tersebut diterbitkan diatas tanah milik negara, tetapi Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Kepala BPN Jakarta Utara) tidak menanggapinya.

Menurut Kuasa Hukum Penggugat Mahadita Ginting SH., MH., oleh karena Surat Keberatan/Pembatalan tidak ditanggapi Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, maka Warga Gang Karya mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, adapun Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 49/G/2020/PTUN.DKI,

Mahadita Ginting, SH,.MH menjelaskan dalam Gugatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06617/Papanggo seluas 5.165 m, 06573/Papanggo seluas 1.234 m2, 06574/Papanggo seluas 1.476 m2 yang keseluruhannya atas nama Suryati telah melanggar Pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, karena dalam pasal tersebut kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan perseorangan dibatasi luasnya tidak boleh lebih dari 3.000 m2, sedangkan dalam perkara ini Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menerbitkan sertifikat HGB No. 06617, 06573, dan 06574, dengan nama perseorangan Suryati total luasnya 7.875 m2, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Sertifikat HGB.

Lebih lanjut Kuasa Hukum Penggugat Fernando Kudadiri, SH., menambahkan bahwa selain soal luas yang dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, dalam menerbitkan HGB No. 06617, 06573, dan 06574, yang keseluruhannya atas nama Suryati juga melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, karena antara data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penerbitan ketiga Sertifikat HGB tersebut atas nama Suryati tidak sama, dalam data yuridis yang dibuat oleh Kepala BPN Jakarta Utara bahwa di lokasi tersebut dikuasai oleh Suryati, kenyataannya tidak, melainkan dikuasai secara fisik oleh warga Gang Karya, dalam data yuridis lainnya dilokasi tersebut merupakan tanah kosong dan hanya beberapa bangunan, dalam kenyataannya atau data fisiknya di lapangan bahwa lokasi tanah tersebut telah penuh oleh bangunan milik warga Gang Karya bahkan tidak lagi terlihat ada tanah kosong diatas lokasi tanah tersebut yang lebih dikenal dengan nama Gang Karya.

Menurut keterangan Fernando Kudadiri, SH., mengatakan kejanggalan tersebut bisa terjadi dan dilakukan oleh Kantor BPN Jakarta Utara karena ada indikasi besar terlibatnya mafia–mafia tanah dalam penerbitan sertifikat tersebut yang mendompleng program pemerintah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), padahal program PTSL yang dibuat oleh pemerintah untuk memberi kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat bawah.

Penulis : Aloysius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here