banner 728x250

Mariden Simbolon: Paket Bansos Benar dibagikan Kepada Masyarakat Sianjur Mula-mula

  • Share
Foto: Mariden Simbolon (kiri), Kepala Desa Sarimarihit kecamatan Sianjur Mula-mula kabupaten Samosir bersma Hatoguan Sitanggang (kanan) awak media

SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Paska Pentetapan dua tersangka “Kasus Bansos” di Samosir akhirnya menuai polimik ditengah-tengah masyarakat bahkan perdebatan warganet di media sosial bagai perang urat saraf, mendengar ini akhirnya salah seorang Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Samosir ikut angkat bicara.

Foto: Tulus Tampubolon, Kasi Intel Kejari Samosir

Seperti halnya Statement Kepala Desa Sarimarihit kecamatan Sianjur Mula-mula kabupaten Samosir Mariden Simbolon, Selasa (2/03/21) diruang kerjanya saat didatangi awak media ini. Penyaluran Bansos melalui paket sudah terlaksna dengan baik di desa kita dan menurut data di desa kami yang disalurkan ada 152 Kepala Keluarga (KK) saat itu, dan petunjuk teknis harus sesuai pendataan Dinas Sosial karena tidak semua masyarakat bisa menerima tuturnya.

judul gambar

Mariden Simbolon, pensiunan PNS Mantan Panitra ini lebih lanjut mengatakan kita harus berani mengatakan kebenaran dan jujur bila diizinkan saya selaku kepala Desa bersama masyarakat terkhusus yang menerima bantuan saat itu siap kita hadirkan warga yang menerima dari 152 penerima, disini saya mendukung penyelidikan demi mengungkap kebenaran, dan dalam penerapan praduga tak bersalah,ujarnya.

Lanjut Mariden, cuman saya secara pribadi dan orang yang taat hukum selama ini perlu ada meluruskan informasi dan kebenaran yang terjadi dilapangan sehingga tidak gunjang-ganjing karena kita dimata hukum sama, pungkasnya.

“Sekali lagi saya taat hukum bila diminta keterangan terkait penyaluran bansos saya siap dan bila perlu secara sukarela saya akan bawa warga masyarakat yang menerima 152 orang, tegasnya mengakhiri.

Sementara ditempat yang sama, senada tokoh masyarakat Kecamatan Sianjur Mula-mula Pestamen Limbong (58) yang juga tergabung dengan FKTM di Kabupaten Samosir, membenarkan bahwa bantuan paket itu jelas sampai kepada masyarakat penerima, saat itu saya selaku Tokoh masyarakat turut hadir melihat pembagian paket tersebut bagi warga penerima di daerah ini, jadi kalau kita pikir ini perlu diluruskan, bila ini memang jelas nilai korupsi, seharusnya harus lebih dulu pihak lembaga yang berkompeten menjelaskan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-red) sehingga bila adapun nilai kerugian negara biarlah hasil audit mereka, karena menurut pendapat masyarakat awam penetapan tersangka terlalu dini atau prematur kita lihat, tuturnya mengakhiri.

Sebagai tambahan informasi serta himbauan kepada penegak hukum, seharusnya perlu diperiksa semua yang menerima dan dan 134 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Samosir menunggu ada audit BPK.

Sementara itu, Pasca ditetapkanya dua orang tersangka (TSK) kasus Bansos Covid-19 oleh Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Samosir pada beberapa waktu lalu, pihak Kejari kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi-Saksi, demikian di sampaikan Kasi Intel Kejari Samosir Tulus Tampubolon saat wartawan media ini  menjumpainya diruang kerjanya. Senin, (01/03/21).

“Setelah ditetapkan tersangka, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga (3) orang saksi dalam kasus ini, setelah itu kita akan memanggil tersangka,” ujarnya.

Menurut keterangan Tulus Tampubolon, bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak inspektorat Provinsi Sumatra Utara untuk menunggu hasil perhitungan kerugian uang Negara dan kita lakukan proses selanjutnya serta memanggil saksi saksi yang lain. Dan terkait adanya rencana para tersangka untuk melakukan Pra Peradilan, Tulus mengaku, hukum di Indonesia memberikan hak kepada semua masyarakat baik yang sudah tersangka untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu hak mereka! di KUHAP juga diatur tentang hak seorang tersangka, mereka juga memiliki hak ingkar, namun kita juga menetapkan mereka sebagai tersangka sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.

Dalam kasus Korupsi Bansos Covid-19 ini, sebelumnya Kejaksaan Negeri Samosir telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Sekretaris Daerah Jabiat Saga, yang saat ini menjabat sebagai PLH Bupati Samosir, dan PLT Kepala Dinas Perhubungan, Sardo Sirumapea sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial terkait Covid-19.

Penetapan kepada kedua tersangka ini, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan Covid 19 status siaga darurat di Kabupaten Samosir.

Pasal yang disangkakan terhadap dua tersangka yaitu pasal 2 Subsider Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Hatoguan S
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *