banner 728x250

Masyarakat 4 Desa Di Lampura Geruduk PLN UPT Tanjung Karang

  • Share

BANDAR LAMPUNG | MEDIA TRANSPARANCY – Masyarakat yang tergabung dari empat desa yang didampingi oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perwira Hukum Indonesia (LKBH-PHI) Rozali SH dan koordinator lapangan Iwan Junaidi mendatangi kantor PLN UPT Tanjung Karang pada Senin kemarin (19/4) Selasa (20/04/2021).

Kedatangan mereka terkait dengan bangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) jalur Kotabumi-menggala yang melewati tanah milik masyarakat empat desa namun belum dibayarkan ganti ruginya. Tepatnya berada di Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Desa Bangun Sari, Bandar Sakti dan Bandar Abung Kecamatan Abung Surakarta.

judul gambar

Rozali SH selaku Kuasa Hukum LBH Perwira Hukum Indonesia Menjelaskan sampai sekarang tanah warga yang dilalui SUTET belum mendapatkan kompensasi apa pun sejak di bangunnya SUTT tahun 2013 silam.

“Saya tegaskan agar pihak PLN segera melakukan pembayaran sesuai dengan Permen ESDM Nomor 38 tahun 2013. Meskipun realisasi pembayarannya pada tahun 2021, mengingat pemasangan jalur SUTT itu pada tahun 2013,” katanya.

Rozali juga mengatakan bahwa sebanyak kurang lebih 60 kepala keluarga serta ibu-ibu yang hadir pada hari ini. “Jikalau Pihak PLN tepat janji dan segera membayarkan kompensasi kami tidak akan melakukan aksi unjuk rasa lagi akan tetapi apabila memang tidak ada realisasi dari PLN kami akan berunjuk rasa dan mengumpulkan seluruh warga untuk unjuk rasa kembali,” tambahnya.

Ditempat yang sama Manager PLN UPT Tanjung Karang, Dani Priatna mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan yang mejadi tanggung jawab PLN. “Kami sudah sampaikan secara umum sebagian warga sudah kami bayar kompensasinya, kami memiliki bukti authentic pembayaran melalui pihak PLN Kotabumi-Menggala,” tandasnya.

Penulis : Sis

 

 

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *