banner 728x250

Masyarakat Meminta Kapolri Copot Kapolda Jika Penyidiknya Bermain Kotor Menangani Perkara

  • Share
Foto: Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

MEDIA TRANSPARANCY – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diminta supaya segera membersihkan permainan kotor dan memberikan tindakan tegas terhadap penyidik yang merekayasa penyelidikan, penyidikan berkas perkara.

Keberpihakan dalam menangani suatu perkara sudah pasti mengorbankan salah satu pihak apalagi yang tidak memiliki uang dan becking, sehingga sejumlah pihak menilai tidak rahasia umum lagi dalam dunia penyelidikan penyidikan dan penuntutan serta persidangan terjadinya dugaan mafia peradilan. Bagaikan hukum rimba, “siapa yang kuat itulah yang dimenangkan atau hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

judul gambar

Khususnya para penyidik yang menangani perkara penipuan dan penggelapan dan acap kali penanganan perkaranya tidak netral, dan berpotensi adanya “permainan kotor” berpihak kepada siapa yang kuat dan ada beckingnya.

Seperti halnya dikatakan Aristoteles MJ Siahaan SH, penasehat hukum Arwan Koty, korban dugaan rekayasa penyidik atas perkara membuat laporan palsu yang ditangani Penyidik Dittipideksus Bareskrim Sebagaimana kronologis kejadian yang dialami Arwan Koty, pada tahun 2017 lalu membeli satu unit alat berat berupa Excavator dari PT. Indotruck Utama (PT IU) dibayar lunas sebesar 1.265 milliar rupiah sesuai bukti pembayaran.’ujar Aris

Beralaskan surat perjanjian jual beli (PJB) yang harus dipenuhi kedua belah pihak, ternyata penjual tidak melaksanakan sejumlah isi PJB salah satunya penjual PT.IU, seharusnya menyerahkan barang yang dibeli lunas tersebut setelah dua minggu pembayaran lunas.

Barang diserahkan ditempat yang ditentukan sebagaimana bukti serah terima barang, namun, barang yang di beli Arwan Koty sampai saat ini belum diserahkan penjual PT.IU kepada pembeli.

Karena kliennya belum menerima Excavator yang dibeli itu, lalu mengirimkan surat somasi ke penjual dan tidak mengindahkannya. Sehingga melaporkan penjual dengan terlapor Presdir PT.IU, Bambang Prijono Susanto Putro dan terlapor lainnya sesuai nomor LP/B/3082/V/2019/Ditreskrimum dugaan penipuan dan penggelapan.
Terkait pembelian Excavator tersebut, Arwan Koty diperkirakan mengalami kerugian hingga 1.265.000.000,. rupiah.

Laporan polisi itu dihentikan penyidik Polda Metro Jaya pada tahap Penyelidikan, sebagaimana surat ketetapan S Tap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum 31 Desember 2019, ditanda tangani Kombes Pol Suyudi Aryo Setyo. Penghentian tersebut berarti belum ada penetapan tersangka dan juga belum ada dampak hukumnya, kata Aristoteles.

Namun dibalik surat ketetapan penghentian itu, berdasarkan bukti surat penghentian penyelidikan klien kami Arwan Koty dilaporkan balik oleh kuasa melapor dari Presdir PT.IU, Bambang Prijono Susanto Putro, kepada R.Priyonggo membuka laporan Polisi di Mabes Polri. Penyidik Dittipideksus Bareskrim diduga merekayasa berita acara penyidikan berkas perkara (BAP), sebagaimana dikutip Jaksa Penuntut Umum Abdul Rauf yang dituangkan dalam dakwaannya laporan Arwan Koty di berhentikan pada saat Penyidikan bukan penyelidikan.

Pada hal sesuai fakta yang sebenarnya bahwa laporan Arwan Koty, di hentikan pada saat Penyelidikan sesuai S Tap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum 31 Desember 2019. Sehingga Arwan Koty di dakwa jaksa penuntut umum Abdul Rauf dan Sigit Hendradi melanggar pasal 220 dan atau 317 KUHP, tentang membuat laporan palsu, dan saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Aristoteles, Arwan Koty dalam permasalahan laporan palsu yang dilaporkan Bambang Prijono, merupakan korban yang dirugikan secara materil dan immateril, sehingga untuk mencari keadilan hakiki, Arwan Koty melaporkan kembali Bambang Prijono SP di Polda Metro Jaya dengan laporan Polisi nomor : TBL/2076/IV/YAN 2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 19 April 2021.

Perkara terkait keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana pasal 242 ayat 2 dan atau pasal 220 KUHP dan atau pasal 317 KUHP, saat ini masih dalam pemanggilan saksi saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya, kata Aristoteles.

Perkara yang dilaporkan Arwan Koty tersebut sudah ada dampak hukumnya dan sudah mentersangkakan dan mendakwakan Arwan Koty, sehingga perkara laporan palsu yang dilaporkan Arwan Koty ini diminta supaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memerintahkan penyidik Jatanras unit 1 Polda Metro Jaya yang menangani perkara tersebut, tidak bermain kotor untuk menuntaskan perkara tersebut.

Aristoteles menambahkan, dalam perkara ini korban penzoliman hukum Arwan Koty, juga menggugat PT.IU, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Utara. Isi dalam Penetapan BPSK bahwa untuk SOP di dalam internal Termohon/PT Indotruck Utama harus di perbaiki kembali. Bahwa konfirmasi antara Konsumen dan Pelaku Usaha harus tetap dibangun tanpa harus membedakan pembelian melalui cash maupun leasing, bahwa Termohon/PT Indotruck Utama sudah menawarkan untuk melakukan pengecekan unit(hour meter dan lokasi unit excavator) secara langsung ke Nabire, Papua serta Termohon/PT Indotruck Utama siap untuk menanggung biaya akomodasi Pemohon/Arwan Koty ke Nabire, Papua namun Pemohon/Arwan Koty menolak hal tersebut dikarenakan Pemohon/Arwan Koty meragukan bukti-bukti yang ditunjukkan dari Termohon/PT Indotruck Utama selama proses persidangan.

Arwan Koty juga menggugat PT.IU dengan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bahwa pihak PT.IU telah melanggar hukum wanprestasi, mengabulkan gugatan Arwan Koty. Oleh majelis Hakim tergugat (PT Indotruck Utama) dihukum membayar uang pembeli sebesar 1.265 milliar rupiah, serta menghukum penjual membayar denda sebesar 6 persen sejak putusan dibacakan, kata hakim PN Jakut, ucapnya.

Penulis : P. Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *