banner 728x250

Masyarakat Meminta Kapolri Copot Kapolda Jika Penyidiknya Bermain Kotor

  • Share

MEDIATRANSPARANCY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diminta mencopot Kapolda jika jajaran Penyidiknya melakukan permainan kotor dalam penanganan perkara. Kapolri harus menghentikan rekayasa rekayasa penyidikan perkara yang akhirnya terjadi mafia peradilan.

Kapolri juga diminta supaya segera membersihkan permainan kotor dan memberikan tindakan tegas terhadap seluruh  penyidik yang ditengarai  merekayasa penyelidikan, penyidikan berkas perkara. Sebab keberpihakan penyidik dalam menangani suatu perkara sudah pasti mengorbankan salah satu pihak apalagi yang tidak memiliki uang dan becking.

judul gambar

Hal itu dikatakan Law Firm Aristoteles MJ Siahaan SH, menyikapi adanya rekayasa penyidikan perkara yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Seperti dialami klien kami Arwan Koty yang melaporkan kerugiannya di Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan penipuan dengan terlapor Presdir PT. Indotruck Utama (PT.IU), tapi masih tahap penyidikan laporannya pupus dihentikan penyidik tanpa alas hukum yang tepat.

Arwan Koty yang mengaku korban penzoliman hukum atas rekayasa penyidikan kasus laporan palsu atas laporan Presdir PT. Indotruck Utama (PT.IU) Bambang Prijono, telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril, bahkan Arwan Koty menjadi terdakwa di persidangan dengan tuduhan membuat laporan palsu kepada penguasa. Arwan Koty ditengarai menjadi korban rekayasa penyidik Penyidik Polda Metro Jaya sehingga bagaikan menelan pil pahit.

Adanya kasus laporan palsu tersebut berawal dari membeli alat berat Excavator oleh Arwan Koty pada tahun 2017 lalu dari PT. Indotruck Utama (PT IU) selaku penjual seharga 1.265 milliar rupiah dengan lunas sesuai bukti pembayaran. Pembeli dan penjual membuat surat perjanjian jual beli (PJB) yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Ternyata penjual tidak melaksanakan sejumlah isi PJB itu salah satunya penjual seharusnya menyerahkan barang setelah dua minggu pembayaran lunas. Dalam PJB barang diserahkan ditempat yang ditentukan dan melakukan serah terima namun, barang yang di beli Arwan Koty tak kunjung diserahkan penjual.

Terkait pembelian Excavator tersebut, Arwan Koty diperkirakan mengalami kerugian hingga 5 milliar rupiah.
.Kerugian tersebut termasuk jaminan aset yang diserahkan Arwan Koty berupa dua unit mobil Hilux, Sertifikat kios pasar di Pluit, genset dan uang pembelian 1.265 m, kata Aristoteles.

Menurut Aristoteles, karena Excavator belum diterima, lalu pembeli menempuh jalur hukum dengan melaporkan Presdir PT.IU, Bambang Prijono Susanto Putro dan terlapor lainnya sesuai nomor LP/B/3082/V/2019/Dit.reskrimum dugaan penipuan dan penggelapan.

Aristoteles MJ Siahaan SH penasihat hukum Arwan Koty saat menunjukkan berkas STap penghentian penyelidikan yang bisa naik ke persidangan

Akan tetapi, laporan itu dihentikan penyidik Polda Metro Jaya pada tahap Penyelidikan, sebagai mana surat ketetapan S Tap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum 31 Desember 2019, ditanda tangani Kombes Pol Suyudi Aryo Setyo. Penghentian penyidikan kasus tersebut berarti belum masuk pra-yudisial atau belum ada penetapan tersangka dan juga belum ada dampak hukumnya.

Namun dibalik surat ketetapan penghentian tersebut, klien kami Arwan Koty dilaporkan balik oleh kuasa pelapor Presdir PT.IU, Bambang Prijono Susanto Putro, kepada R.Priyonggo di Mabes Polri. Anehnya, Penyidikan perkara dan surat pemanggilan saksi saksi ditanda tangani Kombes Pol Suyudi Aryo Setyo, pada hal yang menanda tangani surat ketetapan penghentian penyelidikan
S Tap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum 31 Desember 2019, juga ditanda tangani Kombes Pol Suyudi Aryo Setyo.

Sehingga dalam perkara ini ada unsur kepentingan atau menggunakan kekuasaan yang dilakukan Kombes Pol Suyudi Aryo Setyo, sebab Dia sendiri yang menyetop Penyelidikan laporan Arwan Koty, tapi Dia juga yang melakukan penyelidikan laporan Presdir PT IU setelah pindah tugas di Mabes Polri tahun 2019.

“Kombes Suyudi Aryo Setyo yang menghentikan penyelidikan saat bertugas di Polda Metro Jaya tapi Dia juga yang memulai penyidikannya setelah pindah ke Mabes Polri, seharusnya tidak boleh sebab berpotensi ada asas kepentingan dan hal seperti inilah yang perlu diberikan tindakan tegas dari Kapolri karena diduga telah merekayasa penyidikan perkara hingga mengorbankan Arwan Koty jadi terdakwa dalam persidangan”, kata Aristoteles 18/5/2021.

Ditambahkan, Penyidik perkara ini juga diduga merekayasa Berita Acara Penyidikan (BAP), sebab sebagaiman dikutip Jaksa Penuntut Umum Rauf yang dituangkan dalam dakwaannya bahwa penghentian laporan Arwan Koty pada saat Penyidikan. Pada hal sesuai fakta sebenarnya, bahwa laporan Arwan Koty, di hentikan pada saat Penyelidikan sesuai S Tap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum 31 Desember 2019. Sehingga Arwan Koty di dakwa jaksa penuntut umum Rauf dan Sigit melanggar pasal 220 dan 317 KUHP, tentang membuat laporan palsu, dan saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Oleh karen adanya kejanggalan kejanggalan dalam penanganan perkara ini sehingga, Arwan Koty menempuh jalur hukum mencari keadilan dengan melaporkan balik Presdir Bambang Prijono SP di Polda Metro Jaya.
Laporan dengan nomor : TBL/2076/IV/YAN 2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 19 April 2021, tentang keterangan palsu dibawa sumpah dan atau pengaduan dan atau keterangan palsu kepada penguasa sebagaimana diatur dan diancam pasal 242 ayat 2 dan atau pasal 220 KUHP dan atau pasal 317 KUHP.  Saat ini perkara tersebut dalam bentuk proses pemeriksaan saksi saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Terkait laporan tersebut, Aristoteles meminta penyidik tidak tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum. Hukum sama bagi semua warga negara sebab, setiap warga negara berkedudukan yang sama dihadapan hukum. Maksudnya, “jangan karena terlapor sebagai pengusaha besar yang banyak uang dan becking banyak sehingga, terlapor Bambang Prijono selaku Presdir PT. Indotruck Utama, tidak tersentuh hukum”, kata Aristoteles.

Perkara yang dilaporkan Arwan Koty ini telah memenuhi unsur pidana, karena sudah ada dampak hukumnya, sebab Bambang Prijono  sudah mentersangkakan Arwan Koty dan menjadikannya terdakwa.
“Untuk itu kami berharap perkara laporan palsu dibawah sumpah yang dilaporkan Arwan Koty, supaya mendapat perhatian dan pengawasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Masih menurut Aristoteles, dalam perkara ini Arwan Koty korban penzoliman hukum juga menggugat PT.IU, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Utara. Isi dalam Penetapan BPSK bahwa untuk SOP di dalam internal Termohon PT IU harus di perbaiki kembali. Bahwa konfirmasi antara Konsumen dan Pelaku Usaha harus tetap dibangun tanpa harus membedakan pembelian melalui cash maupun leasing, bahwa termohon PT IU sudah menawarkan untuk melakukan pengecekan unit (hour meter dan lokasi unit excavator) secara langsung ke Nabire, Papua serta termohon PT IU siap untuk menanggung biaya akomodasi pemohon/Arwan Koty ke Nabire, Papua.  Namun Arwan Koty menolak hal itu dikarenakan meragukan bukti-bukti yang ditunjukkan dari termohon PT IU selama proses persidangan.

Dalam permasalahan pembelian Excavator tersebut Arwan Koty juga menggugat PT.IU dengan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bahwa pihak PT.IU telah melanggar hukum wanprestasi, mengabulkan gugatan Arwan Koty. tergugat dihukum membayar uang pembeli sebesar 1.265 milliar rupiah, serta menghukum pembeli membayar denda sebesar 6 persen sejak putusan dibacakan, kata hakim PN Jakut, ucapnya.

Menyikapi adanya laporan balik Presdir PT.IU Bambang Prijono di Polda Metro Jaya, tuduhan membuat laporan palsu, kuasa hukum terlapor Law Firm Yudistira & Co. belum dapat dikonfirmasi saat dihubungi ke kantornya.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *