Home Berita Terbaru Masyarakat Untuk Tidak Terbawa Opini Politik Terkait Berita OTT Bupati Cianjur

Masyarakat Untuk Tidak Terbawa Opini Politik Terkait Berita OTT Bupati Cianjur

221
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM –Menyikapi pemberitaan miring yang berkembang di masyarakat luas terkait OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati cianjur, Tim kuasa hukum Bupati cianjur Irvan Rivano adakan Konfresi Pers di Classifid kuningan jakarta selatan 18/12/18.

Tim kuasa hukum Bupati cianjur yang terdiri 7 orang diantaranya DR Alfies Sihombing, Dr Fernando Silalahi, Dr Lionas Supriatna, Dr Indra Yudha Koswara, Dr Mangaranap Sirait, Dr Yeni Nuraini, dan Dr Elang Rio Pratama. Meminta kepada masyarakat untuk tidak terbawa opini terkait pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat.

“saya melihat situasi yang kelihatanya sudah beralih kepada motif yang lain ini yang kita khawatirkan, kita sepakat bahwa hukum sebagai panglima, artinya apapun yang terjadi biar hukum yang berjalan jangan mendahului putusan KPK seolah-olah Bupati ini sudah bersalah dari awal, karena ini bisa menjadi pembunuhan karakter artinya opini yang dibentuk yang timbul itu malah justru membuat KPK menjadi bekerja secara tidak baik karena pengaruh opini, itu menjadi sangat berbahaya, kita menghendaki biarkan KPK berjalan supaya pokok permasalahanya menjadi terang benderang, karena ini keadilan juga buat masyarakat Cianjur , keadilan juga buat tersangkanya dan keadilan juga bagi KPK”.Ujar Dr Indra Yudha Koswara.

Lebih lanjut ,” Kami berharap apapun yang terjadi jangan terlalu berlebihan menyikapinya karena ketika berlebihan ini tentunya akan berdapak hukum lain apalagi di masyarakat ada motif-motif lain yang kelihatanya menumpangi kejadian ini, kita tidak setuju dalam kesempatan ini menyatakan jika masalah kasus yang sedang diperiksa oleh KPK ini apabila menyeret nyeret kasus yang lain kita akan melakukan tindakan hukum, supaya fair semua jangan karena kasus ini semua masalah yang ada di Cianjur dibebankan kepada Bupati, kasus ini istilahnya numpang keren mumpung lagi hangat lah ini bisa di tempel -tempelin nah ini tidak bagus dan kita juga memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya jangan melakukan hal penghakiman, kita jangan seperti itu biar hukum berjalan sehingga putusanya adil bagi semuanya. Karena didalam proses peradilan itu bukti-bukti akan terbuka jadi kalau kita mendahului sikap KPK justru ada upaya mempersempit, kalau umpanya hal ini terjadi nanti jadi tidak profesional kita dipengaruhi oleh opini opini publik atau opini media akhirnya kita tidak bersikap profesional lagi.

Oleh sebeb itu kita jangan menghakimi sebelum ada putusan dari KPK apa bila ada pernyataan yang menambah nambahkan dari pihak KPK maka kita akan menempuh jalur hukum supaya menjadi real dan terang benderang.”Ujar Dr Indra.

Dr Fernando selaku direktur eksekutif monitoring Baber pungli yang selama ini mendukung kinerja KPK mengatakan.” Kami menyesalkan jika ada opini publik yang berkembang yang sebenarnya inti stetmenya bukan dari KPK bisa menjadi pembunuhan karakter kami minta kepada pihak pihak manapun agar tidak memberikan statment apapun, apabila ada pihak yang memperkeruh suasana ini, kami tidak segan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata, saya diajak rekan karena selama ini saya mendukung langkah KPK dalam pembuktian”. Tegas Fernando.

Kita minta semua element menghormati Due Process of Law yang sedang dijalankan oleh KPK dengan Asas Praduga tidak bersalah, karena kalau kita cermati Konprensi PERS nya KPK memang ada Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, tapi seharusnya hanya sebatas supir dan Kepala Dinas, sedangkan Bupati belum menerima dana tersebut, jadi sebagai negara hukum maka pihak-pihak yang tidak berkepentingan jangan mempolitisir masalah ini, kita hormatilah hukum.

Dr. T. Mangaranap Sirait,SH.MH.CTA menambahkan ” Diduga ada tunggangan politik dalam kasus ini dengan adanya baloho-baliho yang dirusak seperti yang di Riau, Semua pihak agar menahan diri karena dilihat dari koferensi pers dari KPK tidak ada OTT kalaupun ada itu dari dinas, jangan sampai perkara ini ditunggangi politik apalagi sekarang sedang musim politik , klien kami koperaktif, mengenai telah diperiksa orang tuanya itu tidak benar, kita menunggu proses hukum saja yang dilakukan oleh KPK .”Jelasnya.

(Red)

alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here