JAKARTA, MediaTransparancy.com – Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (Kasudin PRKP) Kota Administrasi Jakarta Utara, Ir. Suharyanti, MT, belakangan ini tak ubahnya bak selebritis dadakan. Bagaimana tidak, hampir semua media di DKI Jakarta memuat hampir semua kegiatan yang dilakukannya sepanjang tahun anggaran 2025.
Ironisnya, bukan prestasi membanggakan yang menjadi pusat perhatian berbagai pihak, tetapi karena dugaan buruknya hampir semua pekerjaan proyek Sudin PRKP Jakut sepanjang tahun ini.
Pasalnya, hampir semua proyek Sudin PRKP Jakut tahun anggaran 2025 dikerjakan tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Namun anehnya, Kasudin PRKP Jakut, Suharyanti menganggap semua proyek yang dilaksanakan Sudin PRKP Jakut sudah sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
Salah satu pekerjaan Sudin PRKP Jakut tahun anggaran 2025 yang menjadi sorotan adalah, Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan di RW 001 Kelurahan Pademangan Timur, dengan No Kontrak: 802/PN.01.02 Tanggal 29 April 2025, yang dikerjakan CV Ian Prima Jaya.
Hasil temuan dilapangan, terjadi berbagai pelanggaran yang disinyalir mengarah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara, diantaranya:
1. Papan proyek tidak sesuai aturan dan peraturan (tidak mencantumkan nilai proyek).
2. Bedeng/kantor fiktip (biaya diperkirakan 15-35 jt).
3. Peninggian tutup saluran beton jepit tidak dilakukan.
4. Udict diduga bekas.
5. Pemasangan beton k250 hanya 10 cm.
6. Pemasangan Uditch tidak sesuai elevasi.
7. Sisi2 Uditch diurug pake material bekas galian saluran, yg seharusnya menggunakan pasir+kerikil guna menjaga bergesernya Uditch.
8. Penyedia tidak punya peralatan lengkap. Aliran listrik untuk Jack Hammer minta dari warga.
9. Biodata perusahaan tdk lengkap.
10. Diduga PPK bekerjasama dengan penyedia untuk mendukung permodalan.
Atas permasalahan ini, Suharyanti mengungkapkan kalau pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai.
“Selamat siang pak, dapat saya jelaskan :
1. Pelaksanaan kegiatan sudah di laksanakan sesuai ketentuan.
2. papan nama proyek ada tercantum nilai (foto terlampir).
3. biodata sudah sesuai dengan persyaratan.
4. peralatan juga sudah sesuai dengan ketentuan.
5. pemasangan beron tebal 12 cm, apabila di coring kurang dari 12 akan di kenakan denda kuantitas.
6. bedeng tidak kita masukan dalam anggaran, pelaksana menyediakan bedeng utk pekerja dan material serta alat2.
7. utk beton jepit tidak kita anggarkan dalam RAB sifatnya perapihan.
8. saat ini pekerjaan sudah di periksa oleh instansi berwenang,” ujarnya.
Suharyanti sepertinya tidak menyadari, bahwa dirinya sendiri telah mempertontonkan kebohongan publik yang luar biasa konyol.
Sebab, dalam foto papan nama proyek yang dikirimkan sama sekali tidak tercantum nilai proyek.
Menanggapi perihal pernyataan yang disampaikan Kasudin PRKP Jakut tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang kepada MediaTransparancy.com mengemukakan rasa prihatinnya.
“Ini sesuatu yang sangat spektakuler. Suharyanti selaku Kasudin PRKP Jakut memperjuangkan mati-matian kontraktor binaannya. Dirinya pun harus membohongi publik demi menutupi kebobrokan pekerjaan kontraktor binaannya,” ungkapnya.
Dikatakan Hisar, dalam poin 2 penjelasan Suharyanti menyebut, bahwa dalam papan nama proyek telah tercantum nilai anggaran kegiatan.
“Ini kan sesungguhnya cara pembodohan yang luar biasa keji. Pertanyaan saya, dimana dalam papan nama proyek nilai anggarannya tercantum? Berapa angka nilainya?. Mungkin mata saya yang telah rabun, atau jangan-jangan Suharyanti memang punya bakat untuk membodohi masyarakat,” katanya.
Atas kejadian tersebut, Hisar menduga kalau apa permainan terselubung yang dilakukan Kasudin PRKP Jakut dengan kontraktor.
“Saya tidak habis pikir pola pembelaan Kasudin PRKP Jakut ini kepada kontraktor binaannya. Sampai-sampai papan nama proyek yang tidak ada nilai anggarannya dikatakan ada nilai anggaran. Seberapa banyak yang dia terima dari kontraktor binaannya sehingga masyarakat pun harus dibohonginya,” sebutnya.
Atas permasalahan tersebut, Hisar secara tegas meminta agar Gubernur DKI melengserkannya dari kursi Kasudin PRKP Jakut.
“Terus terang, masyarakat Jakut tidak menghendaki pejabat yang seperti ini, yang membodohi masyarakat demi kepentingan pribadinya. Kita minta agar yang sersangkuta dicopot dari jabatannya sebagai Kasudin PRKP Jakut,” tegasnya.
Penulis: Redaksi
