JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Sekitar pukul 14.00 WIB (09 Juli 2015) bertempat di pengadilan Jakarta utara,beberapa anggota masyarakat kelurahan sungai bambu beserta kedua orang tua ( MR ) yang anaknya sedang mengalami sidang ke 2 untuk kasus tuduhan pasal 112 KUHP, beserta salah satu korwil FBR Bapak Rudi untuk Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada kesempatan ini mereka menemui ketua Leadham Internasional DPW Jawa Tengah, Ibu. KRAy.Ir. Rismauli D. Sihotang Kusumaningrum ( Risma ), memberikan sebuah surat Pengaduan Mosi tidak percaya masyarakat tanjung Priok Jakarta Utara terhadap kkinerja aparat penegak hukum garda terdepan, institusi kepolisian di wilayah tanjung priok terhadap pemberantasan narkoba diwilayah tersebut.
Ibu Risma menanyakan sembari menerima surat pengaduan tersebut, kenapa ini bisa terjadi?. Masyarakat Tanjung Priok menjawab, persidangan hari ini terhadap anak dibawah umur yang bernisial MR merupakan salah satu korban disinyalir dikorbankan untuk tukar kepala atas salah satu bandar narkoba.
Peristiwa kedua proses penembakan yang dilakukan aparat kepolisian sektor Tanjung Priok , Kanitserse bapak GN yang terjadi pada tanggal 03 Juli 2015 menjelang magrib, di kelurahan sungai bambu tanjung priok, penembakan dilakukan terhadap korban JP.pada jarak satu setengah meter dan mati di tempat,inilah contoh kecil, kata masyarakat tersebut. kami punya bukti – bukti lain.
Kami atas nama masyarakat Tanjung Priok memohon agar kiranya Lembaga Advokasi Hak Asasi Nasional Internasional bisa membantu kami agar dapat mengusut pelanggaran HAM yang sangat berat ini hingga menghilangkan nyawa warga kami agar diselesaikan secara tuntas berasaskan keadilan yang berpihak kepada hati nurani yang paling dalam.
Masyarakat mengakhiri dengan harapan kepada pemerintah melalui
aparat penegak hukum ( yudikatif ) Leadham Internasional dapat untuk
mengusut tuntas masalah penembakan tersebut agar tidak menjadi momok menakutkan di masyarakat, kami mengharapkan dalam pengusutan kasus tersebut tidak ada intervensi oleh kepentingan lain kecuali penegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai Pancasila dan Undangundang dasar 1945.(Mur/Hen)
