Home NASIONAL Mutasi, Pindah Memindah Sembunyikan Masalah di Pemprov DKI

Mutasi, Pindah Memindah Sembunyikan Masalah di Pemprov DKI

460
0

Petugas Penerima Transfer “Koordinasi IMB” Dipindahkan

Jakarta, media tranparansi.

Ada yang menarik saat mencoba melakukan penelusuran terkait adanya bukti transaksi ajaib “Koordinasi IMB” sebesar 50 juta rupiah.
Saat pertama kali mendapat laporan tentang data transaksi itu, kami langsung merespon. Meminta bukti transaksi. Bukti transaksi berupa slip tranfer BCA sebesar 50 juta rupiah masuk ke dalam rekening Sayon Lubis, nama pengirim Much. Pasjon, tertulis untuk keperluan “Uang Koordinasi IMB”!!!. Waaaah, apa pula ini !??!

Sayon Lubis P2B-JB

Si pelapor hanya menceritakan bahwa petugas yang tertera namanya di slip transfer BCA tersebut berasal dari petugas di Unit Jakarta Timur. Petugas yang bernama Sayon Lubis tersebut telah dipindahkan ke unit Perijinan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Beberapa hari kemudian, pagi pukul 8.00 kami meluncur menuju kantor walikota Jakarta Barat dengan tujuan unit Perijinan. Di Perijinan, Pamdal yang menerima menyatakan bahwa tidak ada yang bernama Sayon Lubis. Petugas Pamdal itu lalu mengantarkan kami naik satu lantai menuju unit P2b. Disinipun kami mendapatkan jawaban sama. Tidak ada yang bernama Sayon Lubis.

Saya mencoba menelepon beberapa teman pewarta yang biasa menangani masalah Bangunan. Dari Ronny saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan telah masuk hotel Prodeo. Karena saya merasa belum puas, saya mencoba menelepon beberapa teman lagi. Dari situ saya mendapat informasi bahwa Sayon Lubis telah pindah di jakarta Pusat. Segera saya meluncur ke Jl. Abdul Muis, tempat kantor Walikota Jakarta Pusat berdiri.

Di sana, kami mendapat jawaban serupa. Karena lelah, apalagi semalaman tidak tidur, saya terlelap sekitar 1 jam di masjid kantor walikota Jakarta Pusat.

Tradisi Pindah Memindah Untuk Menyembunyikan Masalah

Sejak beberapa tahun bergelut dengan permasalahan penyimpangan anggaran, kami melihat tradisi pindah memindahkan pegawai PNS seringkali dilakukan. Pemindahan dilakukan seringkali terkait dengan petugas yang memiliki masalah dengan penyimpangan penggunaan anggaran.

Tahun 2011, saat kami mencoba membedah masalah di suku dinas pemakaman Jakarta Timur. Kasi Sarpras yang bernama Koko tak lama dipindahkan ke Jakarta Utara. Di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur, Daniel Medan dan Togu Siagian tak lama dipindah juga ke Jakarta Utara. Tercatat Daniel Medan dan Togu Siagian memegang posisi Kasi Sarpras dan Ketua Panitia Lelang yang notabene adalah pengguna anggaran atau tukang belanja-belanja. Termasuk kepala sekolah SMA Negeri 61, Drs. H. Sukandi yang mencoba mengadakan pungutan liar. Saat berita merebak, tak lama kepala sekolah tersebut dipindah ke tempat lain. Saat kami mencoba meminta klarifikasi, petugas keamanan ngotot tidak memperbolehkan kami masuk dengan alasan kepala sekolahnya sudah ganti. Padahal, tiga hari sebelumnya, kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan permintaan klarifikasi. Berganti muka kepala sekolah baru menjadi senjata untuk mempersulit kami melakukan penelusuran. Belum lama ini juga, Sunarto, dari Suku Dinas PU Tata Air jakarta Timur, pindah ke Jakarta Utara digantikan oleh Yazid Bustami.

Hal ini tentu membuat banyak media menjadi heran. Saat kami melakukan penelusuran masalah-masalah penyimpangan anggaran, kok tiba-tiba kami harus berhadapan dengan wajah baru. Di tempat lama kami mendapat jawaban bahwa hal tersebut tanggung jawab petugas sebelumnya. Saat kami mengejar ke petugas yang sudah dipindahkan ke tempat baru, kami mendapat jawaban, itu sudah bukan tanggung jawab kami lagi…

Tanggung Jawab Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Pemindahan atau mutasi tentunya tidak lepas dari tanggung jawab kepala Badan Kepegawaian Daerah. Dalam hal ini, kami akan terus mencoba mencari tahu keseriusan Pemerintah Provinsi dalam upaya pembenahan. Pemindahan para petugas yang bermasalah ke tempat baru terlihat seperti sebuah upaya untuk menyembunyikan masalah. Sebagian besar rotasi lebih terkena pada staf maupun pejabat yang memiliki masalah. Baik dalam masalah penggunaan anggaran maupun dalam penyalah gunaan wewenang.
Masyarakat membutuhkan keseriusan pemerintah Provinsi untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bukan hanya teriakan-teriakan tanpa makna, bukan sekedar retorika. Masyarakat membutuhkan kejelasan. Perpindahan dan Mutasi janganlah menjadi sebuah upaya menyembunyikan masalah.

Made Karmayoga, saat menghadiri resepsi pernikahan putri Silviana Murni (Dok: Lina)
Made Karmayoga, saat menghadiri resepsi pernikahan putri Silviana Murni (Dok: Lina)

Pertanyaan kami selanjutnya, Bagaimana pak Gubernur maupun Kepala BKD, pak Made Karmayoga menyikapi hal ini. (Herlina Butar-Butar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here