Home Berita Terbaru NU TENTANG AMANDEMEN UUD

NU TENTANG AMANDEMEN UUD

199
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Konstitusi sebagai sebuah falsafah negara merupakan dasar dan sumber hukum tertinggi bagi negara, tetapi bagaimanapun UUD bukan merupakan kitab suci yang tidak dapat dirubah. Dalam hal ini, niat baik DPD RI untuk mencoba bagaimana memberikan nuansa perubahan konstitusi diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik.

DPD sebagai pembawa aspirasi bagi daerah, suka memiliki konflik kepentingan dengan DPR. Hal ini berakibat aspirasi yang dibawa oleh DPD suka macet (contohnya: budgeting), dan tidak menghasilkan kebijakan yang berimplikasi pada masyarakat.

Persoalan-persoalan kerakyatan, demo-demo yang terjadi merupakan isu-isu penting yang perlu diperjuangkan oleh DPD RI. Jangan sampai demo yang terjadi berakibat, pengusaha merasa tidak aman, dan memindahkan investasinya dari Indonesia. Pada diskusi ini kami akan menyampaikan tiga hal yakni prosesi, progres, dan proses penataan sistem ketatanegaraan. Keberagaman ini masih dilanda persoalan-persoalan. Belum tuntasnya perubahan satu sampai empat pada masa reformasi yang lalu dan mengkristalisasinya menjadi 10 (sepuluh) strategis.

Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara kita, Bapak Soekarno sebagai presiden pertama kita mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya sementara, nanti ketika Bangsa Indonesia sudah aman dan tenteram maka Undang-Undang 1945 dapat berubah.

Konstitusi justru harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konstitusi adalah milik rakyat, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan pikiran untuk merubahnya. Naskah perubahan untuk menata ulang sistem ketatanegaraan secara komprehensif.

Beberapa strategis misalnya Sistem pemerintahan presidensial, sistem tersebut belum terasa sebab atmosfirnya dikarenakan masih bersifat parlementer.

Lembaga perwakilan: dilahirkannya sebuah lembaga negara DPD yang sesungguhnya bertujuan mulia namun sekarang hanya sebatas kertas. Sebab yang dirasa saat ini DPD tidak memiliki produknya. Kekuatan otonomi daerah terjadi sebuah disparitas terhadap ketentuan-ketentuan di daerah kita.

Calon presiden perseorangan terjadi sebuah polemik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Seorang presiden harus diusulkan oleh partai politik, Pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal: pemilu kita di alam demokratisasi dapat lebih efektif, efisien dan sukses.

Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi (MK): Hak rakyat dapat diejawantahkan kepada MK. Kita mempunyai koridor, secara konstitusional dan dapat memberikan komplain. Demikian juga penambahan pasal hak asasi manusia: hak-hak perempuan yang harus diperjuangkan.

Sedangkan tentang pendidikan dan perekonomian, hal tersebut juga menjadi isu yang sangat besar untuk diperjuangkan. Semua hal-hal yang menyangkut konstitusional dan berkaitan dengan ideologi bangsa itu menjadi concern kita.

Setiap usul perubahan, harus didukung sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Maka hak anggota DPD (yang sedikit) untuk menyuarakan perubahan-perubahan tidak dapat dicapai.

Dengan diskusi-diskusi yang dilakukan seperti ini, maka usulan-usulan yang dilakukan dapat menjadi perwakilan (suara) untuk disampaikan kepada MPR. MPR-lah yang mempunyai domain untuk menerima, mengkaji,mempertimbangkan perubahan-perubahan baru. Penataan sistem ketatanegaraan lebih fokus kepada lembaga Negara yang saling berhubungan antara satu sama lain, dengan adanya perubahan konstitusi, sekarang ada 7 lembaga Negara yang ditunjang lembaga-lembaga Negara tambahan (auxiliary agencies) yang sangat banyak.

Tiga badan perwakilan yang masing-masing memiliki kekuatan, MPR dan DPR sudah jelas memiliki kekuatan tersebut, namun DPD hanya sebagai pelengkap penderita. DPD hanya boleh mengajukan rancangan Undang-undang yang lingkupnya hanya sekitar daerah.

Sehingga, DPD dibuat cacat sejak lahir, MPR yang diwakili itu adalah golongan kepentingan, namun hal ini kemudian dihilangkan. Demikian juga utusan daerah, selain dua kamar, utusan daerah dapat menyatakan usulannya, namun biasanya mereka dapat memberikan usulan adalah Gubernur, panglima KODAM, pejabat-pejabat lain yang notabene orang-orang yang dekat dengan lembaga kekuasaannya.

Dalam praktek ketatanegaraan kita terdahulu MPR menjadi lembaga yang superbody/tanpa batas kekuasaannya. Ketika diterjemahkan kata sepenuhnya interpretasinya MPR menjadi lembaga yang tertinggi, padahal hal itu keliru. Kenyataannya, MPR kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga yang lain.

Setelah adanya amandemen, rumusan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 diubah, dari kedaulatan ada di tangan rakyat namun dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR dan sekarang bunyinya menjadi: kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sebelum perubahan, UUD 1945 mengatur MPR dan Presiden, sekarang mau tidak mau DPD harus diikutsertakan. Contoh hal yang keliru, presiden adalah mandataris padahal manfator adalah orang yang member mandate.

Sedangkan, mandataris adalah orang yang menerima mandate. Mandataris bertanggungjawab kepada mandatory, setelah perubahan UUD 1945 terjadi perubahan antara MPR dan lembaga lain, khususnya hubungan MPR dengan Presiden. Misalnya, pemilihan presiden lebih demokratis ketika dia dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini karena pemilihan langsung dapat menghindari money politics, tetapi dalam implementasinya hal ini belum dapat maksimal. Bahkan pengalaman Pemilihan Presiden secara langsung, terutama pada 2014 dan 2019 sangat menguras energi bangsa, perpecahan, konflik SARA, ujaran kebencian bahkan kekerasan. Tak heran jika Ketum PB NU Prof. Dr. Said Aqil Siradj ketika menerima kunjungan Pimpinan MPR RI pada 27 November 2019 mengemukakan gagasan kembali pada pemilihan oleh MPR.

Gagasan ini juga berkonsekuensi mengembalikan MPR sebagai lembaga Negara tertinggi. Tak kurang Wakil Ketua MPR RI dari PKB, Jazilul Fawaid mengamini usul Ketum PB NU sembari memberi catatan bahwa masih sebatas wacana. Usulan amandemen sendiri belum secara resmi diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR RI. Tak ayal lagi, mau tidak mau jika ingin UUD 1945 diubah untuk kelima kalinya, maka lembaga MPR, DPR dan DPD harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk dibenahi

NU masuk kedalam wilayah politik yang statis dan fundamental karena NU tiap hari menjumpai aspirasi masyarakat (berbagai keputusan dan Undang-Undang) secara politik. Dari situlah, NU melakukan kajian-kajian terutama yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan kebudayaan kita. Dalam Munas kita sepakati bahwa isu ini adalah isu yang harus kita diskusikan bersama. Fokus utamanya bukan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, namun rekonstruksi ketatanegaraan yang sebenarnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. NU tidak alergi terhadap perubahan Undang-Undang Dasar.

Namun ada lima hal yang harus diperhatikan dalam perubahan Undang-Undang: Asalkan amandemen harus memperhatikan kedaulatan bangsa, sesuai dengan dasar dan ideologi bangsa, sejalan dengan amanah mukadimah Undang-Undang Dasar yang menata segala bentuk penjajahan yang ditegaskan dalam peran dan tugas pemerintahan untuk melindungi dan menyejahterakan bangsa. Amandemen juga harus dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan kecermatan serta mempertimbangkan aspirasi dan tata nilai.

Amandemen baiknya berprinsip pada kesatuan, otonomi daerah sudah mengarah kepada semangat federalisme, hal ini mengganggu sistem NKRI yang sudah kita sepakati. Kemudian usulan lainnya, kita harus lebih sederhana dalam membentuk sistem pemerintahan misalnya pemilihan kepala daerah dibebantugaskan kepada DPRD.

Amandemen tentang perekonomian pada pasal 33 ayat 3 juga perlu ditinjau kembali, seperti kita ketahui bunyi pasalnya: sumber-sumber strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun, ketika mengolah sumber daya alam, badan-badan negara selalu mendapat keuntungan yang lebih sedikit pada saat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing.

Terkait poin-poin amandemen, komposisi keanggotan MPR, selain Anggota DPR dan Anggota DPD, perlu ditambah dari suku-suku minoritas dan golongan (orang papua, dayak, utusan golongan, dll). Kekuasaan pemerintahan bukan mempergunakan kekuatan karena kekuasaan pemerintahan tapi manajemen kekuasaan. Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya menggunakan manajemen bukan sesuatu yang powerful. Gubernur sebagai kepala daerah tingkat I, baiknya tidak mempunyai kewilayahan, Gubernur bersifat administratif. Tidak perlu ada pemilihan tingkat I lagi, melainkan Gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat. Sehingga Pasal 18C, perlunya Gubernur ditunjuk atas usul DPD. Terkait pendidikan, harus menyatu di sebuah lembaga yang dikoordinir oleh Kemendiknas, tidak perlu terpisah membuat lembaga diklat sendiri-sendiri sehingga adanya standar baku, efektif dan efisien dari segi anggaran.

Semakin tidak jelasnya sistem politik di negara kita. Hal itu terjadi karena kita telah jauh menyimpang dari poin-poin yang telah dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa ini. Sejalan dengan Undang-Undang 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan. Harus dilaksanakan penuh ketelitian dan kecermatan.

Hasil amandemen yang tidak sesuai dengan prinsip ini harus diamandemen kembali. Bentuk NKRI harus tetap dipertahankan (mutlak) karena sesuai dengan keputusan muktamar yang pernah dilakukan. Untuk meneguhkan eksistensi, perlu memperkuat sistem presidensil agar presiden dapat menjalankan haluan negara. Dalam memperkaya kedaulatan rakyat, lembaga-lembaga tertinggi harus diamandemen ulang dan dipulihkan.

Dalam rangka memperkuat sistem presidensil, maka harus dilakukan penyederhanaan partai. Tiga hal milik rakyat adalah air, energi, hutan dan tidak boleh diswastakan. Demokrasi ditonjolkan dalam ekonomi, padahal bumi dan air adalah hajat hidup orang banyak.

Penulis : Dwi Nugroho
(Advokat, Tenaga Ahli DPP PKB)
alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here