banner 728x250

Panglima TNI : Hukum Sebagai Panglima Bagi Prajurit TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 132 peserta Rapat Kordinasi Teknis Polisi Militer (Rakornis POM) TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur
judul gambar

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Prajurit TNI harus disiplin, taat, dan patuh terhadap hukum, bagi TNI hukum adalah Panglima karena Indonesia adalah negara hukum.

Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 132 peserta Rapat Kordinasi Teknis Polisi Militer (Rakornis POM) TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/3/17).

judul gambar

Panglima TNI menyampaikan, bahwa satuan POM TNI merupakan institusi yang dipercaya sebagai penegak hukum, maka terlebih dahulu prajuritnya harus disiplin, tertib, dan taat hukum. Seperti kata falsafah lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

“Inilah yang perlu diwaspadai, bila prajurit POM TNI tidak disiplin, apalagi tidak mengerti hukum dapat mengakibatkan degradasi kepercayaan, oleh karena itu, pejabat hukum harus benar-benar orang yang bersih,” imbuhnya.

Rakornis POM TNI tahun 2017 mengusung tema “Dilandasi Loyalitas, Moralitas dan Integritas POM TNI Siap Untuk Mewujudkan TNI yang Solid, Kuat, Hebat, Profesional dan Dicintai Rakyat Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”. Panglima TNI menilai tema tersebut selaras dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan TNI.

“Dalam waktu dekat saya akan mengeluarkan Peraturan Panglima (Perpang) yang baru sehingga POM TNI dapat melaksanakan tugas secara profesional. Dalam Perpang tersebut POM TNI bisa memeriksa personel Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Oleh karena itu kedepan, komposisi POM TNI merupakan gabungan dari matra Angkatan,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI juga menegaskan,  bahwa tahun ini adalah tahun bersih-bersih terhadap tindakan korupsi  di tubuh TNI, termasuk yang aktif dan yang sudah pensiun tidak  akan terlepas dari jeratan hukum.

“Saya ingatkan kepada prajurit TNI aktif tidak akan terlepas dari jeratan hukum, bahkan walaupun sudah pensiun, pengusutan tindakan korupsi tidak terbatas waktu,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Panglima TNI, bahwa setiap tindakan korupsi di lingkungan TNI harus dipublikasikan kepada masyarakat untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap TNI, sedangkan  bagi tersangka korupsi,  hukumnya harus seumur hidup.

Mengakhiri pengarahannya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan,  bahwa TNI akan bekerja sama dengan KPK dan Polri untuk memberantas korupsi, apabila oknum prajurit TNI terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi, maka akan lebih berat hukuman yang diterima daripada masyarakat sipil.

“Untuk menegakkan disiplin hukum dan tata tertib, permasalahan hukum sekecil apapun harus ditindak. TNI adalah organisasi yang diajari taat hukum dan tahu tentang hukum. Inilah yang menjadi pedoman bagi prajurit TNI,” tegasnya.

Ebenezer Sihotang
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published.