JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Sesuai instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, TNI akan mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan tidak tersentralisasi. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) tahun 2017, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).
Panglima TNI dalam arahannya mengatakan, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam berbagai pertemuan bahwa sekarang ini sedang terjadi kompetisi global yang terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan akan habisnya energi pada tahun 2043.
“Sesuai Peak Oil Theory, turunnya produksi minyak bumi akan mengubah secara drastis gaya hidup dan model bisnis, sehingga menyebabkan krisis ekonomi dan depresi ekonomi yang lebih lanjut akan meningkatkan kejahatan dan merusak tatanan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kompetisi global”, ujar Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, setiap kebijakan Presiden RI merupakan solusi untuk menjawab permasalahan kompetisi global dengan memanfaatkan modal geografi Indonesia.
“Presiden menetapkan dalam Nawacita, Indonesia sebagai Negara Maritim dengan mengoptimalkan permukaan, dalam laut, dasar laut dan pantai, selanjutnya Negara Agraris melalui perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan dengan cara melibatkan rakyat dan kesemuanya untuk rakyat”, kata Panglima TNI.
Panglima TNI mengatakan bahwa pada tahun 2016 penegakan hukum terus dilakukan dalam TNI antara lain melalui deklarasi perang terhadap Narkoba dan telah terbukti melalui program bersih-bersih Narkoba disetiap Kotama.
“Saatnya kita sikat itu Narkoba bersama BNN dan Polri, karena kalau kita biarkan maka anak cucu kita yang akan kena akibatnya. Tidak ada tawar menawar bila ada prajurit TNI terlibat sebagai pengguna dan peredaran narkoba harus di pecat,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI mengatakan bahwa TNI yang kuat, hebat dan profesional perlu pemimpin-pemimpin handal yang mampu memberikan contoh tauladan serta selalu bersama-sama dengan prajuritnya. “Dalam kondisi seperti ini kita harus solid dan tidak ada jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin, soliditas diperlukan karena ancaman pemecah belah selalu ada,” tuturnya.
Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, bangsa Indonesia harus menyatukan tekad untuk kembali kepada nilai-nilai asli dan kearifan lokal bangsa Indonesia serta mengimplementasikan kembali Pancasila secara benar dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“TNI dan Polri tidak boleh ada jarak, karena inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI dan Polri. Apabila salah satu dilemahkan, maka Indonesia akan terganggu stabilitas nasionalnya,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI menjelaskan bahwa, Undang-Undang terorisme Indonesia masih mengkategorikan terorisme sebagai tindak pidana biasa, seharusnya terorisme didefinisikan sebagai kejahatan Negara. “Teroris itu sudah pembunuhan massal, membuat ketakutan berlebihan, merusak sendi-sendi kehidupan bahkan merusak kedaulatan Negara, karena teroris adalah kejahatan Negara,” katanya.
Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tentang industri pertahanan maka harus dilakukan pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri untuk pemenuhan Alutsista TNI.
“Proses perencanaan pengadaan Alutsista TNI harus seijin Panglima TNI (sesuai UU RI No 34/2004 tentang TNI), memiliki interoperabilitas, transparansi, akuntabilitas serta terbaik, terinci, tepat guna dan berdaya guna serta mampu mendukung tugas pokok TNI,” pungkas Panglima TNI.
Turut hadir dalam pengarahan tersebut diantaranya Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip.
Ebenezer Sihotang
