JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM -Kementrian PAN-RB, Kemendikbud, BKN dan Polri menandatangani nota kesepakatan (MOU) terkait persiapan, pelaksanaan, Pengamanan, dan penegakan hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018,hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan seleksi CPNS tahun 2018 yang aman, transparan, dan bersih dari KKN.
“Penandatanganan ini untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya,” ujar menteri PAN-RB Syafaruddin usai acara penandatanganan MoU di Kantor Kementrian PAN-RB Jumat (28/9/2018).
MOU ditandatangani oleh Sekretaris Kementrian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji
Atmaji,Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol Deden Juhara.
Acara tersebut disaksikan oleh Menteri PAN-RB Syafaruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnivian, Syafaruddin menegaskan, dengan MOU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga dapat menjamin adanya penegakan hukum bilamana terjadi cyber crime.”Kami berharap adanya dukungan pengawasan eksternal, penyelidikan apabila terjadi kecurangan terutama yang mengarah kepada tindak pidana, serta antisipasi pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari pihak yang terdampak dengan adanya seleksi CPNS tahun 2018 ini, “ujar nya.
Menteri juga apresiasi jajaran Polri yang bersedia mendukung upaya pengawalan proses seleksi CPNS tahun 2018.” Seleksi CPNS tahun ini akan kita laksanakan dengan sebaik baiknya dengan berlandaskan kaidah sistem merit sebagaimana diatur dalam UU ASN guna menghasilkan ASN yang lebih berkualitas, profesional, kompeten dan akuntable, yang pada giliran nya dapat menyokong pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu daya saing bangsa, “imbuh mantan Wakapolri ini.
Dijelaskan, pelaksanaan CPNS menggunakan sistem ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN. ” Ini dilakukan agar lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi bidang (SKB) di beberapa Kabupaten/Kota.” jelasnya.
Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, penyesuaian aplikasi UNBK, Koordinasi teknis dan pelatihan bagi proktor dan pengawas provinsi, koordinasi teknis dan pelatihan bagi proktor dan pengawas Kabupaten/kota oleh proktor dan pengawas yang telah mendapatkan pelatihan.Selain itu, juga dalam penyiapan Infrastruktur dan peralatan pendukung UNBK, persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB.
reporter: ine
Editor :Nurhadi
