BOGOR, MediaTransparancy.com – Pekerjaan beberapa proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Bogor semakin hari semakin mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, ada beberapa kegiatan Dinas PUPR Kab. Bogor yang diduga dikerjakan serampangan dan diduga menabrak aturan yang berlaku.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, beberapa kegiatan Dinas PUPR Kab. Bogor yang ditenggarai bermasalah diantaranya:
A. Pelaksanaan plelangan 6 kegiatan pengadaan, yakni:
-. Ruas Jalan Leuwinutung – Hambalang dengan HPS Rp 79.582.400.
-. Ruas Jalan Lingkar Kota. HPS Rp36.793.600.
-. Ruas Jalan Kandang Roda Sentul, HPS Rp 143.325.200..
-. Ruas Jalan Tegar Beriman, HPS Rp 210.908.200.
-. Ruas Jalan Lingkar Stadion Pakansari, HPS Rp 233.857.600.
-. Ruas Jalan Kandang Roda Pakansari, HPS Rp 111.430.200.
Dari semua paket lelang ini, yang ditetapkan sebagai pemenang adalah penawar urutan 3 dan 4.
Terindikasi, bahwa pejabat Dinas PUPR Kab. Bogor telah berubah fungsi menjadi ‘makelar’ proyek sehingga tidak memperdulikan aturan yang berlaku.
B. Rekonstruksi Jalan Bohlam–Ciburayut di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor yang menelan anggaran sebesar Rp 924 juta.
Proyek ini terindikasi dikerjakan tanpa melalui tahapan penting, yaitu pemadatan tanah dasar (subgrade) sebelum pemasangan Box Culvert
Hasil pantauan kami, bahwa pemasangan Box Culvert dilakukan di atas tanah cadas yang tampak keras, namun tanpa tanda-tanda pemadatan atau pemerataan mekanis.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan struktur dan penurunan (settlement) di kemudian hari, terutama saat saluran dialiri air atau dilalui kendaraan berat.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Puji Agung Sakti dengan pengawasan dari PT 4 Cipta Konsultan, sesuai dokumen SPMK Nomor 620/A.025-33.2024/TING-JLN/PPJJ.2/SPMK/DPUPR tertanggal 7 Oktober 2025, dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender.
Pemasangan box culvert proyek rekontruksi jalan bohlam Ciburayut terlihat miring saat pemasangan.
C. Proyek Jalan Bogor-Kemang (Bomang) yang dikerjakan PT Tri Manunggal Karya dengan anggaran sebesar Rp 31 miliar.
Proyek ini sejatinya selesai dikerjakan akhir Desember 2025. Namun nyatanya, hingga awal Januari 2026 pekerjaan belum juga selesai.
Tidak hanya keterlambatan, pengerjaan proyek ini juga terindikasi dikerjakan asal jadi. Terbukti, sekitar 20 titik sudah mengalami keretakan.
Kuat dugaan, keretakan terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan menyimpang dari spek yang telah ditentukan.
Selain itu, terjadinya kerusakan jalan pada beberapa titik diduga akibat buruknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kab. Bogor.
Menanggapi maraknya persoalan dalam pengerjaan beberapa proyek di Dinas PUPR Kab. Bogor, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang kembali angkat bicara.
Dikatakannya, maraknya persoalan dalam pengelolaan anggaran untuk beberapa kegiatan di Dinas PUPR Kabupaten Bogor akibat ketidakmampuan dan lemahnya manajerial pimpinan di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
“Ada beberapa persoalan yang terjadi. Seperti contoh, dalam proyek kegiataan enam pengadaan di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, terindikasi pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bogor telah berubah funsi menjadi calo proyek. Keenam paket pengadaan tersebut oleh PPK diberikan kepada perusahaan binaannya tanpa memperdulikan aturan PPengadaan Barang dan Jasa,” ujarnya.
Dikatakannya, bahwa enam paket kegiatan yang dilelang Dinas PUPR Kabupaten Bogor sudah diatur sedemikian rupa.
“Itu bukan tender, tapi lelang-lelangan. Sebab, sebelum pelaksanaan tender, pemenang proyek tersebut sudah ada. Proyek tersebut sudah dikondisikan jauh-jauh hari, untuk diberikan kepada perusahaan binaan PPK. Jadi lelang itu hanya lelucon untuk mengelabui masyarakat seakan-akan mereka telah bekerja sesuai aturan,” sebutnya.
Sementara itu, ungkap Hisar, permasalahan yang terjadi untuk pekerjaan fisik Dinas PUPR Kab. Bogor diakibatkan karena bobroknya pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR Kab. Bogor.
“Logikanya adalah, kalau Dinas PUPR Kab.Bogor melakukan pengawasan dengan baik dan benar, hasil yaang diperoleh pasti akan baik. Sebaliknya, jika pengawasan yang dilakukan buruk, hasilnya pasti buruk,” ungkapnya.
Hisar menyebut, bahwa pengawasan yang dilakukan tidak berorientasi terhadap mutu kegiatan.
“Kami menduga, pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghasilkan mutu terbaik, tetapi orientasinya untuk mendapatkan jumlah fulus yang dihasilkan adalah yang terbaik,” katanya.
Hisar menyebut perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh di Dinas PUPR Kab. Bogor.
“Untuk menghindari terjadinya penyelewengan keuangan daerah, serta menghindari terjadinya pelaksanaan pekerjaan yang tidak semestinya, kita mendesak agar Bupati Bogor untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan tersebut. Selain itu, kitainta agar Bupati Bogor untuk segera mencopot Kadis PUPR Kabupaten Bogor dan PPK kegiatan tersebut dari jabatannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Bogor, Ir. Suryanto Putra, M.Si yang dikonfirmasi terkait permasalahan beberapa kegiatan pada unit kerja yg dipimpinnya lebih memilih cuek.
Penulis: Redaksi
