Home NASIONAL Pelanggaran Izin Membangun di Jakarta Utara, Kelalaian atau Kesengajaan Petugas P2B ?

Pelanggaran Izin Membangun di Jakarta Utara, Kelalaian atau Kesengajaan Petugas P2B ?

368
0
Bagunan tanpa IMB marak terdapat di kecamatan Tanjung Priok dan Pademangan

Jakarta Utara, Transparancy.com – Izin Membangun Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan bangunan. Hal tersebut sudah tertulis pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah hingga ke Peraturan Gubernur. IMB merupakan salah satu sumber bagi pendapatan hasil daerah, yang pada akhirnya digunakan kembali untuk pembangunan.

Selain itu, IMB juga dilaksanakan untuk mengatur tata letak bangunan dalam sebuah tata kota, sehingga tercipta sebuah keselarasan harmoni yang sesuai bagi lingkungan.

Namun tampaknya hal tersebut seringkali diabaikan oleh masyarakat. Pelanggaran demi pelanggaran terpampang jelas di depan mata. Petugas P2B yang memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan dan penertiban bangunan yang melanggar seringkali lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Hanya dalam sehari melakukan penelusuran, mediatransparancy menemukan banyak masalah pelanggaran bangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Beberapa laporan wartawan kami antara lain,
1.Di Jl. Gaya Motor, Sunter Jakarta Utara;
Mediatransparancy menemukan bangunan berlantai 5 yang megah namun tidak menunjukan adanya spanduk IMB. Bahkan saat memasuki lokasi pembangunan, terlihat sedang ada pembangunan ruang bawah tanah.
Saat meminta keterangan, media transparancy bertemu dengan Sarjono, pelaksana pembangunan. Sarjono menerangkan bahwa bangunan tersebut akan dijadikan hotel, kebetulan spanduk IMBnya robek dan terbang tertiup angin. Sarjono juga mengatakan bahwa dia telah berkoordinasi dengan tugas perijinan langsung ke gubernur.

Saat media transparency berusaha menanyakan dimana sobekan spanduk tersebut, Sarjono tampak seakan-akan sibuk menerima telepon dan meninggalkan media transparancy.

2.Di Jl. Danau Sunter Utara, Sunter Jakarta Utara;
Bangunan dengan 4 lantai tersebut akan dibangun menjadi sebuah perkantoran. Bangunan yang terbilang cukup besar ini hanya memasang spanduk perijinan kosong tanpa nomor-nomor perijinan yang sesuai dengan ketentuan.

Pelaksana bangunan menerima media transparancy dengan baik. Narasumber saat itu langsung menunjukkan surat-surat serta keterangan mengenai izin membangun, namun narasumber tidak mengetahui prosedur pemasangan spanduk IMB secara teknis.

3.Di Jl. Danau Sunter Utara, Sunter Jakarta Utara;
Gedung sekolah pelayaran yang berada di bawah jajaran Kementerian Perhubungan ini sedang direhabilitasi berat. Saat melakukan peninjauan lokasi, media transparancy diarahkan untuk bertemu dengan bapak Medi, pak Suharto dan pak Sarifuddin untuk mendapat keterangan yang menjelaskan bahwa gedung tersebut hanya melakukan perbaikan di bagian luarnya saja. Pak Sarifuddin menerangkan bahwa tidak ada perombakan ruangan dan hanya perbaikan luar.
Sarifuddin menyatakan bahwa sesuai petunjuk dari dinas, bila perbaikan luar saja tidak perlu mengurus izin lagi. Menurutnya, Izin terakhir bangunan tersebut terbit tahun 2003.

Namun, ketika melakukan pemotretan, media transparency menemukan pembangunan bukan hanya lapisan luar saja. Di dalam bangunan terlihat perombakan ruangan di sana-sini.

4.Di Gang Boke, Pademangan Barat, Dekat Pasar, Pademangan Jakarta Utara;
Pembangunan gedung baru berlantai 3 yang sedang dibangun untuk menjadi kos-kosan ini menunjukan tidakadanya IMB sejak awal, namun Pelaksana Bangunan menerangkan bahwa pembangunan sudah diketahui oleh Dinas Perijinan Setempat.

Saat LSM Lintas Rakyat mencoba meminta klarifikasi melalui surat, Kasudin P2B, Bambang Sujimanto mengatakan bahwa dia belum membaca surat yang masuk. Bambang Sujimanto minta agar kami datang kembali minggu depan. Saat minggu depan Hisar Sihotang dari LSM Lintas Rakyat datang kembali, Bambang tidak bisa menemui dengan alasan sedang rapat. Pukul 14, sore Sekjen LSM Lintas Rakyat justru diarahkan untuk bertemu dengan Sugeng, kepala seksi Kecamatan Tanjung Priuk. Berbagai alasan dikemukakan Sugeng sebagai jawaban atas surat tersebut. Padahal secara jelas, bangunan tersebut bukan menjadi domain wewenang kepala seksi, melainkan wewenang kasudin.

Jadi apakah ini artinya IMB yang sudah tertulis dalam peraturan resmi Negara dapat semata-mata digantikan oleh perijinan secara lisan dari Dinas Perijinan Setempat?(JMA, LN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here