banner 728x250

Pembangunan Sumur Resapan Tidak Sesuai Spek, Ketua Komisi D: Kami Berharap Tahun 2022 Tidak Ada Program Itu

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Sebulan belakangan ini sumur resapan tak ubahnya seperti selebritis yang tiada henti menjadi bahan perbincangan, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun kalangan masyarakat.

Yang menjadi topik utama pembahasan adalah pembangunan sumur resapan yang dianggap tidak relevan, maupun efektif tidaknya sumur resapan untuk mengatasi banjir di DKI.

judul gambar

Pemprov DKI menganggap, bahwa saat ini sumur resapan tak ubahnya seperti “Dewa Banjir” yang mampu menolong warga Jakarta ketika musim penghujan tiba.

Namun, banyak yang menjadi perbincangan kedua topik mengenai sumur resapan tersebut membuat hampir semua kalangan, termasuk Pemprov DKI melupakan, bahkan terkesan dengan proses pengerjaan sumur resapan secara benar dan profesional.

Data yang diperoleh Media Transparancy, ditemukan berbagai kejanggalan dan keganjilan dalam proses pengerjaan dilapangan.

Seperti yang terlihat di Jalan Raya Durian, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dilokasi tersebut ditemukan keberadaan sumur resapan yang berada jauh di bawah permukaan aspal.

Posisi sumur resapan tersebut tidak hanya memperkirakan jalan raya, tetapi juga menciptakan masalah baru, karena sumur resapan tersebut telah membuat lubang di jalan raya yang dikhawatirkan membuat terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan.

Salah seorang warga Jalan Durian, Soleh yang dimintai komentarnya seputar pengerjaan sumur resapan diwilayah tersebut mengungkapkan, bahwa pekerjaan sumur resapan tersebut amburadul.

“Coba bapak sepanjang Jalan Durian ini, semua sumur resapan yang ada di sini amburadul. Jalan jadi berlubang, bekas galian dibiarkan menganga,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan, terpaksa membuat pot bunga dipinggir resapan.

“Kita terpaksa membuat pot bunga disini untuk menghindari pengendara motor lewat sini pak,” tulisnya.

 

Walikota Jakarta Selatan, Mujirin yang dimintai komentarnya terkait temuan Media Transparancy tersebut meminta menghubungi Kasudin SDA Jakarta Selatan, Mustajab.

“Ini sudah ranahnya teknis, silahkan hubungi Kasudin SDA Jaksel untuk menjawabnya,” katanya.

Namun sayang, hingga saat ini Kasudin SDA Jaksel, Mustajab belum bisa memberikan jawaban terkait pelaksanaan pembangunan sumur resapan diwilyahnya tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI, Yusmada Faisal, Sekretaris Dinas SDA DKI, Dudi Gardesi, maupun Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI, Ahmad Saiful kompak untuk memilih cuek dan tidak mau menjawab konfirmasi Media Transparancy.

Sikap cuek yang dipertontonkan seluruh pejabat Dinas SDA DKI terkait pembangunan sumur resapan di DKI Jakarta yang disinyalir tidak sesuai dengan spek tersebut, Ketua Umum LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang kepada Media Transparancy, Rabu (17/11) mengungkapkan, bahwa Pemprov DKI hanya kejar target.

“Saya curiga mereka hanya kejar target pembangunan sumur resapan, tanpa memperhatikan kualitas,” terangnya.

Dikatakan Hisar, pembangunan sumur resapan harus dilaksanakan sesuai dengan spek yang sudah disepakati antara pemborong dan Dinas SDA DKI.

“Permukaan tutup sumur resapan itu harus rata dengan tanah, bukan jadi buat lubang. Itu tidak benar,” sebutnya.

Hisar menyebutkan, buruknya pekerjaan lapangan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas SDA DKI.

Buruknya pekerjaan pembangunan sumur resapan akibat kurangnya pengawasan oleh Dinas SDA,” katanya.

Guna meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian pembangunan sumur resapan di DKI, Hisar meminta Gubernur Anies melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat SDA DKI.

“Jika Anies ingin pembangunan sumur resapan ini berhasil dengan baik, anak buahnya di Dinas SDA segera evaluasi,” serunya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang dimintai komentarnya berujar, bahwa evaluasi evaluasi secara menyeluruh.

 

“Kami dari Komisi D DPRD DKI meminta Dinas SDA DKI melakukan evaluasi betul-betul, apakah sumur resapan ini perlu ada program untuk tahun 2022 atau tidak,” terangnya.

Dikatakannya, hampir seluruh jajaran anggota Komisi D berharap untuk tahun 2022 tidak ada program itu lagi.

“Jadi, evaluasi perlu besar-besaran. Kalau memang, atau ada manfaatnya untuk masyarakat, tahun 2023 kita anggarkan kembali,” katanya.

Ida Mahmudah mengatakan, mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan resapan ketika musim penghujan datang.

“Sampai hari ini, setiap kali Jakarta hujan, hampir semua anggota komisi menerima WA dari masyarakat terkait manfaat atau tidaknya sumur resapan itu. Dan ternyata banyak sekali keluhan masyarakat. Ada yang titiknya salah, tidak teraliri oleh udara, dan lain sebagainya. Kami kan wakil masyarakat, jadi harus mendengarkan keluhan masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkannya, untuk tahun 2022, anggaran untuk pembangunan sumur resapan masih ada sebesar Rp 120 miliar lebih.

“Untuk membahas anggarannya sekarang masih 120 miliar lebih. Saya sebagai Komisi D berharap itu bisa terhapus. Tapi yang memutuskan ada dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif,”. Anggiat

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *