JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pembayaran lahan di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tepatnya di pinggir Kali Pesanggarahan oleh Dinas SDA (Sumber Daya Air) senilai Rp 270 miliar mulai beraroma busuk. Pembayaran lahan tersebut ditenggarai beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Bagaimana tidak, pembayaran lahan senilai Rp 270 miliar tersebut tampak sekali dipaksakan. Salah satu indikasinya adalah, bahwa lahan tersebut merupakan Penlok (penetapan lokasi) lahan sudah dimatikan Pemprov DKI jauh sebelum proses dan pembayaran atas lahan tersebut.
Selain itu, diduga hingga saat ini sertifikat lahan itu masih dalam proses sengketa, sehingga tidak ada alasan Dinas SDA untuk melakukan pembayaran.
Selanjutnya, pembayaran juga dilakukan diakhir atau last minute penutupan anggaran, yakni pada tanggal 24 Desember 2024, pada pukul 22:37.
Sementara itu, Plt Kadis SDA, Ika Agustine yang dikonfirmasi lebih mempertontonkan sikap cuek dan tidak mau tau.
Menanggapi dugaan terjadinya persekongkolan dalam proses pembayaran lahan di Kedoya Selatan tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang menyampaika ketidakheranannya.
“Sesungguhnya tidak perlu terlalu heran. Saya akan heran dan takjub apabila di Dinas SDA sudah tidak ada kasus,” ujarnya.
Dikatakan Hisar, banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam proses pembayaran lahan tersebut.
“Yang pertama, apa urgensinya lahan tersebut?
Jika tidak dilakukan pembayaran apakah Jakarta ini akan kiamat? Jadi apa kepentingan Ika Agustin dalam proses pembayaran lahan itu?” ungkapnya.
Atas sikap cuek yang dipertontonkan Ika Agusti atas konfirmasi yang dilakukan berbagai media maupun LSM merupakan bentuk arogansi dan ketidaktaatan terhadap Undang-Undang.
“UU Keterbukaan Informasi Publik hingga saat ini masih berlaku, tapi Ika Agustin abai. Kedua, uang yang dipakai untuk membayar lahan tersebut bersumber dari rakyat, bukan uang pribadi Ika Agustin, sehingga rakyat berhak tau kemana uangnya dibelanjakan,” ucapnya.
Untuk mengetahui kemana uang rakyat tersebut dibelanjakan dan apakah telah sesuai dengan mekanisme, Hisar meminta agar Gubernur Pramono melakukan penyelidikan.
“Agar uang rakyat tersebut tidak singgah dalam kantong para pejabat yang niatannya hanya untuk merampok, kita meminta Gubernur Pramono untuk segera melakukan penyelidikan,” tuturnya.
Terkait sikap cuek yang dipertontonkan Ika Agustin maupun Sekdis Dinas SDA Jakarta, Hisar secara tegas meminta keduanya untuk segera dicopot dari jabatanya.
“Kita mendesak agar Ika Agustin maupun Henry selaku Sekdis Dinas SDA untuk segera dicopot dari jabatannya,” seru Hisar.
Penulis: Redaksi
