Kasus pembelian bus baru berkarat dari Cina yang menyeret pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, tidak menyurutkan dinas tersebut dalam melakukan pengadaan bus. Terlebih, saat ini Transjakarta masih kekurangan banyak bus. Pembelian akan dilakukan lebih selektif lagi agar kejadian serupa tak terulang.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pengadaan bus. Terlebih dalam APBD 2014 telah dianggarkan untuk pembelian 4.000 bus. “Ada uangnya kok, busnya yang rusak sebagian tapi kan bukan berarti tidak beli bus baru. Ya kita beli bus yang bagus lah,” kata Akbar, di Balaikota DKI Jakarta,
Ia mengaku pembelian bus baru melalui proses lelang dan jika sesuai sfesifikasi yang dibutuhkan, pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika bus tersebut juga didatangkan dari Cina.
“Kalau sesuai spesifikasi kenapa tidak? Nantinya kan akan dilelang terlebih dahulu,” ucapnya.
Dikatakan Akbar, saat ini Inspektorat Provinsi DKI sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan pengadaan bus pada 2013 lalu. Pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, internal Dinas Perhubungan DKI juga tengah melakukan investigasi mengenai kemungkinan lainnya. Hasil temuan di internal juga akan dilaporkan kepada Inspektorat Provinsi DKI sebagai bahan informasi tambahan.
“Saya sedang menggali informasi apakah kemungkinan juga sertifikasi itu tidak terlaksana. Tapi ke depan kita akan terus mengadakan bus baru, karena memang permasalahan di jalan kan kekurangan armada,” kata Akbar.
Menurut Akbar, bus baru yang rusak akan langsung diperbaiki oleh pemenang lelang. Karena saat ini masih dalam masa perawatan. Namun, selama masa perbaikan bus-bus tersebut tidak dioperasikan untuk sementara waktu. “Bus yang kemarin ditemuin rusak oleh pihak pabrikannya langsung diperbaiki, langsung diganti. Saya belum cek apakah itu sudah dijalankan atau belum, karena yang mengoperasikan dari Transjakarta,” jelasnya.
Setelah bus selesai diperbaiki, akan dilihat apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Jika tidak bus-bus tersebut akan dikembalikan alias tidak akan dibayar oleh Dinas Perhubungan DKI. Karena hal tersebut sudah menyalahi aturan dan kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak.
