Home DAERAH PEMILU 2014 Masih Rentan Kecurangan

PEMILU 2014 Masih Rentan Kecurangan

226
0
PEMILU 2014
PEMILU 2014

Batam, Transparancy.com –┬áPemilihan Umum Legislatif 2014 telah berlalu, pesta rakyat yang diharapkan menjadi awal dari proses kemajuan Negara Indonesia 5 tahun kedepan diharapkan berjalan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan rakyat Indonesia. Namun bukan selalu berjalan dengan mulus, masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran saat PEMILU 2014 Mulai dari Money Politic, tatacara pemilihan, dan masih banyak hal lainnya yang perlu dikaji kembali agar proses PEMILU selanjutnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun masih ada saja oknum pelaksana pemilu yang melakukan kesalahan karena tidak mengerti atau dengan sengaja lalai melaksanakan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan PEMILU.

Pada kegiatan sebelum Rapat Pemungutan Suara yang dihadiri oleh beberapa saksi partai yang ditugaskan resmi oleh partai yang bersangkutan untuk memantau jalannya PEMILU agar tidak terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa informasi yang kami himpun dari saksi-saksi partai yang tidak memperoleh formulir Model C1 yang seharusnya berhak didapat oleh saksi agar dapat memberikan laporan terhadap partai yang bersangkutan.Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 31 ayat 5 yang intinya bahwa saksi partai politik berhak menerima salinan DPT, salinan DPTb, salinan DPK, salinan A.T.Khusus-KPU, Formulir Model C, Formulir Model C1 DPD, lampiran Model C1 DPD, dan Model C2. Namun kenyataannya dilapangan tidak semua saksi mendapatkan seperti yang dinyatakan pada Peraturan KPU diatas.

Menurut J B Panjaitan (KOBRA), “Hal ini bisa saja terjadi karena KPPS tidak memahami peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan ini sangat merugikan partai yang telah mengeluarka anggaran untuk para saksi partai yang tidak mendapatkan laporan pemantauan pemilu yang telah berlangsung. Contohnya saja dibatam, para saksi tidak mendapatkan Formulir Model C1, padahal para saksi sudah menunggu sampai larut malam namun belum juga mendapatkan Formulir Model C1. Jika ini terjadi karena kesengajaan, bisa saja ada indikasi kecurangan pada TPS yang tidak memberikan Laopran kepada saksi-saksi partai. Untuk itu agar kesalahan ini tidak terjadi lagi diharapkan kepada Komisi Pemilihan umum agar memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada KPPS di PEMILU selanjutnya”.(SHP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here