banner 728x250

Pemkot Jaksel ‘Ijinkan’ Membangun Ruko Dengan IMB Rumah Tinggal

  • Share

Jakarta, MEDIA TRANSPARANCY – Keberadaan bangunan melanggar di  Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya di Kecamatan Jagakarsa, membuat banyak kalangan berdecak kagum.

Bagaimana tidak, pelanggaran demi pelanggaran bangunan saat ini marak di kecamatan, yang konon katanya sebagai daerah resapan air tersebut.

judul gambar

Belakangan yang cukup menyita perhatian publik adalah, dibangunnya puluhan pintu Rumah Toko (Ruko) yang diduga hanya mengantongi izin rumah tinggal berdiri kokoh di Jalah Kahfi I, Kecamatan Jagakarsa.

Ironis memang. Keberadaan bangunan melanggar ini disinyalir telah ‘mengamankan’ oknum-oknum pejabat terkait, sehingga proses pelaksanaan pembangunan ruko tersebut hingga saat ini terus berlangsung tanpa ada tindakan.

Hebatnya, ketika dikonfirmasi, beberapa pejabat Pemkot Jaksel, seperti Wakil Walikota Jaksel, Isnawa Adji, Kasudin CKTRP, Syukria, Camat Jagakarsa, Alamsah maupun Kasektor CKTRP Jagakarsa, Budiono, semuanya memilih bungkam.

Menanggapi maraknya bangunan melanggar di Kecamatan Jagakarsa, Ketua Umum Gracia, Hisar Sihotang dan Ketua Umum Graceindo, Sudirman Simarmata yang dihubungi terpisah memberikan komentarnya.

Ketum Gracia, Hisar Sihotang mempertanyakan dasar hukum yang dipakai pejabat Pemkot Jaksel membiarkan bangunan ruko dengan izin rumah tinggal.

“Saya justru mempertanyakan payung hukum apa yang dipergunakan Pemkot Jaksel, sehingga membiarkan bangunan melanggar seperti itu leluasa tanpa ada tindakan,” ujarnya.

Hisar bahkan mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas para pejabat yang ditempatkan Gubernur Anis di Pemkot Jaksel.

“Saya jadi tidak habis pikir, sekelas Isnawa Adji yang ditempatkan Gubernur Anis sebagai Wakil Walikota Jaksel justru ikut-ikutan cuek dengan apa yang terjadi di lapangan,” unglapnya.

Hisar menambahkan, melihat performa Isnawa dalam mengelola penataan ruang di Jaksel, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi.

“Sebagai wakil walikota, Isnawa punya kewajiban dan tanghung jawab besar dalam menata wilayahnya untuk semakin baik, bukan malah ikut-ikutan cuek, sehingga yang terjadi saat ini, penataan ruang di Jagakarsa berantakan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketum Graceindo,  Sudirman Simarmata yang dimintai komentarnya menyebutkan, bahwa maraknya bangunan melanggar di Pemkot Jaksel, merupakan kegagalan pejabat pemerintah setempat.

“Mereka semua digaji oleh negara sesuai dengan aturan, untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menjalankan aturan,” pungkasnya.

Namun nyatanya, kata Sudirman, para pejabat terkait di Pemkot Jaksel justru ‘memelihara’ pelanggaran yang terjadi di lapangan.

“Bangunan tersebut nyata dibangun untuk Ruko, tapi izinnya rumah tinggal. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut diperbolehkan atau itu pelanggaran? Jika pelanggaran, mengapa tidak dilakukan tindakan? Artinya, para pejabat Jaksel justru ‘memelihara’ pelanggaran,” cetusnya.

Sudirman menambahkan, bahwa, adanya bangunan ruko yang hanya memiliki izin rumah tinggal memperlihatkan buruknya pengawasan yang dilakukan Citata Jaksel.

“Puluhan unit ruko di Jalan Kahfi I adalah contoh betapa bobroknya pengawasan Citata Jaksel dan Sektor Citata Kecamatan Jagakarsa dan ketidakmampuan leader seperti Isnawa Adji dan Alamsah,” tuturnya. @s/Red

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *