Home BERITA TERBARU Penegakan Perda Pol PP DKI Jakarta Copot Reklame di JPO Roxi

Penegakan Perda Pol PP DKI Jakarta Copot Reklame di JPO Roxi

207
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi DKI Jakarta copot Reklame yang di pajang di Jalan Penyebrangan Orang (JPO) jalan Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Pencopotan Reklame bisnis dana tersebut dilakukan karena ditengarai tidak memiliki ijin lokasi pemasangan alias dipasang di daerah terlarang. Setelah pencopotan nantinya akan diawasi, masyarakat dan Pol PP diharapkan bekerja sama dalam hal pengawasan reklame illegal demi terciptanya penataan dan keindahan kota Jakarta. Hal itu disampaikan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin, pada Mediatransparancy.com 6/08/20.

Menurut Arifin, Reklame di JPO Roxi sudah diturunkan atau ditertibkan semalam sesuai pelaksanaan Perda. Dimana pencopotan Reklame Roxi atas permintaan masyarakat dan petugas menindak lanjuti laporan warga dengan aksi pencopotan.

Reklame sebelum di lakukan tindakan tegas oleh pemda

Sebagai landasan hukum pelaksana Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta, “Pol PP tidak pernah membiarkan Reklame tanpa ijin dipajang di daerah terlarang. “Pasti kita bongkar, hanya saja tidak secepat mungkin sebab, dalam kondisi saat ini Pandemi Covid Nineteen masih tinggi sehingga petugas dilapangan harus mengatur jadwal kegiatan”, katanya, 06/08/20.

Usai pencopotan Reklame tersebut, kita harapkan masyarakat atau pengusaha reklame tidak lagi memasang atau mendirikan Reklame di daerah terlarang seperti di JPO, lahan Fasilitas Sosial, dan daerah terlarang lainnya. Jika masyarakat tetap memasang reklame nya di titik terlarang pasti dibongkar dan diberikan sanksinya.

“Pemprov DKI tidak memberikan toleransi terhadap pelanggar Perda, aturan dan sanksinya sudah jelas. Bukan hanya pencopotan Reklame yang dilakukan, orangnya yang membandel memasang Reklame illegal akan dicari dan diberikan tindakan hukum, ucap Arifin dengan tegas.

Sementara masyarakat meminta, demi tegaknya Perda, Pemprov DKI Jakarta supaya mempidanakan perusahaan atau pengusaha reklame serta orangnya yang bandel mempromosikan bisnisnya di tempat terlarang. Reklame yang sudah dibongkar atau dicopot petugas lalu dipasang lagi merupakan pelecehan terhadap kinerja petugas Pol PP.

Sehingga hukum harus ditegakkan dengan mempidanakan perusahaan atau pengusaha reklame tersebut. Sebelumnya hal itu terjadi pada Reklame bertuliskan, “Dana # Bikin Jadi Biasa, Bayar Semua Tinggal Scan”, sudah tiga kali di turunkan Pol PP Jakarta Pusat tapi terpasang lagi di JPO tersebut, dan masyarakat meminta tidak dipasang lagi Reklame tersebut, ujar Sofian warga Gambir Jakarta Pusat.

Penulis : P.Sianturi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here