banner 728x250

Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel Akan Selalu Jadi Perhatian Pemerintah

Turut hadir dalam acara ini Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan, Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna, Auditor Utama V Bambang Pamungkas, Gubernur Bengkulu, para Bupati/Walikota se Provinsi Jambi dan Bengkulu, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se Provinsi Jambi dan Bengkulu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi Dra.Eliza,MM,AK, Direktur PT. Bank Jambi Subekti Heriyanto, Direktur PT. Bank Bengkulu serta para undangan
judul gambar

Jakarta, Transparancy.com.com – Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus,MM (HBA) mengungkapkan, upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan selalu terus menjadi perhatian oleh seluruh pemerintah daerah. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi HBA saat menghadiri  Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Akses data Transaksi Rekening Pemerintah provinsi/kabupaten/kota se Provinsi Jambi dan Bengkulu pada PT. Bank Jambi dan PT. Bank Bengkulu secara on-line dengan Perwakilan BPK Jambi dan Perwakilan BPK  Bengkulu yang disaksikan langsung oleh Ketua BPK RI  Drs.Hadi Poernomo di Auditorium Gedung Tower BPK RI Jakarta, Selasa (15/4-14).

Dikatakan Gubernur Jambi HBA, upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel tersebut diantaranya melalui kerjasama dengan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk mengawasi transaksi rekening kas secara on-line pada PT.Bank Jambi yang merupakan implementasi dari e-audit terhadap keuangan daerah. ”Dengan dilakukan kerjasama e-audit oleh BPK RI ini akansemakin mempercepat upaya Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi untukmeminimalisir kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas HBA.

judul gambar

Dijelaskan HBA, penandatanganan kesepakatan secara on-line untuk mengakses transaksi rekening Pemerintah Daerah yang diselenggarakan ini menunjukkan tekad dan upaya nyata pemerintah daerah dalam kerangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. ”Saya yakin dengan semakin membaiknya pengelolaan keuangan daerah, akan menjadi pemicu untuk percepatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, yang pada akhirnya bermuara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tutur Gubernur.

Gubernur Jambi HBA menegaskan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan langkah strategis untuk pemerintah daerah melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang dan menuju tata kelola yang lebih baiklagi. ”Salah satu hal yang harus mendapat perhatian dari kita semua adalah reformasi dibidang pengelolaan keuangan
negara, dimana spirit pengelolaannya dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan memenuhi berbagai kebutukan masyarakat, “tambah Gubernur

Gubernur Jambi HBA juga menambahkan,  adapun tujuan dan manfaat dari kesepakatan ini diantaranya adalah, pertama, dapat mencegah secara dini penyimpangan atas transaksi kas pemerintah daerah dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sehingga mendorong transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kedua, dapat meningkatan kehati-hatian aparatur karena merasa terus diawasi, dan yang ketiga, dapat menjadikan pekerjaan auditor lebih praktis dan efisien.

Sementara itu, Ketua BPK RI Drs. Hadi Poernomo mengatakan, sesuai dengan Undang Undang 1945 Pasal 23 E ayat 1,2 dan 3, BPK berwenang mengaudit pengelola keuangan daerah yang bebas dan mandiri. ”Oleh karena itu diselenggarakannya kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah pada PT. Bank Jambi ini merupakan langkah strategis secara bersama untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih,” jelas Hadi..(lia)

judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published.