JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Perhatian pemerintah untuk penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) terus dilakukan.
“Kami akan terus melakukan pendampingan agar program ini bisa berjalan maksimal dan sesuai harapan,” ucap Tb Achmad Choesni, Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) seperti dikutip dari laman kemenkopmk.go.id, Senin (4/12/2017).
Choesni mengatakan, fakir miskin penyandang disibiltas dan lansia terlantar dilakukan pendataan untuk program percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena itu, tambahnya, Kemenko PMK menginginkan adanya keselarasan data yang tepat agar penyaluran bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
Lebih lanjut dikatakan Choesni, ASPDB diberikan kepada 22.500 penerima manfaat (penyandang disabilitas berat) yang masing-masing akan menerima Rp 300 ribu per bulan. Mereka tersebar di 34 provinsi, 366 Kabupaten/Kota, dan 4.407 Kecamatan.
“Kriteria penerima ASPDB adalah penyandang disabilitas berat berusia 2 hingga 59 tahun, disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, dan hidup bersama keluarga miskin,” jelas Choesni. Direktorat Lansia Kemensos melaporkan, ASLUT untuk tahap I dan II (bulan April dan Agustus) sudah dicairkan, kecuali untuk Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang belum. Pencairan ASLUT tahap III (bulan Desember) sedang dalam proses dan kemungkinan dapat dicairkan pada minggu pertama atau kedua bulan Desember ini.
Kemensos merencanakan ASLUT dapat seluruhnya dicairkan pada pertengahan Desember 2017 mendatang. Untuk ASPDB, pihak Direktorat Disabilitas Kemensos mengungkapkan, bahwa ASPDB tahap I sebenarnya sudah dicairkan tetapi belum banyak tersalur kepada para penerima manfaat karena terkendala kondisi geografis dan biasanya adalah jauhnya jarak bank dengan rumah penerima manfaat.
“ASPDB tahap II dan III rencananya akan disalurkan sekaligus mengingat untuk tahap II diajukan sejak 29 Oktober 2017 dan tahap III pada 24 November 2017,” kata Choesni.
Choesni melihat, kendala lain juga terlihat pada kartu BNI VA Debit yang dapat digunakan untuk mencairkan bantuan itu, terkadang mengalami error akibat kegagalan sistem. Sementara BNI sendiri mengakui bahwa dana bantuan non tunai ASPDB sudah masuk sebesar 90 persen dan siap disalurkan.
“Jika terjadi error kartu, BNI harus bisa menyiapkan banyak persediaan untuk mengganti kartu yang error tadi,” ungkap Choesni lagi. (ES265)
