Balikpapan, Mediatransparancy.com – Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk percepat proses sertifikasi tanah yang kini jumlahnya masih di bawah 60 persen secara nasional.
“Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan,” kata Presiden saat menyampaikan sambutannya pada acara penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Balikpapan Sport & Convention Center (Dome), Balikpapan, 5 Desember 2016.
Dilansir dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden tegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional.
“Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan,” ujarnya.
Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di Indonesia yang harus disertifikasi dan saat ini baru 46 juta hektar yang tersertifikasi.
Presiden pun menargetkan pada tahun 2017 untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019. Presiden berjanji akan mengecek langsung realisasi program sertifikasi tersebut.
“Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung, ya 1200 dibagi. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat,” ucap Presiden Jokowi.
Terkait kurangnya sekitar 10.000 juru ukur di kantor-kantor BPN, Presiden memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS. Melalui proses uji kompetensi, diharapkan para juru ukur dapat langsung bekerja.
2025, Seluruh Tanah Sudah Tersertifikasi
Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam laporannya mengatakan, pada tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat atau minimal sudah terdaftar.
“Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan merekrut 2500-3000 tenaga juru ukur untuk melakukan percepatan program ini,” kata Sofyan.g/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Sofyan juga mengatakan acara ini dihadiri oleh 1183 peserta yang berasal dari seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 2.200 sertifikat turut dibagikan.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara dalam acara tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.
Penulis : Aloysius Tedi/Rel
