Home NASIONAL Pergerakan Tanah di Proyek Hambalang Masih Kategori Sangat Lambat

Pergerakan Tanah di Proyek Hambalang Masih Kategori Sangat Lambat

247
0

JAKARTA, Mediatransparancy.com – Pergerakan tanah di proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dinilai masih dalam kategori sangat lambat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas (ratas) tentang tindaklanjut pembangunan infrastruktur pendukung olahraga di Hambalang dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Rabu (30/3).

Basuki menyampaikan, Tim Audit Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meninjau ke lapangan pada 23-25 Maret lalu. Saat itu tim audit teknis melakukan penelitian pergerakan tanah dengan lima alat inclinometer yang telah diletakkan di kedalaman lima meter di bawah lapisan lempung yang ada di tanah.

Dari lima alat inclinometer yang dipasang, termasuk pengamatan visual gerakan tanah pada tanah timbunan umumnya, didapati kesimpulan sementara, ia menjelaskan, untuk inclinometer satu, pergerakannya dua sentimeter per tahun. Inclinometer dua, delapan sentimeter per tahun, inclinometer tiga pergerakannya delapan sentimeter per tahun, yang keempat pergerakannya enam sentimeter per tahun dan yang kelima pergerakannya lima sentimeter per tahun.

Berdasarkan data hasil pantauan dilapangan, menunjukkan pergerakan tanah lateral di sekitar inclinometer kurang dari 1,5 meter per tahun, artinya pergerakan tanah masuk dalam kategori sangat lambat.

Parameter yang digunakan berdasarkan pedoman perencanaan penanggulangan longsoran Kementerian PUPR yaitu bila kecepatan pergerakan tanah lebih dari 0,3 meter per menit masuk dalam kategori sangat cepat, jika pergerakan tanah 0,3 meter per menit sampai 1,5 meter per hari artinya pergerakan tanah cepat. Kemudian kalau pergerakan tanah 1,5 meter per hari sampai 1,5 meter per tahun maka masuk dalam kategori lambat, dan jika kurang dari 1,5 meter per tahun dikategorikan sangat lambat.

Basuki melanjutkan, ditemukan juga retakan rambut pada struktur bangunan namun retakan tersebut masih dalam kategori normal. Lalu terjadi juga degradasi pada struktur bangunan yang terbuka, khususnya pada tulangan yang terbuka akibat penghentian pengerjaan.

Ia mengatakan bahwa pada 21 Maret 2016 lalu, Kementerian PUPR telah membentuk Tim Audit Teknis Proyek Hambalang. Tim teknis ini, ketuanya adalah Kepala Litbang PUPR, Arie Setiadi Murwanto dan membawahi empat tim audit yaitu Tim Audit Teknis Bangunan Gedung, Tim Audit Teknis Drainasenya karena proyek Hambalang bertempat di bukit. Selanjutnya Tim Geoteknik Lingkungan, dan Tim Regulasi dan Perizinan.

Tim Audit Teknis Proyek Hambalang ni didukung oleh tim pakar, antara lain yaitu Ahli Geoteknik UI Paulus Kurniawan, Ahli Geoteknik ITB Masyhur Irsyam, Ahli Struktur Bangunan UGM Bambang Suhendro, Ahli Struktur Bangunan ITB Bambang Budiono, Ahli Struktur Bangunan ITB Dradjat Hoedayanto, dan Ahli Kebencanaan Kementerian ESDM Surono.
Dari hasil data pengamatan lapangan, Kementerian PUPR akan mendiskusikan dengan pakar yang membantu Tim Audit Teknis. “Itu yang akan kita lakukan, dan kalau masih perlu data lapangan, kita akan ke lapangan lagi,” ucapnya.

Tim pakar nanti yang akan menyusun rekomendasi teknis bangunan ini, termasuk kualitas pekerjaan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL ), dan lainnya. Menurutnya, hal tersebut akan membutuhkan waktu, karena terkait audit proyek Hambalang harus hati-hati, tidak hanya teknis tapi juga menyangkut hukum dan keuangan negara.

“Tadi saya melaporkan progres atas perintah 18 Maret yang lalu, ini hasilnya, sebelum menyimpulkan kami akan mendiskusikan insyaallah mingu ini dengan para pakar agar kita menghasilkan rekomendasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Menteri PUPR.

Basuki menambahkan, belum lama ini, pada 28 Maret, Tim Audit Teknis maupun finansial yang dipimpin oleh deputi Kemenpora telah berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterima oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Alexander Marwata dan juga tiga deputi KPK. Maksud kunjungan tersebut adalah untuk melaporkan bahwa Kementerian PUPR ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Tim Audit Teknik Hambalang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi Tim Audit Finansial Hambalang.

Menurut Basuki, setelah melaporkan hal tersebut, KPK pada prinsipnya mendukung tentang pemanfaatan aset negara di Hambalang ini. Dengan pengertian bahwa saat ini KPK hanya menyita dokumen proyeknya, guna penanganan masalah hukum, bukan menyita proyeknya.

“Sehingga kalau ini mau dilanjutkan akan menjadi dokumennya pemerintah, dengan empat syarat yang diajukan KPK,” ujarnya.

Empat syarat yang diajukan KPK yaitu Tim Audit Teknik ini harus melibatkan para ahli di bidang masing-masing, agar hasilnya lebih komprehensif. Kemudian juga diminta menyusun jadwal dan tahapan audit tekniknya, agar KPK dan BPKP dapat mendampingi.

Syarat lainnya yaitu memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain evaluasi Analisis AMDAL, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lainnya. Syarat terakhir adalah KPK menyarankan agar para ahli dapat memberikan rekomendasi penyelamatan aset bangunan gedung Hambalang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, meninjau lokasi P3SON Hambalang, Jawa Barat, Jumat (18/3). Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi bangunan dan lingkungan sekitar P3SON Hambalang, untuk selanjutnya menentukan langkah apa yang akan diambil terhadap proyek tersebut. (Toar/pupr/mt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here