banner 728x250

Perihal Laporan Aspri Wali Kota Terkait Ketua DPRD ke Badan Kehormatan (BK), Akademisi Nilai Terkesan Tendensius

  • Share

KOTA CIREBON, MEDIA TRANSPARANCY – Berkaitan dengan pelaporan Ketua DPRD Kota Cirebon, Hj. Affiati, S.Pd oleh Asisten Pribadi (Aspri) Wali Kota, Furqon Nurzaman, SH ke Badan Kehormatan (BK) mendapat respon dari Akademisi IAI Bunga Bangsa Cirebon. Pasalnya, laporan tersebut terkesan tendensius hanya pada Affiati saja, bukan lembaga DPRD secara kolektif kolegial.

Apalagi, pihak Media Promo Production sudah mengakui kesalahannya secara penuh atas tersebarnya proposal permohonan spanduk ke perusahaan/instansi. Harusnya, Aspri Wali Kota melaporkan juga Media Promo Production ke pihak yang berwajib atas sikapnya yang mencatut nama lembaga DPRD. Sehingga, ada keseimbangan sebagai kontrol bersama dalam rangka menjaga marwah DPRD.

judul gambar

Demikian dikatakan oleh Akademisi Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon, Dr. H. Heru Cahyono, SE, ME,Sy didampingi Sekretaris Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Cirebon, Dodi Santoso saat diwawancarai di Kantornya, Kamis (8/4/2021).

“Yang dilaporkan ke BK itu harusnya lembaganya, dimana didalamnya terdapat 35 anggota dewan, bukan pribadi ketua dewan saja. Ini terkesan tendensius. Kesalahan lembaga, lembaga yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh anggota dewan didalamnya. Apalagi kan itu jelas sudah ada yang mengakui kesalahan secara penuh (Media Promo Production, red) atas persoalan tersebut,” tegas Heru.

Heru mengungkapkan, sebelum Ketua Dewan tanda tangan di surat itu, secara otomatis seharusnya diketahui oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD.

Jadi, lanjut dia, kesalahan ada pada protokol di DPRD. Sisi administratif memang kesalahan prosedur dilembaga DPRD itu sendiri.

Masih kata Heru, semua surat yang di tandatangani oleh pimpinan berarti membawahi lembaga yang berada pada kop surat itu, di mana bukan mengatas namakan pribadinya.

“Termasuk 35 anggota dewan, mereka pun seharusnya juga dilaporkan ke BK karena sudah termasuk bagian lembaga DPRD, BK pun sebagai terlapor karena anggota dewan juga,” jelasnya.

Heru menjelaskan, termasuk Sekretaris Dewan ada didalamnya, di mana mereka yang memeriksa surat itu. Kemudian, lanjut dia, secara tidak langsung dari dalam sudah dirancang pembuatan surat itu.

“Karena kop surat dan cap dewan ada didalamnya, semua yang mengetahui ada di dalam dewan itu sendiri,” jelasnya.

Heru menuturkan bahwa tidak ada di dalam persoalan itu mengatasnamakan pribadi, karena surat yang beredar itu atas nama lembaga dan yang didalamnya bertanggung jawab penuh.

“Harus diketahui juga siapa didalamnya yang membuat redaksi surat itu, karena pertanggung jawabannya semua ada di dalam lembaga DPRD,” tandasnya.

Penulis: Priyo
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *