banner 728x250

Perkara Judi Online Dialihkan Penipuan, Mahkamah Agung RI Diminta Bebaskan Arifin Alias Asen Dari Tuntutan Hukum

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Syarifuddin SH MH, dimohon untuk membebaskan Arifin alias Asen dari segala tuntutan hukum. Selaku pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.157/PID/2021/PT.DKI, tertanggal 5 Juli 2021,atas tuduhan Penggelapan, memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili berkas perkara tersebut supaya meneliti dan memeriksa kembali alat bukti berkas perkara No.157/PID/DKI Jakarta tersebut.

Pasalnya, putusan PT DKI Jakarta terindikasi rekayasa dengan mengesampingkan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa. Untuk itu, Hakim Agung sebagai tumpuan pengadilan yang terakhir bagi pencari keadilan, diharapkan dapat memeriksa ulang dan memberikan keputusan yang berdasarkan pembuktian hukum sebagaimana berkas memori Kasasi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa.

judul gambar

Dimana memori Kasasi terkait kejadian perkara yang sebenarnya disampaikan pihak terhukum, supaya Hakim Agung MA menjadikannya sebagai pertimbangan hukum untuk menganulir dan menolak putusan banding PT DKI Jakarta yang memvonis Arifin alias Asen dengan hukuman 2 tahun penjara. Hal itu disampaikan penasehat hukum Arifin alias Asen, Kartika Law Firm, Liliana Kartika SH, berkantor di Sudirman 7.8 Tower 16 th Floor-Unit 1 & 2, Jl Jendral Sudirman 7-8, RT. 010, RW. 011, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Liliana Kartika menyampaikan hal itu, untuk memberi penjelasan terkait berita telah diterbitkan salah satu Media bertajuk “Sudah Bayar Rp 1,4 Miliar untuk Beli Besi, Cuma Dapat Janji Palsu”. Selaku Kuasa hukum Arifin, ingin menjelaskan fakta yang sebenarnya. Betapa ngirisnya dan betapa mahalnya bagi pencari keadilan untuk mendapatkan putusan yang seadil adilnya bagi pencari keadilan yang ditengarai telah dizolimi, ucap Liliana.

Pemohon Kasasi meminta hakim MA menolak putusan Pengadilan tingkat Banding sebab, perkara tersebut tidak lah perkara penggelapan dalam bisnis beli besi sebagaimana disebutkan jaksa dalam tuntutannya dan dalam putusan majelis hakim pengadilan tingkat banding yang menghukum Arifin kasus Penggelapan. Namun perkara yang sebenarnya menimpa Arifin sebenarnya adalah perkara Judi Online.

Sebagaimana pembuktian perkara tersebut sudah dituangkan terdakwa dalam nota Pembelaan atau Pledoi nya saat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dituangkan pula dalam berkas permohonan memori Kasasi di MA.

Akan tetapi JPU dan hakim tinggi PT DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, alat bukti, serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan PT DKI Jakarta yang menghukum Arifin dinilai tanpa alat bukti dan putusan sepihak. Oleh karena itu, selaku penasehat hukum, sudah menuangkan perdebatan hukum tersebut dalam memori Kasasi untuk memohon kepada MA agar membuka kebenaran yang hakiki terhadap Arifin alias Asen, ungkap Liliana Kartika 12/9/2021 di Jakarta.

Menurut Liliana Kartika,pada pertimbangan hukum dalam putusan PT DKI Jakarta itu, oleh Judex Factie seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam memori banding. Pada hal, sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan penasehat hukum pemohon Kasasi.

Selain itu, “kekhilafan hakim dalam menerapkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain tidak bisa diuraikan secara mendetail oleh hakim tinggi dalam amar putusannya”.

Anehnya, ancaman pidana untuk pasal 372 KUHP paling lama 4 (empat) tahun, artinya JPU menuntut dengan hukuman paling lama atau paling maksimal, sehingga dinilai tidak manusiawi, padahal terdakwa tidaklah terbukti dan tidak melakukan penggelapan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Banding yang telah ajukan. Kalaupun terdakwa melakukan Penggelapan, tuntutan JPU sangat tidak adil, karena terdakwa bukanlah seorang residivis yang telah berulang kali melakukan kejahatan dan harus dituntut dengan hukuman maksimal.

Padahal dalam requisitor JPU disebutkan hal-hal yang meringankan untuk terdakwa adalah, terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum. Dengan demikian hal-hal yang meringankan untuk terdakwa yang dikemukakan JPU hanya formalitas, karena kalau mau menuntut dengan ancaman paling lama atau maksimal, tidak perlu dicantumkan hal-hal yang meringankan atau tidak ada hal-hal yang meringankan, sehingga sangat tidak beralasan tuntutan JPU yang menuntut ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun. Hal ini menunjukkan seolah-olah menunjuk JPU tidak profesional sangat dendam dengan terdakwa.

Jaksa bersangkutan dinilai tidak mengindahkan pernyataan Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin, yang menyebutkan, “Saya Tidak Butuh Jaksa Pintar Tapi Tidak Bermoral”. Kata Kajagung, “Saya tidak menghendaki para jaksa melakukan penuntutan asal asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat rasa keadilan tidak ada dalam Text book tapi ada dalam Hati Nurani. Sumber daru hukum adalah moral dan didalam moral ada hati nurani” kata Jaksa Agung. Sehingga tuntutan JPU dengan maksimal itu dinilai jaksa yang tidak bermoral dan tidak ada hati nurani, ucap Liliana Kartika.

Sebagaimana kesaksian dalam persidangan, Wong Ivan Triguna yang dulunya bernama  Agus Sudono berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1149/PDT.P/2018/PN.JKT.BRT. Saksi istri pemohon Lestia Suryaningsih dan Ayahnya Wijayanto.

Sebagai Pendidikan akhir memiliki STTB SD atas nama Agus Sudono No.02 0A Oa 0341655, tanggal 12 Juni 1997 dari SD Kristen Cirebon. Alasan penggantian nama Agus Sudono karena nama tersebut kurang beruntung.

Dimana, pada kutipan penetapan tahun 2018 tersebut, ada bukti yang menerangkan bahwa saksi Wong Ivan Triguna hanya berijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Agus Sudono, namun sesuai keterangan saksi Wong Ivan Triguna dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 12-08-2020, keterangannya berpendidikan S-1 Managemen.

Pemohon Kasasi menyebutkan, bahwa kelulusan sekolah saksi Wong Ivan Triguna suatu hal yang tidak mungkin sebab, pada tahun 2018 memberikan bukti hanya berijazah SD dan kemudian tahun 2020 saksi  Wong Ivan Triguna sudah berijazah S-1 Sarjana. Oleh sebab itu, apabila saksi pada tahun 2018 memiliki ijazah SMA atau sederajat, maka syarat yang diajukan dalam Penetapan ganti nama tersebut, seharusnya Ijazah SMA sederajat.

Akan tetapi  tidak mungkin juga pada tahun 2020 sudah menjadi Sarjana dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sehingga patut diduga saksi membeli ijazah/gelar karena tidak melampirkan Pendidikan Terakhir yaitu bukti Ijazah SMA Sederajat dalam penetapan ganti nama tersebut, ujarnya.

Selain itu, saksi Wong Ivan Triguna dinilai telah menunjukkan sifat yang tidak konsisten, mudah diduga telah mempermainkan suatu instansi dengan menyepelekan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Peradilan. Sementara dalam perkara ini, pada kutipan keterangan saksi Wong Ivan Triguna, tidak mengetahui tentang PT.Pulsa Cepat Indonesia.

Bukti screen shot Wong Ivan Triguna dan istrinya Lestianingsih diduga menggunakan uang 1.450.000.000,-  PT. Pulsa Cepat Indonesia tanpa izin dari Direktur Arifin.

Bukan hanya itu saja, Cheque Bank Permata dengan Rek 00702318718 atas nama PT Pulsa Cepat Indonesia, sehingga dari penarikan uang tunai yang diberikan kepada isterinya itu, saksi Wong Ivan Triguna pasti mengetahui tentang adanya PT Pulsa Cepat Indonesia, karena saksi memerintahkan Pemohon Kasasi selaku Direktur PT Pulsa Cepat Indonesia, untuk membuat Cheque senilai 1.450 miliar diambil Lestia Suryaningsih istri saksi. Namun saksi tidak mengakuinya sehingga telah membuat keterangan bohong dalam persidangan.

Bahwa Ku Hartono merupakan investor bodong dan dari hasil investivigasi diketahui profesinya adalah hanya seorang penjual seblak sejak tahun 2019. Sebagai bukti kebohongan lainnya dari Ku Hartono menyebutkan, Ku Hartono tidak kenal dan tidak pernah bertemu Arifin tapi anehnya bisa transfer uang miliaran rupiah. Menyebutkan, tidak ingat dan lupa jumlah yang ditransfer. Rp 1.400.000.000 atau Rp. 1.460.000.000. Transferan angka keriting alias tidak bulat. Jumlah yang ditransfer saksi Ku Hartono tidak selalu genap seperti tersebut diatas, dimana ada angka satuan rupiah. Hal ini dilakukan sebagai “kamuflase” dalam pencucian uang yang menggunakan sarana transfer antar bank. Tanpa berita di slip setoran uang itu digunakan untuk apa.

Pada kenyataannya, Wong Ivan Triguna memerintahkan Arifin untuk mentransfer ke rekening Ku Hartono. Karena diduga rekening Ku Hartono adalah rekening beli. Dimana rekening buku tampungan yang aslinya sempat tercecer dibawah tangga rumah Arifin saat Wong Ivan Triguna, Lestia suryaningsih, Hendy dan anjing mengacak-ngacak rumah Arifin. Saat itu Arifin tidak ada dirumah.

Menurut penasehat hukum, ada transaksi transfer 4 sampai 6 kali dalam 1 hari  total 130 transaksi transferan. Cicilan aneh dan tidak biasanya. Rekayasa Investasi beli besi dimana keuntungan 5 persen kali 1.400.000.000 sama dengan 1.470.000.000 miliar, tapi yang ditransfer sebesar 1.594.458.174 dengan kelebihan transfer 194.458.174.

Sementara Dakwaan jaksa keliru dimana jumlah Rp 137.137.193, berasal dari Arifin alias Asen sendiri, bukan uang dari Ku Hartono. Jumlah tersebut berasal dari rekening PT.Pulsa Cepat Indonesia yakni Direkturnya Arifin.Transfer LLG  ke rekening atas nama Ku Hartono.

Kesaksian palsu didalam persidangan yang disampaikan Ku Hartono tidak dapat menjelaskan asal usul Rp 137.137.193 tersebut. yang benar perhitungan dari Quickpay (judi online). Dalam keterangan saksi pegawai BCA bernama  Melda, adanya transferan Ku Hartono ke rekening Pemohon Kasasi sejumlah Rp 1.756.141.470. Selisih lebih Rp 356.141.470. Sementara saksi Silva Dewi Marbun pegawai di Bank BCA, adanya transferan rekening BCA nomor 6000088348 atas nama Ku Hartono sejumlah Rp 1.594.458.174, selisih lebih  Rp 194.458.174.

Sementara, keterangan saksi Wong Ivan Triguna dan Ku Hartono dipersidangan adalah  menawarkan kerja sama kepada saksi Ku Hartono sebagai pemilik modal (Investor) akan memberikan keuntungan sebesar  5 persen per lima bulan dari jumlah uang modal Rp 1.400.000.000. Jumlah besi 200 ton x 7.000 pergi kg sama dengan Rp 1.400.000.000 dengan laba Rp 1.400.000.000, kali 5 persen sama dengan Rp 70.000.000, sehingga total yang akan didapat pemodal Rp 1.470.000.000. Lebih rendah dari bunga Bank Syariah apakah mungkin bunga investor besi lebih kecil dari bunga Bank.

“Tidak mungkin kalau pembayaran melebihi dari harga jual dan juga sudah melebihi yang dikatakan keuntungan seperti apa yang dijelaskan. Bahwa kelebihan transferan uang saksi Ku Hartono adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila dikatakan adanya jual beli besi, karena pembeli pasti menghitung berapa uang yang sudah dibayar atau dicicil kepada penjual”, ucapnya.

Dalam perkara ini kekhilafan Hakim mengenai unsur berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd). Melihat dari fakta hukum dalam persidangan, bahwa majelis hakim PT DKI Jakarta tanpa mempertimbangan alat bukti saksi yang lain dan alat bukti surat, serta seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa memberi pertimbangannya sendiri.

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sebab untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan minimal dua alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan”, ungkapnya.

Majelis Hakim (Judex Factie) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Wong Ivan Triguna, Ku Hartono, dan saksi Hendy yang dengan informasi hukum tersebut diatas, keterangan para saksi ini seharusnya diragukan.

Keterangan saksi Hendy, dalam persidangan mengaku banyak lupa dan keterangan tidak sesuai dengan bukti yang diungkapkan di persidangan. Dari video ditunjukan dalam persidangan saksi Hendy menerima kartu-kartu rekening tampungan judi online. Saksi Hendy, patut diduga telah memberikan keterangan palsu dimuka persidangan dan di bawah sumpah. Sehingga pemohon meminta Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membebaskan Arifin dari segala tuntutan hukum.

Penulis : P. Sianturi 

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *