Home Berita Terbaru Permohonan Pembatalan Isbat Nikah Tidak Diterima, Kuasa Hukum Ade Aryudi Bawa Keranah...

Permohonan Pembatalan Isbat Nikah Tidak Diterima, Kuasa Hukum Ade Aryudi Bawa Keranah Pidana

113
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Gugatan meminta pembatalan Isbath Nikah (Alm.) H. Ismayadi Bin Heri Wartono nomor penetapan; 766 / Pdt.G / 2014 / PA.JU, dalam persidangan yang telah disetujui sidang ke-5, namun gugatan pendaftaran pembatalan ini tidak diterima Majelis Hakim. Gugatan terdaftar dengan register nomor: 1813 / Pdt. G / 2018 / PA.JU tertanggal 21 September 2018 di pengadilan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Jalan Raya Plumpang, Semper Nomor 5 Jakarta Utara pada, Rabu (26/12/2018) pagi.

Keluarga penggugat, yaitu Hj.Kartinah, Ade Aryudi, SE dan Chris Afriza melalui kuasa hukumnya, Orchida Thahirah, SH dari kantor pengacara LAKSANA, Advokad & Legal, Konsultan terkait tidak menerima permohonan pembatalan, katanya akan melakukan yang dilakukan di tempat lain. “Permohonan pembatalan Isbath Nikah yang kami ajukan tidak diterima oleh majelis hakim, ya jadi kami mungkin akan melakukan upaya lain setelah pengajuan pembatalan tersebut” kata Orchida, persetujuan cantik ini.

Dalam penuturannya, Orchida juga memaparkan itu dalam hal ini tidak diperlukan majelis hakim gugatan meminta dikabulkan atau pun ditolak. “Mereka hanya meminta bukti-bukti dari kami, meminta kompilasi waktu penetapan, Isbath Nikah, mereka menerima persetujuan dari, ya perwakilan. Nah, otomatis dari kami yang meminta sebatas bukti surat saja,” tuturnya kepada para awak media.

Saat disetujui mediatransparancy.com, terkait dasar tidak diterimanya gugatan atas permintaan pembatalan, Orchida menjelaskan dalam hal ini Majelis Hakim Menimbang terhadap eksepsi Tergugat I ini, Majelis Hakim langsung terhadap eksepsi angka 3 Pengugat tidak memiliki kedudukan hukum, dengan pertimbangan yang sesuai;

 

 

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Di Casu, dengan demikian perkawinan H. Lsmayadi Bin Heri Wartono dengan Penggugat I yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1972 adalah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Orchida Thahirah, SH (kiri) dari kantor pengacara LAKSANA, Advokad & Legal, Konsultan dengan didampingi rekannya Panji Senoaji, SH (kanan) mengumpulkan selaku kuasa hukum keluarga Penggugat, yaitu Hj. Kartinah, Ade Aryudi, SE, dan Chris Afriza Rabu (26/12) .dok-istimewa

Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan Tergugat I dengan H.Ismayadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat persyaratan beristri lebih dari satu orang. Pada sisi lain, menentang perkawinan H.lsmayadi dengan Tergugat I pada tanggal 27 Februari 1983 telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, disetujui dalam menjawab Tergugat II;

Menimbang di casu, keberadaan putusan Nomor 766 / Pdt.G / 2014 / PA.JU yang mengesahkan pernikahan H.Ismayadi Bin Heri Wartono dengan penggugat saya ini tidak dapat digunakan sesuai hukum oleh para Penggugat seperti yang menggunakan Pasal 23 dan 24 tahun 1974 untuk meminta persetujuan pembatalan perkawinan H.Ismayadi Bin Heri Wartono dengan Tergugat I yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1983, karena sesuai hukum pada tanggal tersebut Pengugat I ini harus berkedudukan di sebelah kanan dari H. lsmayadi Utara Nomor: 766 / Pdt. G / 2014 / PA.JU yang mengesahkan perkawinan Pengugat I dengan H. Ismayadi ditetapkan pada tahun 2014.

Sementara perkawinan H. lsmayadi Bin Heri Wartono dengan Tergugat I terjadi pada tanggal 27 Februari 1983, berikut terjadi jauh sebelum Penggugat saya ditetapkan sah sebagai istri dari H. lsmayadi mengubah status hukum H.Ismayadi bukan merupakan perkawinan dengan Penggugat I;

Permohonan pembatalan isbat tidak diterima dengan dasar pertimbangan lalu di samping itu, saat gugatan pembatalan isbat nikah ini diminta, ternyata H. lsmayadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2010 (posita gugatan angka 3), oleh karenanya Majelis Hakim meminta gugatan pembatalan nikah oleh para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum, karena esensi pembatalan nikah adalah persetujuan suami yang menyetujui pernikahannya tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, sedangkan sebaliknya menyatakan bahwa suami adalah H. lsmayadi telah mengembalikan dunia.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 358 K / AG / 2OO9 tanggal 16 September 2009, yang mempertanyakan tentang mempermudah perkawinan sebagai berikut: Nomor 1 Tahun 1974. “Hal yang menjadi dasar Majelis Hakim tidak menerima gugatan yang meminta pembatalan kami terhadap Isbat Nikah (Alm.) H.Ismayadi Bin Heri Wartono,” papar Orchida.

Senada dengan Orchida, Panji Senoaji, SH juga menambahkan bahwa tidak menerima gugatan menyetujui pembatalan Isbat Nikah yang telah ditetapkan kini menjadi polemik, karena terindikasi ada yang dipertanyakan terkait dengan proses pengajuan yang terkait Isbat Nikah ini dengan didasari;

Kehilangan semenjakukuman Alm. H. Ismayadi tertanggal 11 Juli 2010, membantah di tahun 2014 Termohon dari pihak ketiga yaitu Termohon!, Termohon II dan Termohon lll saat meminta Isbat Nikah dengan Alm. H. Ismayadi yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan mendaftarkan Perkara No. 766 / Pdt.G / 2014 / PAJU. Terkait alasan Termohon I dalam undangan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk kepentingan pengurusan warisan yang diajukan oleh Alm. H. Ismayadi bin Heri Wartono sekaligus untuk mendapatkan status hukum dari Termohon II dan Termohon III adalah anak-anak yang SAH dari hasil perkawinan antara Termohon l dengan Alm. H. Ismayadi, alasan ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima)

Terkait pengajuan Isbat Nikah yang diajukan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III ke Pengadilan Agama Jakarta Utara disediakan untuk perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dan Alm. H. Ismayadi pada tanggal 25 Juli 1972 di KUA Koja jakarta utara dari pengakuan para Termohon yang dilakukan berdasarkan syariat Islam saat menikah dengan alm. H. Ismayadi dalam keadaan beragama Konghucu dan Alm. pun masih beragama Kristen (Pantekosta)

Ilahi Nikah (Pengesahan) antara Termohon I dengan Alm. H. Ismayadi adalah Pengadilan Negeri, tempat pernikahan tersebut dilaksanakan.

Sesuai sesuai dengan butir 5 ditanyakan kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.358 K / AG / 2009 tanggal 16 September 2009 oleh Termohon I dan Alm. H.Ismayadi sudah berpisah sejak tanggal 24 desember tahun 1979 sesuai dengan bukti Surat Pernyataan putus hubungan.

Mengenai beberapa kejanggalan saat Termohon I, Termohon II dan Termohon lII meminta lsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk keperluan administrasi seperti fotokopian surat keterangan dari Sudin Pemakaman TPU Semper Jakarta Utara atas nama Muhammad bin Usman bukan atas nama alm. H. lsmayadi Bin Heri Wartono, kemudian surat pernyataan dari KUA Koja Jakarta Utara yaitu tanggal 1 september 2014, sama dengan dikeluarkannya persetujuan penetapan lsbath nikah Nomor: 766 / Pdt.G / 2014 / PA.JU pada tanggal 1 September 2014.

“Sebenarnya dalam hal ini banyak kejanggalan-pertanggungan terkait dengan penerapan Isbat Nikah itu sendiri. Ada dugaan juga bahwasanya penetapan Isbat itu data-datanya banyak yang dipalsukan, mungkin kita selanjutnya akan meminta bantuan hukum lain dan mungkin juga akan kita bahas dengan bantuan pidananya juga” , laporan kepolisian dan sebagainya, “ujar Panji.

“Dalam hal pemalsuan akan saya laporkan ke pihak kepolisian terkait dengan data-data (identitas yang dibuat oleh Iwan Kurniawan-red),” pungkasnya.

Sementara itu, Agus Abdullah selaku Humas Pengadilan Agama (PA) Jakarta Utara saat disambangi wartawan diruang berusaha menerangkan tentang Isbat Nikah. Dijelaskan oleh suami apakah menikah dengan istri dan belum menerima waktu itu, maka suami istri yang memiliki kepentingan perkara ini dapat meminta penetapan Isbat Nikah.

“Selain itu, jika yang menikah itu adalah salah satunya Dunia yang diperlukan ahli waris yang berkepentingan boleh meng-isbat-nikahkan untuk orang yang sudah tidak sesuai dengan persyaratan; KTP yang perlu dilampirkan, Kartu Keluarga (KK), keterkaitan tali keluarga dengan dibuktikan Melalui akte kelahiran, demikian juga pemilihan yang membuktikan pasangan tersebut memang suami, “ungkap Abdullah.

Isbat Nikah yang tidak diterima Majelis Hakim, Agus Abdullah menolaknya dengan mengatakan karena meminta kode etik yang berkaitan dengan hakim dan putusan hakim berdasarkan pertimbangan hukum. “Selain mandat Majelis Hakim yang memiliki komitmen khusus, terkait gugatan permohonan pembatalan tersebut yang tidak diterima,” tandasnya. 

Reporter: Ach Zark 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here