DEPOK, MediaTransparancy.com – Pada tahun anggaran 2024 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Depok Bidang Bina Marga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14.843.302.318 untuk pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jalan IPLT/TPU III Kalimulya RT 04 RW 06 Kelurahan Kalimulya, yang dikerjakan PT Unggul Sokaja.
Namun dalam peksanaannya mendapat berbagai kritikan dari masyarakat sekitar karena diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Salah satu yang menjadi kritik dan perhatian masyarakat adalah terkait kedalaman borepile dan secanpile.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Hj. Citra Indah Yulianty, ST, MH yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sungguh sangat arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik.
“Anda minta jam 15.23. Utk pemberitaan hari ini. Dimana-mana mah berita buat bsk,” ujarnya.
Ketika dijelaskan bahwa MediaTransparancy.com adalah media online yang kapan saja bisa naik, Kadis PUPR Depok ini mengatakan kalau kalau pihak media yang melakukan konfirmasi tidak memiliki etika.
“Saya jg tau. Tp ada etika nya. Skrng jam 15.23. Orng sbeentar lg plng. Paling bsk kami jawab,” ungkapnya melanjutkan kesombongannya.
Jawaban yang ditunggu pun akhirnya tiba. “Ijin menyampaikan jawaban sebagai berikut:
Kedalaman borpile dan secanpile sudah mencapai kedalaman tanah keras, kedalaman tiap lobang tercatat pada alat borepile yang digunakan. Utk jawaban sementara. Detail nya bsk,” katanya.
Keesokan harinya, Kadis PUPR ini kembali menyampaikan jawaban lanjutan atas konfirmasi yang dilakukan MediaTransparancy.com, yang terdiri dari:
1. Berdasarkan kontrak kedalaman borepile rata-rata 15 meter dari elevasi rencana jalan
2. Kedalaman borepile sudah sesuai dengan kontrak.
3. Turap yg digunakan berupa sekanpile dengan kedalaman rata rata 15 meter dari elevasi rencana jalan.
4. Kedalaman sekanpile sudah sesuai dengan kontrak.
Akan tetapi ketika ditanya kedalaman borepile rata-rata 15 meter sambil mengirimkan salah satu foto hasil pekerjaan proyek, sikap arogan Kadis PUPR Depok ini pun muncul.
“Ya. Ada kok hsl lab. Semua data lengkap. Ada nanti foto nya saya kirim,” sebutnya tanpa mengirim foto yang dimaksud.
“Anda mau jd wartawan, apa tim investigasi. Kami jg gak asal n main2 koj,” sebutnya.
“Trus ngapain kirim foto. Maksuf anda apa. Anda kan ini nanya apa bener. Ngasih liat foto. Emnag saya gak tau
Maksud nya anda. Saya jg punya bukti. Anda kan intinya mau cari kesalahan orng,” ucapnya seakan ingin mempertontonkan arogansi dan kekuasaannya yang seakan melebihi Presiden yang tidak anti kritik.
Menanggapi sikap arogansi yang dipertontonkan Kadis PUPR Kota Depok atas konfirmasi yang disampaikan salah satu media, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang mengatakan, bahwa hal tersebut terjadi akibat dua hal.
“Pertama, seperti inilah model pejabat yang tidak memahami UU dan sok merasa paling berkuasa. Yang kedua, dia bersalah sehingga akan jadi gerah takut kesalahannya dibongkar ke publik,” katanya.
Disampaikan Hisar, sepertinya Kadis PUPR Kota Depok tersebut merasa bahwa Dinas PUPR Kota Depok adalah milik pribadinya.
“Satu hal yang terlupakan, bahwa seluruh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPR Kota Depok tersebut bersumber dari rakyat, bukan milik pribadi Kadis PUPR Kota Depok, sehingga seluruh rakyat Indonesia, terkhusus warga Kota Depok berhak untuk mengetahui kemana uang rakyat dibelanjakan dan apakah benar,” terangnya.
Hisar mengungkapkan, untuk menjaga bocornya anggaran Pemkot Depok melalui kegiatan Dinas PUPR, serta menjaga kondusifitas dengan masyarakat luas, baik media maupun LSM, pihaknya mendesak agar Walikota Depok, Supian Suri untuk segera mengevaluasi jabatan Kadis PUPR Kota Depok.
“Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Namun untuk menjaga berbagai hal yang terjadi, serta demi kemajuan Depok, kita mendesak agar Walikota Depok untuk mencopot Kadis PUPR Kota Depok,” terangnya.
Penulis: Redaksi
