banner 728x250

Perusahaan Non Esensial Terpaksa Ditutup Pemkot Jakut Dalam Pelaksanaan PPKM Darurat

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Pemrinrah Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama indransi terkait, Kepolisian, Kejaksaan TNI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran perkantoran saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dari hasil Sidak di wilayah hukum kepemimpinan Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim itu, satu perusahaan labgsung diberikan sanksi tegas penutupan operasional usaha hingga tanggal pemberlakuan masa PPKM Darurat selesai.

judul gambar

Sebagaimana disebutkan Walikota Administrasi Jakarta Utara, menyampaikan, pihakbya bersama sama dengan Polres Metro Jakarta Utara, Kodim 0502 dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, untuk meninsak lanjuti pengaduan masyarakat, suoaya melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang tidak taat dengan PPKM Darurat. Sebanyak 26 perusahaan yang dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kepatuhan masa PPKM Darurat. Dari dua lokasi yang dikunjungi petugas satu perusahaan diberikan sanksi penutupan. Satu perusahaan non esensial ditutup karena melanggar aturan PPKM Darurat.

“Petugas menemukan pegawai yang masih bekerja lebih dari 25 persen, sementara aturannya harus bekerja dari rumah Work From Home (WFH). Perusahaan itu dengan terpaksa dihentikan operasionalnya sampai masa PPKM Darurat berakhir, ditutup sampai tanggal 20 Juli 2021,” ucap Wali Kota.

Wali Kota berharap semua pihak agar mendukung dan membantu pelaksanaan PPKM Darurat, dwmi keaelamatan semua masyarakat untuk memutus penyebaran Virus Covid-19.

Jika masih ada perusahaan yang tidak mematuhi PPKM Darurat ini akan kami tindak tegas dengan memberikan sqnksi penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh aturan PPKM.

” Kami mengajak masyarakat, pemilik perusahaan untuk bersama-sama berkolaborasi memerangi pandemi COVID-19″, ujarnya melalui Komimfotik Jakarta Utara 7/7/2021.

Kepala Sudin Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot S Widagdo menambahkan, pengaduan pelanggaran aturan Covid  setiap hari biasanya hanya ada 10 aduan, namun setelah PPKM Darurat diberlakukan aduan warga meningkat hingga 33 aduan. Pemerintah Kota Jakut berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan agar aturan pencegahan penyebaran COVID-19 ini ditaati”, ucapnya menegaskan.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *