TOBA, MediaTransparancy.com – Buruknya hasil pekerjaan proyek Dinas PUPR Kabupaten Toba di Desa Parparean, Kabupaten Toba akibat bobroknya pengawasan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Bahkan kuat dugaan, PPK bersekongkol dengan rekanan maupun konsultan untuk mbuat pekerjaan asal-asalan untuk tujuan memperoleh untuk yang sebanyak-banyaknya.
Pekerjaan proyek yang lokasinya persis di kampung halaman Bupati Toba tersebut dikerjakan acakadul. Pada badan jalan tidak ada perekat atau pengunci batu (aspal), sehingga hancur dan rusak.
Namun, setelah menjadi sorotan dan perhatian masyarakat luas, proyek yang tidak ubahnya seperti Martabak Telor tersebut pun dilakukan perbaikan.
Salah seorang warga sekitar, Timbul S, yang dimintai komentarnya seputar pelaksanaan pekerjaan tersebut mengatakan, bahwa faktor pengawasan yang kurang bermutu yang menyebabkan proyek tersebut amburadul.
“Yang menyebabkan proyek tersebut amburadul ada dua hal. Pertama, kontraktor tidak profesional. Kedua, pengawas tidak bermutu,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, proyek jalan tersebut ingin dijadikan ‘Kelinci’ percobaan untuk merampok uang negara.
“Tujuan ssungguhnya adalah ingin merampok uang negara lewat proyek tersebut. Namun gagal karena ketahuan, sehingga dilakukan perbaikan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, sejak awal baik pengawas maupun kontraktor telah memiliki niat jahat.
“Mereka telah berniat untuk mencuri sejak awal, tapi keburu ketahuan, sehingga dilakukan perbaikan,” katanya.
Sementara itu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya mengatakan, bahwa terjadinya proyek acakadul tersebut buruknya kinerja PPK dalam melakukan pengawasan.
“Sesungguhnya sangat sederhana sekali. Apabila PPK Dinas PUTR Kabupaten Toba melakukan pengawasan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang sudah disepakati bersama, hasil yang didapat pasti baik dan benar,” ujarnya.
Hisar menduga, ada permainan antara PPK, Konsultan dan rekanan.
“Tidak akan mungkin seorang pencuri melakukan aksinya di depan polisi. Jika pencurian tetap terjadi itu karena ada kesepakatan antara pencuri dan polisi. Jika tidak bersekongkol tidak akan mungkin pemborong melakukan pengurangan volume pekerjaan, atau bekerja tidak sesuai kontrak,” ungkapnya.
Hisar menambahkan, namun karena ketahuan oleh publik, proyek acakadul tersebut akhirnya dilakukan perbaikan.
“Tapi karena belang mereka ketahuan oleh publik sehingga dilakukan perbaikan,” terangnya.
Akan tetapi, dengan adanya perbaikan jalan yang rusak tersebut, Hisar menilai, bahwa ada upaya menghilangkan perbuatan buruk dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan.
“Dengan adanya perbaikan kerusakan jalan, tidak bisa menghilangkan dugaan adanya upaya atau niatan jahat. Perbaikan jalan yang rusak tersebut tidak serta merta menghilangkan jejak kalau pengawasan Dinas PUTR Kabupaten Toba buruk,” paparnya.
Desak Bupati Copot PPK Proyek Tersebut dan Memblacklist Kontraktor Pelaksana
Atas permasalahan yang terjadi dalam proyek tersebut, pihaknya meminta agar Bupati Toba melakukan evaluasi kepada para pejabat Dinas PUTR Kabupaten Toba.
“Kita minta masalah ini agar diusut tuntas dan dilakukan evaluasi dengan cara mencopot Plt Kadis PUPR Toba, PPK, serta membalcklist kontraktor pelaksanaan, sehingga kedepan tidak ada pekerjaan amburadul akibat ketidakmampuan pengawasan atau akibat persekongkolan,” ujarnya.
Disebutkannya, Kabupaten Toba itu ingin maju dan berkembang, sehingga diperlukan pejabat yang memiliki visi dan misi untuk berkembang, bukan semakin mundur.
“Masyarakat Kabupaten Toba menginginkan daerahnya semakin maju dan berkembang, sehingga mereka mengharapkan pejabat yang memiliki visi dan misi untuk berkembang, bukan menghancurkan, apalagi merusak,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toba, Gurnianto Simangunsong yang kembali dikonfirmasi MediaTransparancy.com mengatakan kalau jalan tersebut sudah diperbaiki.
“Maaf saya kan sudah WA kan foto perbaikannya. Konfirm ke PPK nya aja, saya lagi rapat di Dinas BM Provsu,” sebutnya.
Jawaban Plt Kadis PUPR Toba tersebut sesungguhnya hanya ingin mengaburkan proses pekerjaan awal yang penuh dengan intrik permainan untuk mengeruk keuntungan dengan berlindung dibawah lelucon “masih masa pemeliharaan”.
Padahal, inti permasalahan yang terjadi adalah, bahwa ada dugaan pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang ditenggarai bersekongkol dengan pihak pengawas. Namun perbuatan mereka diketahui publik sehingga dilakukan perbaikan.
Sementara itu, PPK proyek tersebut, Untung Sirait yang dikonfirmasi MediaTransparancy.com lebih memilih cuek dan tidak mau tau.
Penulis: Redaksi
