JAKARTA, TRANSPARANCY – Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat mem- bawa perubahan bagi Bangsa ini terutama dalam penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kalangan bawah yang sering di perlakukan kasar dan tak adil seperti praktek tukar kepala yang justru itu adalah merupakan kejahatan HAM bila mengorbankan masyarakat tak berdosa, hal ini disampaikan Hendraning Cipta MNeg Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Birokrasi Iindonesia (LP-KABIN).
BNN dan Kepolisian sudah seha- rusnya segera menghentikan prak tek kebiasaan buruk itu karena kami anggap cara-cara seperti itu ku rang beradab serta bertentangan dengan prinsif penegakan hukum yang seadil-adilnya sehingga Daru rat Narkoba yang di canang Presiden Jokowi tidak hanya menjadi isapan jempol belaka.
Disisi lain semestinya Kapolri peka terhadap rumor yang berkembang tentang kecurigaan masyarakat pada institusi BNN / Polisi saat me- lakukan pemusnahan barang bukti Narkoba yang bernilai nilai rupiah tinggi, dianggap mekanismenya kurang transparan dimata publik. Kami berharap praktek Tukar Ke- pala dan mekamisme pemusnahan Narkoba di tinjau di perbaiki, jadi- kan momentum Darurat Narkoba yang dicanangkan Presiden Joko- wi sebagai langkah awal perbaik- an citra penegakan hukum kita ke- depan dalam mewujudkan peme- rintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. (HS)
