banner 728x250

Praktisi Hukum Bungaran Sitanggang : Penguasaan Fisik Merupakan Alas Hak Kepemilikan Tanah Diatur Dalam UU Agraria

  • Share
Ket Foto: Bungaran Sitanggang SH.MH. Praktisi Hukum

MEDIA TRANSPARANCY – Status tanah yang sudah dikuasai selama 20 tahun merupakan hak yang menguasai fisiknya dan menempatinya. Hal itu disampaikan Praktisi Hukum Bungaran Sitanggang SH MH, menyikapi maraknya sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Bungaran, belakangan ini rame pemberitaan di Media Online tentang hak atas tanah yang telah dikuasai selama puluhan tahun yang menjadi bahan omongan masyarakat di daerah yang sedang berkembang. Masyarakat pasti bertanya tanya tentang hak atas tanah yang telah dibeli, dibangun dan dikuasai puluhan tahun tersebut tapi masih di kalim orang lain.

judul gambar

Menanggapi sejumlah pertanyaan masyarakat terkait penguasaan fisik tanah yang tiba tiba di klaim orang lain sebagai miliknya, menurut Bungaran, penguasaan fisik yang utama dilakukan pembeli selanjutnya membangun rumah tinggal diatasnya dan dihuni sendiri, ucapnya.

Bungaran menambahkan, dalam kepemilikan hak atas tanah ada beberapa hal yang harus dimiliki masyarakat, seperti bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan Lahan.

Dimana hak kepemilikan tersebut diatur dalam ketentuan Undang undang No 5 tahun 1960, tentang pokok pokok hukum Agraria. “Oleh karena hukum pokok pokok Agraria bersumber dari hukum adat maka hukum adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional”, kata Bungaran.

Lebih lanjut Bungaran Sitanggang menyampaikan, menyangkut penguasaan fisik atas suatu tanah tertentu, menurut Yurisprudensi No.395 K/sip)1973 tgl 09 Desember 1975 Jo no 329 K/ 1957 tanggal 24 September 1958 jo putusan MA No 738 K/sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyebutkan, “orang yang membiarkan saja yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut”.

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka penguasa fisik atas tanah dimaksud adalah menjadi pemilik yang sah. Hal ini juga sesuai peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 pada pasal 24 pasal tentang pendaftaran tanah menyatakan, seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak, atau meningkatkan kepemilikan haknya.

Demikian juga penguasaan fisik atas tanah bersangkutan selama 30 tahun atau lebih terus menerus tanpa terputus, maka adalah sah sebagai pemilik yang tidak perlu lagi di pertanyakan alas hak dari padanya sebagaimana pasal 163 ayat (2) KUHPerdata jo pasal 1967 KUHPerdata. Sesuai ketentuan tersebut diatas maka tanah yang dikuasai tersebut adalah menjadi hak milik si penguasa fisik yang tidak dapat diganggu gugat.

“Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat” kata Bungaran Sitanggang, 18/5/2021.

Penulis: Hatoguan Sitanggang/ P.Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *