banner 728x250

Priyagus Widodo : Pecinta Medsos Tidak Relevan Membandingkan Kerumunan Jokowi Dengan HRS

  • Share

Jakarta,mediatransoarancy.com
Pecinta medsos di tanah air diharapkan tidak perlu membanding bandingkan kerumunan masyarakat atau massa, yang terjadi saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke daerah, dengan kerumunan yang terjadi saat kedatangan atau agenda lain yang dilakukan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Kerumunan yang terjadi antara kedua pihak sangatlah berbeda bagaikan langit dan bumi sehingga tidak relevan diperdebatkan. Seorang kepala negara yang melakukan tugas pemerintahannya dengan kunjungan ke daerah janganlah selalu dipolitisir sebab, kegiatan kepala negara seperti yang dilakukan Jokowi merupakan tugas untuk kepentingan masyarakat yang positif dan tidak boleh tertunda karena terkait pengembangan pembangunan wilayah dan pengembangan ekonomi lewat pertanian dan aspek lainnya demi kehidupan masyarakat.

judul gambar

Hal itu di katakan Priyagus Widodo SH, seorang Advokat yang sudah melanglang buana ke seluruh tanah air, menyikapi adanya pro kontra di medsos tentang terjadinya kerumunan masyarakat saat kunjungan kerja Jokowi ke daerah dan kerumunan massa saat kepulangan HRS.

Menyikapi viral di medsos, banyak warga net (netizen) yang protes bernada negatif atas kejadian kerumunan saat Presiden Jokowi berkunjung di Maumere, Kabupaten, Sika Nusa Tenggara Timur (NTT) tanggal 23 Februari 2021. Warga net membandingkan dengan perlakuan Negara yang memberikan sanksi hukum terhadap HRS atas kerumunan di Tebet saat acara Peringatan Maulid Nabi tanggal 13 November 2020, kerumunan di Petamburan saat mengadakan hajatan pernikahan putrinya HRS tanggal 14 November 2020.

Menurut Priyagus Widodo, HRS tidak mendapatkan sanksi hukum pada saat ada kerumunan penjemputannya di Bandara Soetta tanggal 10 November 2020, karena memang massa secara spontanitas, tanpa diundang dengan sukarela dan antusias menjemput kepulangan HRS, artinya saat itu tidak ada sanksi hukum.
“Mengapa kerumunan massa di Tebet dan Petamburan HRS dan Panitia hajatan mendapat sanksi hukum”, kata Priyagus jawabannya, Saat itu di Jakarta sedang diberlakukan masa PSBB dan sengaja mengundang massa untuk hadir, sehingga dalam ranah hukumnya adanya  “unsur dengan sengaja” ini yang jadi tolok ukur dalam penegakan hukumnya.

Sementara kerumunan saat kunjungan
tugas negara Jokowi di NTT 23 Februari 2021, masyarakat yang dengan sukarela dan antusias datang menyambut kedatangan Jokowi adalah hal yang sama seperti pada saat kerumunan penjemputan kepulangan HRS di Bandara Soetta 10 November 2020. Artinya, kejadian itu tidak dapat dikenakan sanksi hukum dan yang jelas Jokowi sendiri tidak menghendaki kerumunan yang mengabaikan Protokol Kesehatan ( Prokes).

Perlu dipahami , “apakah saat kerumunan menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Maumere, NTT dalam situasi Zona Merah atau PSBB,  apakah sama penularan Covid-19 dengan di Jakarta, Priyagus mengatakan tidak sama penyebaran Covid-19 di NTT dengan di Jakarta”, ujarnya 25/2/2021.

Ditambahkan, sebenarnya ada pesan yang tidak terucap dari Jokowi jika terjadi kerumunan spontanitas saat kunjungannya ke daerah, yakni Presiden Jokowi tidak takut menemui rakyatnya karena sudah di vaksin dua kali. Sehingga  pesan yang tersirat dari Jokowi agar ikut vaksin supaya percaya diri walau harus sangat terpaksa berkerumun.

Ibarat main catur, kita baru berfikir dua langkah, tapi Jokowi telah berfikir tujuh langkah ke depan. “Mugi Rahayu Sagung Dumadi” Semoga keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan selalu bersama kita sebagai mahluk ciptaan-NYA dengan segala aspeknya”, ujar Priyagus.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *