banner 728x250

Program PTSL di BPN Jakbar Amburadul

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Pada tahun 2017 yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuat satu kebijakan berani untuk keberpihakan kepada rakyat Indonesia, yakni PTSL.

Namun niatan mulia Jokowi ini, khususnya di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai harapan, bahkan terbilang amburadul.

judul gambar

Pungutan liar (pungli), mafia tanah, pembidohan terhadap warga masih saja terjadi di lapangan yang dengan sendirinya merusak citra baik program tersebut.

Salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan terkait tidak profesionalnya pelaksanaan program PTSL tersebut adalah persoalan administrasi yang tidak sempurna.

Contoh nyata, salah seorang warga di Jalan Tomang Tinggi berinisial RS mengeluhkan bagaimana pelayanan pihak BPN Jakbar dalam penanganan program PTSL tersebut yang tidak semestinya.

Diceritakannya, bahwa pada tahun 2018 yang lalu, pihaknya mengikuti program PTSL sesuai arahan dan petunjuk yang disampaikan pemerintah dan telah menyerahkan seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan.

“Kita telah mengikuti seluruh prosedural yang diminta pemerintah dan telah menyerahkan semua berkas yang dibutuhkan,” ujarnya.

Tapi sayang, katanya, sertifikat yang mereka harapkan hingga saat ini tidak kunjung ada.

“Sertifikatnya gak jelas ujung rimbanya dimana,” ungkapnya.

Dikatakannya, justru informasi yang mereka dapatkan adalah, berkas yang sudah mereka masukkan tiga tahun lalu dinyatakan tidak ada di BPN.

“Info yang disampaikan ke kita, berkas yang kita masukkan tiga tahun lalu katanya hilang,” sebutnya.

Pihak Kelurahan Tomang sebagai pasilitator dengan warga Tomang Tinggi yang dikonfirmasi terkait keberadaan berkas tersebut mengaku telah menyerahkan semua data kepada pihak BPN.

“Semua sudah kita serahkan pak ke BPN, tidak ada lagi yang tinggal,” tuturnya sambil menyerahkan nomor berkas atas nama warga Tomang Tinggi tersebut.

Ditambahkannya, apabila warga yang mengajukan tidak memiliki data-data lengkap, berkas akan dikembalikan.

“Jika data bapak tidak lengkap sudah pasti dikembalikan. Tapi karena data bapak itu lengkap, data tidak kembali,” paparnya.

Salah seorang yang mengaku kader yang ikut serta dalam mengurus sertifikat warga ei Tomang Tinggi yang dikonfirmasi terkait keberadaan data-data warga Tomant Tinggi yang sertifikat tanahnya tidak ada sampai sekarang beralasan data-data tersebut sudah tidak ada.

“Data-datanya sudah tidak ditemukan pak, petugasnya sudah pada ganti. Selain itu, base camp yang di Rawa Buaya pernah kebanjiran,” kilahnya.

Dikatakannya, pihaknya telah mencoba mencari data-data tersebut di BPN Jakbar, tapi tidak ditemukan. “Saya sudah coba ke BPN Jakbar, tapi data itu tidak ada,” sebutnya.

Ketua Umum LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang merasa miris mendengar keluhan warga Tomang Tinggi yang ikut program PTSL di BPN Jakbar tersebut.

“Pindah petugas, banjir sesungguhnya sangat tidak logis dijadikan kambing hitam setelahemghilangkan data orang. Sebab, BPN Jakbar bukan kantor RT yang administrasinya saja sudah baik,” paparnya.

Dikatakan Hisar, jika memang ada data yg warga yang hilang sepatutnya ada informasi yang disampaikan.

“Kenapa setelah kebanjiran warga tidak diberitahu. Tapi setelah ada warga mencari data, banjir dijadikan bantalan. Ini tidak jelas,” tukasnya.

Dikatakan Hisar, pihaknya meminta Menteri Agraria/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil melakukan pengusutan terhadap hilangnya data-data warga yang mengurus sertifikat lewat program PTSL di BPN Jakbar.

“Kita minta Menteri Sofyan Djalil turun tangan melakukan pengusutan hilangnya data-data warga yang ikut program PTSL di BPN Jakbar,” sebutnya. Anggiat.

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *