SAMOSIR, mediatransparancy.com – Binanga Aron yang terletak diantara dua desa, yakni Desa Pardugul dan Desa Panamparan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara belakangan jadi buah bibir bak selebritis.
Bagaimana tidak, pada tahun anggaran 2022, Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Balai Wilayah Sungai Sumut II menggelontorkan anggaran sekitar Rp 20 miliar dengan nama kegiatan Pengendalian Daya Rusak Sungai.
Proyek ini dikerjakan PT Bukit Zaitun dengan harga terkoreksi sebesar Rp 20.487.868.503,41, dengan konsultan CV Abdi Kriasy Konsultan dengan harga terkoreksi sebesar Rp 880.165.000 untuk durasi 209 hari kerja.
Namun dalam perjalanan waktu pengerjaan Proyek hingga pertengahan Agustus 2022, kontraktor pelaksana diduga telah menggunkan sekitar 1.500 kubik pasir gunung.
Penggunaan pasir gunung ini disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak yang telah disepakati.
Dugaan terjadinya penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi disampaikan salah seorang sumber terpercaya beberapa waktu lalu.
“Proyek Pengendali Daya Rusak Sungai Binanga Aron itu menggunakan pasir gunung sebagai salah satu material proyek yang hingga kini telah memakai sekitar 1.500 kubik,” ujarnya sambil meminta identitasnya dirahasiakan.
Dikatakannya, pihak kontraktor pelaksana mengambil pasir gunung dari luar areal proyek.
“Mereka mengambil pasir gunung dari luar areal proyek. Itu mungkin dilakukan untuk upaya pengelabuan publik yang mempertanyakan keberadaan pasir gunung tersebut,” ungkapnya.
Data yang diperoleh mediatransparancy.com dilokasi pekerjaan, pekerjaan lain yang diduga menyimpang dari kontrak kerja adalah, proses pengecoran lantai dasar (pondasi) yang dilakukan pada situasi lokasi pengecoran tergenang air, penerapan K3 (keselamatan kerja) yang tidak memadai.
Terbaru, terendus kabar, bahwa alat berat perusahaan kontraktor diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Sebelumnya, Kasatker, Arron yang dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran spek yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Binanga Aron beberapa waktu lalu meminta lokasi pengambilan pasir gunung yang dipakai dalam proyek tersebut.
“Darimana diambil pasirnya dilokasi atau datang dari luar mohon dikasihtau tempat pengambilan pasirnya biar saya yang tegur kontraktornya. Daerah mana tempatnya kasitau biar ada kepastian sebagai dasar menegur kontraktornya,” ujarnya.
Kasatker Arron sepertinya tidak mempersoalkan mutu ribuan kubik material yang sudah digunakan kontraktor dalam mengerjakan proyek tersebut, justru meminta lokasi material pasir proyek itu diambil.
Sementara itu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM-GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya berujar, bahwa kegagalan proyek tersebut akibat kurangnya pengawasan.
“Apa yang menjadi keramaian hari belakangan ini terkait penggunaan pasir gunung pada proyek Binanga Aron mempertontonkan kepada kita seperti apa pengawasan yang dilakukan Satker, PPK hingga konsultan,” ucapnya.
Dia menyebutkan, bahwa negara telah membayar konsultan Rp 880.000.000 untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.
“Rp 880 juta negara membayar kepada CV Abdi Kriasy Konsultan hanya untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut namun hasilnya sungguh mengecewakan,” paparnya.
Hisar menduga ada kongkalikong antara pejabat BWS Sumut II, konsultan dan rekanan. “1.500 kubik pasir gunung yang dipakai dalam proyek tersebut bukan jumlah sedikit. Ini bukan kelalaian, tapi kita menduga unsur kesengajaan, kongklikong,” tandasnya.
Untuk itu, Hisar meminta Menteri PUPR melalui Inspektorat Kementerian PUPR untuk melakukan auditoring.
“Inspektorat Kementerian PUPR jangan hanya diam dan berpangku tangan melihat kejadian pada Proyek Binanga Aron ini, segera bertindak,” sebutnya.
